Gubernur Melki Laka Lena menerima insentif Rp3 miliar dari Mendagri Tito. LOMBOK, mediantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih predikat
Prabowo Resmikan Operasional 1.061 KDKMP Secara Nasional, 72 Ada di NTT
Gubernur Melki bersama pimpinan DPRD NTT menghadiri peresmian KDKMP di Desa Manusak. MANUSAK, mediantt.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasional
Gubernur Melki Pastikan Tak Ada PPPK Dirumahkan, Pusat Siapkan Relaksasi Aturan Belanja Pegawai
Gubernur Melki Laka Lena. KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan tidak ada Pegawai Pemerintah dengan
DPRD NTT Dorong Perlindungan PMI Berbasis Desa, Kementerian P2MI Dukung Ranperda dan Desa Migran EMAS
Komisi V DPRD NTT di Kementerian P2MI Jakarta. JAKARTA, mediantt.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memperjuangkan agenda kemanusiaan
Media Homeless vs Verifikasi Dewan Pers, SMSI Dorong Regulasi Pers Lebih Adaptif di Era Digital
JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau
Panen Perdana! Gereja Dukung Industri Garam Sabu Raijua, Jadi Harapan Baru Ekonomi Masyarakat
Penanggung jawab PT NRI, Marthen Dira Tome bersama warga usai panen garam. BODAE, mediantt.com – Panen perdana garam PT Nataga Raihawu Industri
Komisi X Serahkan DAK Rp 1,6 Triliun untuk NTT, Gubernur Ingatkan Jangan Salah Sasaran
KUPANG, mediantt.com – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (22/4/2026),
Usman Husin Minta Edaran Kepala TNK Ditunda, Juga Undang Menhut ke Gunung Mutis
JAKARTA, mediantt.com – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
DPRD NTT Temui KemenPANRB, Isu PPPK Bergeser dari ASN ke Krisis Fiskal Daerah
DPRD NTT menegaskan, persoalan PPPK kini bukan lagi soal regulasi ASN, melainkan soal kemampuan fiskal daerah yang belum mampu menanggung beban kebijakan
- 1
- 2
- …
- 99
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.