JAKARTA — Jusuf Kalla (JK) masih menunggu momentum yang tepat untuk menggusur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari kursi kepresidenan terlebih lagi saat ini terjadi krisis ekonomi yang bisa memunculkan ketidakpercayaan terhadap mantan Wali Kota Solo itu.
“Saat ini muncul krisis kepercayaan kepada Jokowi. Bisa-bisa rakyat meminta Jokowi turun dan ini kesempatan JK naik menjadi Presiden,” kata Direktur Eksekutif, Indonesia for Freedom and Justice, Muhammad Badruddin dalam keterangan kepada intelijen, Rabu (15/7).
Menurut Badruddin, JK sudah menunjukkan sikap berseberangan dengan Jokowi dalam berbagai hal. “Lihat saja JK banyak berbeda pendapat dengan Jokowi, mulai dari soal BG sampai PSSI. Ini sudah terlihat JK bisa memainkan untuk menggeser Jokowi,” papar Badruddin.
Kata Badruddin, JK seorang politikus yang sangat berpengalaman dan bisa memainkan ‘orang-orangnya’ di parlemen. “Bisa jadi ‘orang-orang’ JK yang ada di parlemen ikut mengusulkan hak angket dan interpelasi terhadap Presiden Jokowi yang berujung pada pemakzulan,” ungkap Badruddin.
Badruddin mengatakan, kenaikan BBM setelah lebaran justru akan memunculkan politik Indonesia semakin panas. “BBM itu hak yang paling pokok. kalau naik, bukan hanya kelas bawah yang kena, kelas menengah pun kena dampaknya. Kelas menengah dengan kekuatan di media sosial bisa menggerakkan massa yang berujung pada penggulingan kekuasaan,” pungkas Badruddin.
Pusing Hadapi Intrik KIH
Tak cuma itu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendapat ancaman terbesar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) karena banyak mengatur mantan Wali Kota Solo dalam pemerintahan terutama soal pembagian jabatan.
“Justru KIH yang banyak menganggu pemerintahan Jokowi. KMP yang diindentikan di luar pemerintah tidak merecoki Jokowi,” ungkap pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada intelijen, Rabu (15/7).
Menurut Huda, KIH justru akan balik menyerang Jokowi bila dalam reshuffle kabinet tidak sesuai dengan jatah jabatan. “Lihat saja, PKB sudah mulai bersuara tidak perlunya reshuffle kabinet. Belum lagi PDIP yang minta jatah banyak karena merasa sebagai pemenang pemilu,” jelas Huda.
Kata Huda, pemerintahan Jokowi itu tidak akan stabil karena KIH akan selalu merecoki untuk mendapatkan jabatan. “Belum lagi relawan yang posisinya belum bubar akan selalu minta jabatan atau proyek macam-macam,” ungkap Huda.
Huda menyarakan, Jokowi tidak perlu memikirkan pembagian kekuasaan sebagaimana yang pernah diucapkan sewaktu kampanye. “Semua menteri pakai profesional. Lihat saja pemerintahan Soeharto langsung stabil ekonominya karena mengambil dari kalangan profesional yang benar-benar ahli di bidangnya,” papar Huda.
Selain itu, ia juga menyoroti kepemimpinan Jokowi yang begitu lemah sehingga ada menteri yang mengina seorang Presiden. “Kepemimpinan Jokowi itu sangat lemah, menteri sebagai pembantu presiden saja bisa menghina, bahkan saat ini sudah tidak menganggap Jokowi sebagai presiden,” pungkas Huda. (*/jdz)
