Kupang, mediantt.com – Gencarnya upaya pemerintah untuk membangun Bandar Udara (Bandara) di Adonara, tampaknya harus berpikir ulang. Sebab, urgensi pembangunan bandara Adonara itu dipertanyakan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SE. Ia malah menyatakan tidak setuju dengan pembangunan bandara itu, karena masih ada aspek lain yang lebih urgen dilakukan.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/6/2015), politisi Partai Golkar ini mengaku baru mengetahui informasi soal pembangunan Bandara Adonara itu dalam satu minggu terakhir setelah mendapat surat penolakan dari masyarakat pemilih hak ulayat atas tanah yang akan dijadikan lahan bandara tersebut. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan aktivitas rencana pembangunan Bandara Adonara yang saat ini sedang dalam proses studi kelayakan.
“Terus terang saya baru mengetahui rencana pemerintah membangun bandara Adonara setelah adanya surat masuk dari masyarakat pemilik tanah yang menolak rencana pemerintah bandara itu. Untuk itu, sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu menghentikan aktivitas yang sedang dilaksanakan terkait pembangunan bandara. Jangan sampai pemerintah terus memaksakan kehendak, pada akhirnya muncul permasalahan baru di kemudian hari,: kata Ketua DPRD NTT, mengingatkan.
Ia bahkan dengan tegas mempertanyakan apakah Bandara Gewayan Tanah di Larantuka, Flores Timur, dan Bandara Wunopito di Lewoleba, Lembata, tidak cukup mengakomodasi arus penumpang dari dan ke daerah itu, sehingga perlu dibangun bandara di Adonara.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini, “Perlu kajian ekonomi untuk membangun infrastruktur perhubungan. Jika secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan, sebaiknya pembangunan bandara Adonara dihentikan. Apalagi pemerintah juga punya rencana untuk membangun jembatan Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores di Larantuka dengan Pulau Adonara,” tegas wakil rakyat dari Dapil Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini.
Anwar berpendapat, walau anggaran untuk pembangunan fisik bandara berasal dari APBN, tapi sebaiknya dimanfaatkan untuk infrastruktur bidang perhubungan lainnya, terutama jalan. Sebab, masih banyak ruas jalan di NTT termasuk di Pulau Adonara dalam kondisi rusak. Apalagi, pembangunan jembatan Palmerah juga menelan dana yang sangat besar yakni sekitar Rp750 miliar.
“Kita hanya prioritaskan pembangunan Bandara El Tari, karena dinilai sangat urgen. Kita tidak lihat Bandara Adonara sebagai bagian dari urgensi itu terutama dari aspek ekonomi,” tegas Anwar.
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Alex Ena menambahkan, dalam rapat bersama dengan Dinas Perhubungan, pihaknya mendukung pemerintah untuk melakukan survei terhadap semua pembangunan di bidang perhubungan. Hal itu, bukan saja untuk rencana pembangunan baru bandara Adonara tapi juga semua infrastruktur yang sudah ada.
Ia mengakui, dirinya belum tahu adanya alokasi anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk kegiatan studi kelayakan pembangunan Bandara Adonara. “Kami segera mengagendakan untuk menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya,” katanya.
Gubernur Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi usai menghadiri paripurna pemandangan umum fraksi DPRD NTT atas LKPJ, mengatakan, memang ada penolakan dari komponen masyarakat tertentu terkait pembangunan Bandara Adonara. “Ada juga yang setuju agar bandaranya bisa dibangun, tapi perlu dilakukan koordinasi lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi,” katanya. (jdz)
