Kupang, mediantt.com – Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) NTT, Drs Frans Lebu Raya mengingatkan seluruh anggota SDA NTT agar tidak pernah merasa hebat sendiri, tetapi harus bisa belajar cara yang dilakukan di daerah lain untuk diterapkan di NTT dalam mengatasi masalah kekeringan. “Jangan pernah merasa hebat sendiri, karena belajar dari orang lain itu adalah hal yang positif. Kalau ada informasi dan kegiatan yang sudah dilakukan di daerah lain, bisa diadopsi untuk dilakukan di daerah kita masing-masing,” tegas Gubernur Lebu Raya selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) NTT, dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi tentang Kekeringan di Provinsi NTT kepada anggota Dewan SDA NTT di aula Hotel Greenia, Kupang, Rabu (22/10/2014).
Lebu Raya menjelaskan, perintah Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan jelas menerangkan bahwa pengelolaan SDA secara lintas sektor dan lintas wilayah. Hal ini. sebut dia, karena bencana kekeringan dan kebutuhan air tidak terjadi berdasarkan batas wilayah formal yang ada.
“Tiga masalah klasik dalam pengelolaan SDA secara umum adalah banjir, kekeringan dan kualitas air yang rendah. Ini tidak mengenal batas wilayah, jadi kita semua harus bisa bekerja sama lintas sektor dan lintas wilayah untuk mencari jalan keluar terbaik. Perubahan iklim yang ekstrim tidak hanya terjadi di NTT, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia,” tegasnya.
Kepala Dinas PU NTT, Ir Andre Koreh, MT, menuturkan, pernyataan kepala daerah tentang adanya bencana kekeringan di kabupaten/kota menjadi penting. Karena ada dana tidak terduga senilai Rp 10 miliar di Pemprov NTT dan di kabupaten/kota sekitar Rp 3 miliar. Dana tersebut, kata Andre, tidak bisa dimanfaatkan jika belum ada pernyataan dari bupati/walikota mengenai adanya bencana kekeringan di daerahnya.
“Kalau tidak ada pernyataan bencana kekeringan, berarti untuk mendistribusikan air dengan menggunakan mobil tangki harus tender dulu. Nanti mau kirim beras juga tender dulu. Jadi bupati/walikota harus berani menyatakan ada bencana kekeringan di daerahnya, kalau memang fakta di lapangan menyatakandemikian,” tegas Andre, mengingatkan.
Butuh 2000 Embung
Andre juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya sudah membangun lebih dari 500 embung di seluruh kabupaten/kota. “Tapi itu belum cukup untuk mengatasi masalah kekeringan yang ada di NTT. Kita butuh sekitar 2.000 embung untuk mengatasi masalah kekeringan ini,” tandas Andre.
Untuk itu, ia meminta semua elemen yang hadir dalam pertemuan tersebut agar membangun komunikasi dengan masyarakat di daerahnya, sehingga proses pembangunan tidak terhambat hanya karena masalah tanah.
“Saya sebut saja Bendungan Kolhua. Kalau saja tidak ada masalah, bendungan itu akan mensuplai air sebanyak 200 liter per detik untuk kebutuhan air masyarakat Kota Kupang. Kalau jadi, masyarakat Kota Kupang tidak akan kesulitan air lagi. Tetapi karena tanahnya masih bermasalah sampai ada laporan ke Komnas HAM, maka dananya dipindahkan ke kabupaten lain. Akibatnya, masyarakat Kota Kupang masih akan terus menikmati kekurangan air,” terang Andre. (jdz)
