Kupang, mediantt.com — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Desa, PDTT, Marwan Jafar, untuk tidak terlantarkan puluhan tenaga Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Maluku dan 1.000 orang sarjana tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saat ini mereka terlantar akibat kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa, PDTT yang membubarkan program dimaksud sejak Januari 2015,” jelas Petrus Salestinus via telepon dari Jakarta, Minggu (24/5).
Petrus menjelaskan, sikap Pemerintahan Jokowi yang menelantarkan begitu saja ribuan tenaga Penggerak Pembangunan Desa yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia.
Pemerintah seharusnya memberikan solusi atasi pengangguran para sarjana selama ini membangun Indonesia dari Desa. Perbuatan itu merupakan wujud dari politik paradoks, jelas Petrus.
Petrus mengatakan, pada saat yang bersamaan Presiden Jokowi mencanangkan visi dan misi Nawacita dan visi revolusi mental namun pada saat yang bersamaan justru menjadi pelaku dalam menginkari atau mengkhianati visi Nawacita dan Revolusi Mental itu sendiri.
“Jika Pemerintahan Jokowi jujur dan konsisten dalam pernyataan, sikapnya dan masih memiliki komitmen untuk membangun dari Desa sebagai wijud salah satu visi Nawacitanya. Apapun nama program sebagai penggantinya, orang-orang terlatih seperti tenaga Penggerak Pembangunan Desa dan semacamnnya harus tetap diberikan prioritas untuk meneruskan atau melanjutkan kebijakan baru dari Pemerintah tanpa harus menelantarkan mereka, tanpa membayar gaji dan nasib masa depan merekapun tidak jelas,” jelas ungkap Petrus.
Padahal, para Penggerak Desa itu adalah sosok-sosok orang muda yang memiliki semangat dan jiwa mengabdi untuk melayani masyarakat.
Mereka memilih meninggalkan kampung halaman, sanak saudara hanya untuk membantu pemerintah mewujudkan program untuk mensejahterakan rakyat melalui PNPM-MPd atau sebutan lainnya, sementara pemerintah dan Kementerian terkait hanya asyik dengan program blusukan tanpa arah dan sasaran yang jelas.
Oleh karena itu, Petrus meminta Gubernur NTT, Papua dan Maluku serta Provinsi lainnya di Indonesia Timur harus segera mencari jalan keluar, mewadahi para Penggerak Pembangunan Desa ini agar mereka tetap eksis membantu pemerintah mewujudkan program Nawacita dan Revolusi Mental Kabinet Kerja Jokowi, tanpa harus pemerintah mencari tenaga-tenaga baru untuk bidang tugas dimaksud.
“Jangan karena Pemerintahan Jokowi merasa gaya kepemimpinannya berbeda dengan gaya pemerintahan sebelumnya lantas SDM-SDM yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial, relawan-relawan sosial yang sudah berpengalaman membantu pemerintah mensejahterkan rakyat pada pemerintahan SBY diabaikan begitu saja,” tegas Petrus. (sp/st)
