Sepertinya Tidak Ada Pemerintahan di NTT….

by -29 views

Sabtu, 30 April 2016, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT menggelar diskusi rutin. Tema yang dibedah adalah ‘Kebijakan Pendidikan-Kesehatan di NTT dan Problematikanya’, dengan nara sumber Anggota Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo dan Anselmus Tallo. Sudah majukah sektor pendidikan dan kesehatan di NTT?Benarkah tidak ada pemerintahan di NTT?

Realitas tantangan pendidikan di NTT, menurut Winston Rondo, adalah rendahnya kompetensi guru, karena 38,23 persen dari 100 ribu guru di NTT berijasah SMA. Juga, rendahnya kesejahteraan guru, sebab 40 ribu guru non PNS dengan gaji dibawah Rp 500 ribu per bulan. Selain itu, sebut Winston, realitas infrastruktur pendidikan di NTT pun masih amat memprihatinkan. Ada kesenjangan kondisi kenyamanan kegiatan belajar (KBM) karena persentase ruang kelas yang rusak cukup tinggi. “Dari 6.766 unit SD-SMA/SK di NTT, hampir 70 persen perlu rehab ringan dan berat. Karena itu, Dinas PK NTT berkoordinasi dengan Dinas PPO kabupaten/kota se-NTT untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan sekolah-sekolah NTT yang masih bersifat darurat dan perlu segera direhabilitasi, termasuk pembangunan ruang kelas baru, yang didukung oleh APBD dan APBN,” jelas Winston, Ketua Komisi 5 ini.

Ia juga mengatakan, kesenjangan antara rombongan belajar dan ruang kelas memicu adanya mafia pendidikan dan pungutan liar. “Ini akan tampak nyata saat penerimaan siswa baru (PSB). Artinya kekurangan ketersedian ruang kelas mempengaruhi juga rombongan belajar,” katanya, mengingatkan.

Dari realitas pendidikan yang memprihatinkan ini, APBD NTT pun tidak menunjukkan keberpihakan yang signifikan. Bayangkan saja, dari APBD NTT 2016 senilai Rp 3,8 triliun, hanya 25 persen PAD, sisanya 70 persen bantuan pusat. Alokasi untuk pendidikan lebih 30 persen atau lebih 1,26 triliun, yang jauh lebih besar diatas mandat UU Sisdiknas yakni 20 persen APBD. Akan tetapi, lebih dari Rp 1,1 triliun untuk belanja BOS, yang merupakan transfer dana pusat lansung ke rekening sekolah di NTT. “Hanya singgah sebentar di rekening APBD NTT,” ujar Winston.

Menurut dia, dari riil dana pendidikan APBD NTT 2016 sebesar Rp 65 miliar, belanja langsung hanya Rp 44 miliar atau 1,5 persen saja dari total APBD sektor pendidikan. “Kalau dibagi per siswa/tahun, maka dapat angka Rp 36.700/siswa/tahun. Dengan 1,5 persen bahkan terus berkurang dalam tiga tahun terakhir, kita tidak bisa berbuat cukup banyak dan efektif untuk mengatasi belenggu pendidikan dan SDM NTT yang sangat tertinggal,” tandas Winston.

Di sektor kesehatan pun masih amat memprihatinkan. Anselmus Talo dalam pemaparannya menjelaskan, meski angka kematian ibu (AKI) terus menurun tapi masih tinggi dibandingkan rata-rata secara nasional (176/100 ribu dibanding 125/100 ribu). Juga, masih tingginya angka kematian bayi (AKB); 45/1000 banding nasional 32/1000 kelahiran. Angka kematian anak balita (Akaba) pun masih cukup tinggi; 58/1000 kelahiran banding nasional 40/1000 kelahiran hidup.

Selain itu, sebut Ansel, presentasi balita gizi buruk, sesuai riset Balitbang Kementerian Kesehatan, NTT nomor urut 3 tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Dari jumlah balita yang ditimbang di NTT pada 2014, sebanyak 361.696 balita mengalami gizi buruk bermasalah 27.327 balita atau 8,09 persen, sedangkan gizi buruk tanpa gejala klinis 0,09 persen dan dengan gejala klinis 0,04 persen.

