MENUNTUT terlalu banyak hal dari kinerja sebuah pemerintahan yang baru berumur satu tahun tentu bukanlah langkah yang bijak. Namun, bersikap apatis dan menyerahkan begitu saja semua urusan kepada pemerintahan juga bukan sikap yang pas. Karena itu, meneropong kinerja satu tahun pemerintahan secara proporsional dengan dosis yang pas, itulah langkah yang tepat.
Begitu pula cara kita memandang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tepat berusia satu tahun, hari ini. Jokowi yang menamai kabinetnya Kabinet Kerja memulai memerintah dengan ‘infrastruktur’ pemerintahan yang belum sepenuhnya mulus. Ada sejumlah warisan pemerintahan terdahulu yang belum sepenuhnya selesai, bahkan ada yang baru setengah jalan.
Problem birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit, koordinasi antarlini yang macet, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak sepenuhnya harmonis, dan kekerasan atas nama keyakinan yang masih marak merupakan beberapa persoalan yang masih menggantung tersebut. Selain itu, awal perjalanan pemerintahan Jokowi-JK setahun lalu dibayang-bayangi ancaman ‘pembelahan’ politik antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintahan dan Koalisi Merah Putih yang mendeklarasikan oposisi. Ancaman itu sempat diyakini bakal berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Namun, melalui langkah tancap gas dan gerakan membangun komunikasi yang cair, berbagai persoalan itu bisa diurai. Ancaman gangguan dari parlemen yang dikuasai oposisi bisa dilalui dalam waktu singkat. Perbaikan infrastruktur, pembenahan perizinan, serta perajutan kembali spirit gotong royong dan kerukunan juga mampu dijalankan dalam periode yang relatif cepat.
Ada beberapa catatan penting keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun satu tahun itu, di antaranya menuntaskan pembangunan Tol Palikanci yang telah berhasil mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa dan pembangunan tol Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang juga sedang berlangsung.
Ada pula pembangunan moda raya terpadu (MRT) di Jakarta, pembangunan sejumlah lokasi tol laut, pemangkasan dwelling time, dan perintah pencabutan izin perusahaan-perusahaan pembakar lahan dan hutan. Di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, Presiden Jokowi juga telah mengambil kebijakan tegas berupa eksekusi mati bandar narkoba, pemberian grasi kepada sejumlah tahanan politik, dan penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran. Di laut, pemerintahan Jokowi kian ‘ganas’ menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan dan menindak para perampok kekayaan laut itu.
Keberhasilan menggelar peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, meluncurkan beragam program sosial melalui rupa-rupa kartu, serta pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke subsidi yang lebih produktif pun masuk daftar hasil positif neraca satu tahun pemerintahan. Namun, tentu saja masih menumpuk sejumlah tantangan yang membuat target-target satu tahun pemerintahan meleset dari perkiraan.
Pukulan telak krisis ekonomi global yang berujung pada perlambatan ekonomi nasional membikin target pertumbuhan direvisi, daya beli masyarakat tergerus, pendapatan pajak terpangkas, bahkan ancaman pemutusan hubungan kerja mulai membayangi. Itu masih ditambah lagi dengan rentannya harga-harga kebutuhan pokok untuk naik, serta tidak menentunya sejumlah indikator stabilitas makroekonomi.
Masalah-masalah terakhir itu, jika gagal direspons secara cepat dan cermat, bakal menguras ‘tabungan positif’ neraca pemerintahan yang sudah diraih. Satu tahun memang baru seperlima perjalanan pemerintahan. Namun, ia waktu yang amat krusial untuk menentukan kelancaran roda pemerintahan hingga di ujung periode. Karena itu, tidak boleh ada jeda untuk sedikit berleha-leha karena kerja masih amat jauh dari kata selesai. (jdz)
