KUPANG, mediantt.com – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama Bank NTT resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Perbankan sebagai langkah memperkuat pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat.
Jumat (14/3/2026), Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Bank NTT menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Perbankan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kupang dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten TTU serta manajemen Bank NTT.
Melalui kerja sama ini, Bank NTT akan menyediakan berbagai layanan jasa perbankan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi transaksi keuangan pemerintah, pengembangan layanan digital perbankan, serta perluasan akses layanan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat perekonomian masyarakat.
“Bank NTT berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan perbankan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui kerja sama ini, kami berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif sekaligus memperluas inklusi keuangan di Kabupaten Timor Tengah Utara,” ujar Charlie Paulus.
Menurutnya, sinergi antara Bank NTT dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, termasuk melalui penguatan layanan perbankan bagi sektor usaha, UMKM, serta masyarakat luas.
Pemerintah Kabupaten TTU menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan daerah sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Bank NTT sebagai bank milik masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, diharapkan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sekaligus memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. (jdz)
