Marthen Dira Tome
KUPANG, mediantt.com – Bupati pertama Kabupaten Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya dikuasai segelintir elite maupun pejabat, tetapi harus benar-benar mengalir hingga ke tangan masyarakat kecil.
Pernyataan itu disampaikan Marthen saat meninjau lokasi peternakan ayam yang tengah dikembangkan bersama masyarakat, Selasa (11/4/2026).
Menurutnya, usaha peternakan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi rakyat melalui program MBG.
“Program MBG ini luar biasa karena bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil. Tujuan besarnya adalah membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Marthen.
Ia menjelaskan, dana MBG yang masuk ke Nusa Tenggara Timur diperkirakan mencapai sekitar Rp8 hingga Rp9 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjadi penonton, tetapi aktif mempersiapkan masyarakat agar mampu menjadi penyedia bahan baku untuk dapur MBG.
Menurutnya, dapur MBG hanya bertugas memasak dan mendistribusikan makanan. Sementara kebutuhan bahan baku seperti sayur, buah, telur, ikan, hingga daging seharusnya dipasok langsung oleh masyarakat lokal.
“Yang diharapkan Presiden adalah semua bahan baku dibeli dari masyarakat sekitar. Petani, nelayan, peternak, semuanya harus terlibat,” ujarnya.
Namun demikian, Marthen mengaku prihatin dengan munculnya informasi bahwa pengelolaan dapur MBG mulai dikuasai pihak-pihak tertentu, termasuk oknum pejabat dan pemilik modal besar.
Ia mengingatkan agar seluruh rantai distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengelolaan dapur, tidak dimonopoli kelompok tertentu sehingga masyarakat kecil kehilangan kesempatan untuk terlibat.
“Jangan sampai pejabat menguasai dari meja sampai dapur. Kalau semua diambil alih, lalu masyarakat kecil dapat apa?” tegasnya.
Marthen juga menyoroti masuknya suplai ayam beku dari luar daerah untuk kebutuhan dapur MBG. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para peternak lokal menjadi pesimis karena hasil ternak mereka dikhawatirkan tidak terserap pasar.
Ia menilai, apabila bahan baku terus didatangkan dari luar daerah, maka akan terjadi capital outflow atau aliran uang keluar dari NTT, sehingga dampak ekonomi program MBG tidak dirasakan masyarakat lokal.
“Kalau uang MBG dibawa keluar daerah untuk kepentingan segelintir orang, maka ekonomi NTT tidak akan tumbuh. Uang segar itu tidak pernah tinggal di daerah ini,” katanya.
Karena itu, ia meminta semua pihak membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok MBG tanpa monopoli maupun intervensi kekuasaan.
“MBG harus menjadi peluang bagi semua orang, bukan hanya untuk satu kelompok. Presiden sudah menciptakan program yang sangat baik, maka harus dipastikan manfaatnya dirasakan petani, nelayan, dan peternak,” ujarnya.
Marthen optimistis masyarakat NTT mampu memenuhi kebutuhan pangan program MBG apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai. Ia bahkan mendorong pemerintah bekerja sama dengan fakultas peternakan dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kapasitas peternak lokal.
“Beternak ayam itu bukan hal sulit. Kalau pemerintah serius mendampingi masyarakat, maka kebutuhan MBG bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” tegasnya. (jrg/jdz)
