Gubernur VBL Ajak BPOM Bersinergi Kembangkan Obat dari Faloak dan Percepat Ijin Edar Sophia

by -305 views

KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiensi dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) NTT, Tamran Ismail, S.Si, MP di ruang kerjanya, Rabu (17/3).

Gubernur VBL pun mengajak BPOM NTT bersinergi terkait fasilitasi pengembangan riset Faloak untuk menyembuhkan penyakit Hepatitis C dan Ijin Edar Sophia dalam Negeri.

“Saat ini tim peneliti sedang melakukan penelitian tentang Faloak. Untuk itu (BPOM) diharapkan dapat memback up atau mendukung riset tersebut. Selanjutnya pemerintah bersama masyarakat mengembangkan tanaman tersebut, karena bermanfaat untuk penyembuhan penyakit Hepatitis C yang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Tentunya ini keuntungan bagi NTT dalam berkontribusi bagi Negara untuk mengatasi penyakit tersebut,” jelas Gubernur Viktor.

Terkait Sophia, menurut VBL, saat ini pihaknya telah mendapatkan ijin laboratorium layak konsumsi. Tinggal proses administrasi ijin edar khusus minuman hasil fermentasi produk lokal dimana prosedurnya lintas kementrian termasuk Badan POM RI, “Tentunya pak Tamran dapat bersama tim kami untuk mewujudkannya,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengungkapkan sejumlah fakta terkait minuman lokal hasil fermentasi yang dikemas menjadi sebuah brand dan bernilai ekonomi. “Dalam mengkonsumsi minuman tersebut, kita akan atur peredarannya agar tidak mengakibatkan mabuk karena konsumsi yang berlebihan. Untuk itu perlu Tata Kelola dan Tata Niaga untuk pengembangan minuman Sophia di NTT dan Indonesia,” jelas Gubernur VBL.

Siap Bersinergi

Sementara itu, Kepala Balai POM NTT menyambut baik harapan Gubernur terkait pengembangan Faloak dan Sophia serta memfasilitasi sejumlah UMKM yang tersebar di kabupaten/kota di NTT

“Bapak Gubernur, prinsipnya kami siap bersinergi dalam memfasilitasi kepentingan daerah sesuai dengan regulasi yang ada. Saat ini juga terkait perijinan, sudah ada sistem OSS (Online Single Submission) sehingga dalam proses registrasi, data mesti terkoneksi dan konsisten agar tidak terjadi penolakan yang menyebabkan pengulangan tahapan proses pengurusan ijin,” jelas Tamran. (abi/jdz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *