LEWOLEBA, mediantt.com – Penjabat Bupati Lembata, Drs. Matheos Tan, M.M, mengatakan, bicara malaria adalah bicara tentang kesehatan. Dan, sampai saat ini Malaria masih menjadi musuh setiap negara, musuh bersama untuk diperangi. Namun berkat bantuan Gereja melalui SSR, program eliminasi Malaria di Lembata sukses. Dan SSR pun harus mengakhiri tugas pelayanan di Lembata pada akhir Desember 2023 ini.
Pernyataan ini disampaikan Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, melalui Asisten I Setda Lembata Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, saat membuka Sosialisasi Capaian Program Malaria Perdhaki (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia) di Ballroom & Resto Olympic Lewoleba, Selasa (12/12).
Menurit dia, jika malaria telah menjadi musuh bersama, maka semua stakeholder harus bersama-sama bergandengan tangan mencegah dan memberantas penyakit yang satu ini.
Dia juga mengingatkan, sejak 2009 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mencanangkan upaya pengendalian malaria di seluruh Indonesia.
“Target nasional adalah pada tahun 2030 Indonesia bebas malaria,” katanya.
Di Lembata sendiri, program malaria termasuk dianggap sukses karena berhasil menekan angka kasus malaria ke tingkat yang paling aman.
Keberhasilan Kabupaten Lembata dalam program penanggulangan malaria ini tak lepas dari peran semua stakeholder di Lembata termasuk dari pihak Gereja melalui SSR di Lembata.
Sejak masuk di Lembata 2015, dan di awal tahun 2018 terbentuklah SSR YPMD Lembata II untuk proses akselerasi dan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Lembata.
Hingga 2023, SSR (Sub Sub Recipient) telah berjuang berkolaborasi dan membantu Pemerintah Kabupaten Lembata memerangi penyakit yang satu ini. Terbukti, dengan adanya kolaborasi dan sinergitas seluruh stakeholder yang ada di Lembata, baik pemerintah, DPRD, LSM dan swasta serta masyarakat, akhirnya program eliminasi malaria di kabupaten Lembata berjalan sukses.
Namun, kabar baik ini juga sekaligus kabar kurang mengenakkan. Pasalnya, SSR akan mengakhiri tugas pelayanan program malaria di Lembata. SSR berencana di akhir Desember 2023 ini akan mengakhiri tugas pelayanan kesehatannya di Lembata.
Di satu sisi, ini sebuah kabar yang kurang menggembirakan, tapi di lain sisi ini menunjukkan bahwa program SSR di Lembata telah berhasil karena telah menekan angka kasus kesakitan malaria di Lembata menjadi yang terendah di Indonesia.
Namun tetap diingatkan, walaupun SSR tidak lagi melakukan pelayanan kesehatan di Lembata, program eliminasi malaria tetap dilanjutkan, menuju Lembata sehat 2025.
“Rencananya, di tahun 2025, Kabupaten Lembata zero atau bebas malaria,” ujar Bupati Lembata.
Karena itu, Bupati Tan menegaskan perlu adanya langkah strategis terhadap peningkatan akses layanan malaria yang bermutu dan terintegrasi ke dalam layanan kesehatan primer.
Disamping itu, Bupati juga menghendaki penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai standar dan pemantauan kepatuhan minum obat.
“Ini menjadi tugas kita bersama, baik itu Pemerintah melalui OPD teknis terkait, LSM, maupun organisasi profesi lainnya,” pesan Bupati Theo.
Dia juga menekankan pentingnya kegiatan ini. “Ini sangat penting dan strategis, dalam rangka melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua hal yang sudah dilakukan selama ini,” tandas putra kelahiran Ambon Maluku ini.
Dia berharap, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan di lapangan secara baik. Tantangan ataupun kendala yang ditemukan di lapangan, harus bisa ditangani secara baik, dengan tetap membangun kerjasama dan kekompakan tim.
“Saya berharap hasil dari evaluasi hari ini, menjadi pegangan kita bersama untuk merumuskan solusi dan strategi, guna perbaikan kinerja pelaksanaan program malaria Perdhaki ke depan,” pungkas Matheos Tan.
Sementara Deken Lembata, RD. Philipus Sinyo Da Gomez, dalam forum ini menyampaikan rasa bangga dan terima kasih terhadap kerja pelayan SSR melalui program malaria di Lembata. “SSR bekerja sangat luar biasa,” ujar Romo Deken Lembata.
Namun, dia juga merasa sedikit ada penyesalan dengan akan berakhirnya tugas SSR di Lembata. Dia berharap SSR tetap mengabdi di Lembata, tetapi ia juga menyadari masih banyak tugas kemanusiaan menanti sentuhan tangan kasih dari SSR di tempat lain yang juga sangat membutuhkan kehadiran.
Romo Deken berharap walaupun SSR Dekenat Lembata ditutup, namun program eliminasi malaria ini tetap berlanjut. Karena baginya, kalau tidak adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, malaria sewaktu-waktu bisa kembali muncul di Lembata.
Ketua DPRD, Petrus Gero mengatakan, mengurus daerah ini tidak bisa pemerintah sendiri, butuh dukungan semua pihak. Dia menekankan pentingnya komitmen bersama.
Komitmen desa harus dimulai dan itu harus dimulai dari individu masing-masing untuk menjaga kesehatan lingkungan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat.
“Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Gero.
Sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap program kesehatan di Kabupaten Lembata, Ketua DPRD menyampaikan bahwa anggaran untuk kesehatan di tahun 2023 telah diperjuangkan hingga di angka 25 persen. Ini merupakan bukti komitmen DPRD bersama pemerintah terhadap program kesehatan di Lembata.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada Pelaksana Program Malaria Perdhaki Tingkat Desa dari 5 Kecamatan di Lembata dan penyerahan cinderamata dari perwakilan Program Manager SR Perdhaki Wilayah Keuskupan Agung Kupang kepada Roma Deken Lembata.
Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan diskusi serta foto bersama.
Hadir saat itu, selain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, juga hadir Ketua DPRD, Petrus Gero, Dekan Lembata , RD. Philipus Sinyo Da Gomez, perwakilan Program Manager SR Perdhaki Wilayah Keuskupan Agung Kupang.
Hadir juga, Kepala SSR Dekenat Lembata, A. Y. Udjulawa SR Ignatine, Program Manager SSR, Etik Purwanti, Kepala OPD, Camat Omesuri, dan para Pastor, serta Pelaksana Program Malaria Perdhaki Tingkat Desa. (baoon)