Tentang kondisi tenaga kesehatan dan rendahnya akses juga keterjangkauan ke sarana kesehatan, menurut Ansel Talo, dari 14.863 orang tenaga kesehatan NTT didominasi perawat dan bidan 10.349 atau tingkat persebarannya 127 per 100 ribu penduduk, dokter umum, spesialis dan dokter gigi hanya 3 per 100 ribu penduduk. Sedangkan ratio puskesmas, pustu, dan polindes, hanya 7 per 100 ribu penduduk. Data menunjukkan, ada 348 puskesmas di NTT, hanya ada 160 perawatan dan 188 non perawatan. Jumlah RSU pada 2013 sebanyak 37 dengan kapasitas tempat tidur 1.868 dan rumah sakit swasta 894. “Artinya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih rendah,” katanya.

Yang juga memprihatinkan, dari APBD NTT tahun 2016 sebesar 379.905.670.835 untuk anggaran fungsi kesehatan, lebih 70 persen terserap untuk pelayanan RSUD Yohanes Kupang. Peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan masih kurang diperhitungkan. Urusan pelayanan kesehatan masyarakat punya keterkaitan juga dengan berbagai bidang lainnya. Sehingga yang terjadi, tafsir kesehatan menjadi sangat teknis dan melulu hanya beririsan dengan praktik medis semata. “Peran urusan kesehatan masih fokus pada pelayanan kesehatan untuk kuratif dan rehabilitatif, bukan promosi dan preventif. Jadi perlu rubah idiologi dan orientasi pembangunan kesehatan NTT dari Paradigma Sakit ke Paradigm Mewujudkan NTT Sehat. Dampaknya, urusan manajemen kesehatan dan manajemen rumah sakit sering terbengkalai,” tandas Ansel Talo.

Tak Ada Pemerintah

Dari fakta miris ini, Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Ir Johny Kaunang, mengatakan, di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintahan NTT tidak ada. “Pemerintahan ini harus dilihat secara luas bahwa tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat harus lebih kritis terhadap kondisi kesehatan dan pendidikan di NTT,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Dr Benny K. Harman, yang juga hadir dalam diskusi itu menuturkan, progres dari setiap bidang pembangunan harus punya parameter, untuk bisa melihat apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi NTT selama ini, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. “Kalau dari pemaparan diatas, maka ada kegagalan di bidang kesehatan dan pendidikan. Padahal, setiap tahun kucuran dana cukup besar dari pusat, belum termasuk APBD. Wajah pendidikan NTT masih seperti ini. Pertanyaan kita, apa yang dilakukan pemprov dan pemerintah kabupaten/kota selama ini. Kalau terus menerus gagal, harus dicari tahu masalahnya. Ini momentum bagi Demokrat untuk mengambil langkah strategis dan solusi,” tegas BKH, sapaan akrab Benny Harman, yang juga kandidat gubernur NTT tahun 2018 ini.

Karena itu, menurut BKH, Partai Demokrat, khususnya Fraksi Demokrat di DPRD, harus lebih proaktif dan kritis menyuarakan, tapi tentu juga dengan menawarkan solusi. “Teman-teman anggota Fraksi Demokrat di DPRD harus semakin kritis terhadap progres yang dicapai pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir,” kata BKH, dan berharap tradisi akademik di Partai Demokrat NTT terus dikembangkan.

Pengurus Demokrat NTT, Frans Salesman, menambahkan, kelemahan mendasar di NTT saat ini adalah lemahnya koordinasi antara Pemprov dan kabupaten/kota. Selama ini terkesan Pemprov jalan sendiri, kabupaten/kota pun jalan sendiri. “Tidak ada koordinasi, sehingga NTT saat ini sudah sakit komplikatif,” katanya.

“Saya sepakat bahwa dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang masih memprihatinkan ini, sepertinya tidak ada pemerintah di NTT,” tambah Winston Rondo. (jdz)

Foto : Anggota Komisi III DPR RI, Dr Benny K. Harman, dan Ketua DPD Partai Demokrat, Ir Johny Kaunang, saling berbisik usai diskusi rutin di DPD Partai Demokrat NTT, Sabtu (30/4) lalu.