KEFAMENANU – Kementerian Perhubungan telah menyetujui Pelabuhan Wini sebagai pelabuhan daerah terdepan, tertinggal, dan terluar menjadi unit tersendiri lepas dari pengawasan Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu.
Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes menjelaskan, selama ini pengelolaan Pelabuhan Wini yang merupakan satu-satunya fasilitas kelautan dan perikanan di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara itu, masih di bawah pengawasan Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu, sehingga pengelolaan dan pengembangannya sangat tergantung pada manajemen yang terpusat.
Menurut dia terkait konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah itu dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna menyejahterakan masyarakat di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) itu.
“Kami sudah memiliki konsep pembanguanan dan pengembangan Pelabuhan Wini itu, hanya saja belum leluasa mengaplikasikan konsep dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata, mengingat selama ini pengelolaan pelabuan itu berada di bawah manajemen Pelabuhan Atapupu,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Ia menegaskan, konsep dan komitmen untuk mengembangkan Pelabuhan Laut Wini di bagian barat Nusa Tenggara Timur itu sebagai pelabuhan alternatif untuk perdagangan dan perekonomian antara Indonesia dan Timor Leste belum maksimal, bahkan terkesan stagnan.
Sedangkan daerah lain gencar mendukung Program Tol Laut Maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, di antaranya pembangunan dan pengembangan sarana dan praarana perhubungan laut seperti dermaga dan lainnya.
Bukan cuma itu, posisi dan letak Pelabuhan Wini yang strategis berbatasan langsung dengan wilayah (enclave) Timor Leste, yaitu Distrik Oecusse), sangat potensial sebagai pintu masuk dan keluar arus barang dan manusia antarnegara tetangga itu yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Wini harus dijadikan sebagai pelabuhan alternatif untuk memperlancar arus ekonomi rakyat antara Indonesia dan Timor Leste,” katanya.
Di daratan Timor terdapat dua pelabuhan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yakni Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu dan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Selama ini, Pelabuhan Atapupu cenderung kewalahan menerima kapal yang membawa barang dagangan, sehingga peti kemas menumpuk berbulan-bulan.
Kapal juga enggan masuk, mengingat kapasitas Pelabuhan Atapupu tidak memadai dan juga kondisi lautnya dangkal.
Padahal di Wini memiliki lahan yang masih luas untuk mengembangkan dan memperluas Pelabuhan Wini, sehingga dapat menerima kapal besar bongkar muat barang, meskipun saat ini masih terkendala sebagian lahannya telah dihibahkan kepada pemerintah pusat.
“Pelabuhan Wini setelah dikembangkan diharapkan akan membawa efek positif bagi pengembangan industri dan perdagangan di kawasan pantai utara Pulau Timor. Roda perekonomian akan hidup dan banyak uang berputar di Timor Tengah Utara, mengingat barang yang mudah diperoleh melalui Pelabuhan Wini,” kata dia lagi.
Ia membenarkan masih ada persyaratan yang harus dipenuhi, setelah persetujuan Wini menjadi unit pengelola mandiri, antara lain sertifikat tanah, mengingat sebagian lahan Pelabuhan Wini sudah dihibahkan oleh Pemda Timor Tengah Utara kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut.
Namun pada 2015 lalu telah dibangun gudang penampungan dan pelataran parkir kontainer. Tahun ini, ujar dia lagi, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan air bersih untuk kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Wini. (ant/bisnis.com/jdz)
Foto : Pelabuhan Wini
