Maumere, mediantt.com – Fraksi Partai Nasdem DPRD Sikka mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang bermasalah. Tindakan tegas itu berupa black list, diberi daftar hitam, dan tidak diperbolehkan mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
“Pemerintah harus ambil tindakan tegas berupa black list kepada rekanan yang bermasalah, agar tidak lagi membawa kerugian bagi masyarakat dan daerah ini. Black list tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga kepada direktur atau kuasa direktur yang mengerjakan proyek itu,” tegas Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi, Selasa (26/1) di paripurna DPRD Sikka.
Sikap Fraksi Partai Nasdem ini berangkat dari banyaknya masalah pengerjaan proyek yang terjadi di Sikka. Dari tahun ke tahun, selalu saja ada masalah proyek, baik itu berkaitan dengan kualitas pengerjaan, pemutusan hubungan kerja, sampai dengan rekanan yang meninggalkan pekerjaan.
Pantauan mediantt.com, persoalan-persoalan seperti ini dibiarkan begitu saja, bahkan jarang sekali ditindaklanjuti. Justeru, rekanan-rekanan yang berkategori bermasalah masih dipercayakan mengerjakan proyek pemerintah, baik melalui mekanisme pelelangan umum maupun penunjukkan langsung.
Pada grup-grup media sosial di Kabupaten Sikka, sejumlah proyek yang diduga bermasalah diunggah secara bebas, seperti proyek drainase dalam kota. Banyak sekali netizen yang mengecam mental buruk rekanan pelaksana, yang lebih mementingkan keuntungan, daripada mutu dan kualitas pekerjaan.
Sejumlah rekanan pelaksana yang ditemui di Maumere mendukung sikap politik Fraksi Partai Nasdem. Hanya saja, mereka berharap pemerintah benar-benar mau melaksanakannya. Pasalnya, dunia jasa konstruksi, selalu penuh misteri, berliku-liku, dan sulit diukur secara logika.
Sekretaris Gapensi Paulus Papo Belang mengatakan, sebenarnya black list sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, termasuk perubahannya. Jika ingin serius diterapkan, harus dilihat secara keseluruhan dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Semuanya tergantung keberanian pemerintah untuk memulainya, termasuk perlu ada tim teknis penilai.
“Kalau mau black list, tidak sekedar bicara politis, karena regulasi sudah mengaturnya. Jadi perlu ada keberanian dari pemerintah untuk menerapkannya. Secara pribadi saya mendukung, asalkan proses black list itu benar dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab,” ujar Paulus Papo Belang.
Kontraktor lain menyebutkan banyak sekali cara bagi rekanan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan cara yang paling mudah yakni menunggu proyek dengan metode penunjukkan langsung (PL). Dengan metode PL, hanya mengandalkan profil perusahaan, rekanan lebih leluasa melakukan lobby kepada pemilik proyek.
Belakangan ini, proyek-proyek yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD Sikka yang menggunakan metode PL, juga menjadi sasaran baru bagi rekanan, terutama jika ada hubungan kedekatan antara rekanan dan wakil rakyat. Karena itu, para kontraktor sangat berharap DPRD Sikka tidak melakukan intervensi atas teknis pelaksanaan, tetapi sebaliknya memberikan kepercayaan kepada panitia PL.
Secara prinsip Paulus Papo Belang menyetujui sikap politis Fraksi Partai Nasdem. Ia malah berharap pemerintah mulai menindaklanjutinya pada tahun 2016 ini, karena kebetulan sedang dalam proses pelelangan proyek-proyek. (vicky da gomez)
Foto : Salah satu contoh pengerjaan proyek drainase dalam kota di Maumere.
