JAKARTA – Senin (11/11/2019), sekitar pukul 15.30 WIB, Komisi IX DPR RI, menerima audiensi dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Salah satu tututannya adalah mendesak agar BPJS dibubarkan. Karena BPJS bukan lagi jaminan kesehatan sosial tetapi asuransi sosial.
Para pendemo ini diterima oleh
Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Melki Laka Lena (Fraksi Partai Golkar, NTT II), yang juga Wakil Ketua Komisi IX. Hadir pula perwakilan Komisi IX, antara lain, H. Alifuddin, SE, MM. (F. PKS, Kalbar I), H. Abidin Fikri, SH, MH (F. PDI-Perjuangan, Jatim IX), Drs. H. Darul Siska (F. Partai Golkar, Sumbar I), dan Dra. Wenny Haryanto, SH. (F. Partai Golkar, Jabar VI).
Mereka menerima audiensi dari SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) , FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), DPP API Kartini, dan Serikat Tani Nasional.
“Slah satu tuntutan mereka agar BPJS dibubarkan, karena menurut mereka BPJS bukan lagi jaminan kesehatan sosial tetapi asuransi sosial yang mana rakyat indonesia tidak dapat menikmati jaminan kesehatan secara nasional,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, dalam siaran persnya kepada mediantt.com.
Mereka pun menunjukan dengan data perihal Jamkesda lebih baik daripada BPJS yang sebagaimana dicontohkan di daerah mereka Sulawesi Selatan. Belum lagi pola pengelolaan BPJS yang jadinya membuat defisit negara yang luar biasa.
Melki Laka Lena menegaskan, aspirasi yang mereka kemukakan telah dibahas beberapa hari lalu bahkan sampai pagi dengan mitra kerja yaitu Kemenkes RI, BPJS Kesehatan, dan mitra terkait lainnya. “Kami akan terus berupaya untuk memperjuangkan BPJS kelas III agar tidak naik,” kata Melki.
Menurut Melki, dalam audiensi ini ada yang menarik, data lapangan para pendemo memperkaya anggota Komisi IX yaitu memberikan data bahwa Jamkesda (dulu) konsepnya yang baik itu bisa diadopsi untuk diterapkan dalam pola yang sekarang. “Artinya, dengan biaya yang murah bisa mencover dan tidak defisit dan juga ada di daerah Sulawesi Selatan yaitu rumah sakit tanpa kelas, yang mereka sebut dengan ‘Rumah Sakit Sayang Rakyat’,” tegas Laka Lena.
Dikatakan, dengan banyaknya masukan ke komisi IX akan menemukan mana yang salah dari akar permasalahan BPJS ini. “Sebenarnya negeri ini tidak pernah kekurangan ide-ide kreatif dan inovatif untuk setiap permasalahan, hanya memang kekurangannya tidak/jarang diterapkan secara bertahap ke jenjang regional lalu nasional,” imbuh Melki Laka Lena. (jdz)
