Kupang, mediantt.com – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) NTT, Kresaputra, SH, M.Si, mengingatkan agar jangan ada dua anak dibawah umur (Balita) dalam satu keluarga. Alasannya, hal itu tidak akan optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi dia, ini menjadi problem sehingga setiap keluarga perlu merencanakan kelahiran, termasuk jumlah anak sehingga tidak menjadi beban.
“Program Keluarga Berencana bertujan bukan hanya untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk semata, tapi yang paling penting adalah memberikan ruang kepada keluarga untuk merencanakan seluruh kehidupan keluarga, terutama untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak. Karena kita ingatkan agar tidak boleh ada dua anak balita dalam satu keluarga,” tegas Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Kresaputra dalam acara Pengembangan Kemitraan Forum Media Peduli Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kupang, Rabu (23/11). Saat itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTT didampingi Kabid Advokasi Marianus Maukaru, dan Sekretaris BKKBN NTT Esi Malelak.
Ia mengatakan, dengan program keluarga berencana, keluarga dapat mengatur jarak kelahiran sesuai anjuran kesehatan (3-5) tahun untuk kesehatan ibu dan anak, serta merencanakan jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi keluarga agar orang tua memiliki kesempatan yang cukup untuk menata pendidikan anak ke jenjang lebih tinggi, sehingga anak menjadi sehat dan cerdas, juga ibunya tetap sehat.
Dalam kaitan itu, lanjut dia, Perwakilan BKKBN NTT terus melakukan advokasi kepada seluruh stakeholder di NTTprovinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami secara benar dan lengkap manfaat program KKBPK, sehingga dapat menerima dan menjadikan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai kebutuhan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, keluarga sehat, keluarga cerdas dan bahagia.
“JIka seluruh keluarga dapat mewujudkan hal itu, maka indeks pembangunan manusia (IPM) bangsa akan terwujud, karena untuk mewujudkan hal itu, maka indeks pembangunan manusia bangsa harus dimulai dari IPM keluarga agar anggota keluarga sehat, cerdas dan sejahtera,” kata Kresaputra.
Sesungguhnya, sebut dia, pelaksanaan program kepedudukan dan keluarga berencana di NTT telah membuahkan hasil, meskipun belum optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penurunan total fertility rate (TFR) dari 4,2 anak per wanita usia subur pada SDKI 2007 menjadi 3,3 anak per wanita usia subur pada SDKI 2012. Jada untuk menurunkan angka kelahiran total atau TFR menjadi 2,1 anak per wanita usia subur, maka perlu kerja keras, kerja sama dan dukungan dari seluruh masyarakat NTT.
Penduduk NTT 6,8 Juta 2035
Kresnaputra juga mengungkapkan, penduduk NTT akan melonjak menjadi 6,8 juta jiwa pada 2035. Indikatornya, sebut dia, jika dihitung dari rata-rata pertambahan penduduk per tahun mencapai 88.000 orang atau terjadi pertambahan penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa dalam 25 tahun.
“Jika tidak ada upaya pengendalian jumlah penduduk, akan menjadi masalah bagi NTT ke depan, khususnya anak cucu kita,” katanya.
Sebagai perbandingan, jumlah penduduk NTT pada 2010 berjumlah 4,6 juta jiwa. Pertambahan penduduk yang pesat akan membawa dampak bagi seluruh aspek pembangunan.
Di bidang pendidikan akan terjadi masalah pada pertambahan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan guru. Begitu pula di bidang pembangunan kesehatan pertambahan penduduk akan membawa dampak terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan.
Sementara di sektor sandang, pangan dan papan, lapangan pekerjaan terbatas dan pengangguran akan meningkat. Di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan terjadi gangguan kriminalitas, bahkan sampai pada gangguan bidang pertahanan dan keamanan.
“Penduduk NTT terus bertambah tetapi tanah dan sumber daya alam tidak bertambah. Apalagi pertambahan penduduk tidak disertai dengan kualitas sumberdaya (SDM) yang handal akan menjadi beban,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, dalam jangka panjang perlu dilakukan upaya preventif dengan melakukan pengendalian kelahiran melalui program kependudukan dan keluarga berencana. (jdz/rony)
Ket Foto : Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Kresaputra dan Kabid Advokasi Marianus Maukuru.
