JAKARTA — Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) menyatakan mayoritas rakyat (96,5%) ingin Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla segera dirombak. Dari total 368 peserta poling.
Pengamat Politik Universitas Paramadina dan juru bicara kedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, poling yang diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015 menjaring 368 opini pengunjung publik dengan pertanyaan tunggal, “Kapan waktu yang paling tepat bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet?”.
“Hasilnya mayoritas memilih Presiden perlu merombak kabinet. Sebesar 58,97% (217 pengunjung) menginginkan Presiden merombak kabinetnya sebelum pertengahan 2015,” kata Hendri dalam siaran persnya, Selasa (7/4/2015).
Menariknya, kata Hendri, 16,58% (61 pengunjung) memilih jawaban terserah presiden yang menentukan. Karena 61 pengunjung ini menekankan harus ada reshuffle kabinet kendati waktunya mengikuti kebijakan Jokowi. Sementara itu 16,3% (60 pengunjung) memilih jawaban “reshuffle kabinet setelah pertengahan 2015” dan 4,62% (17 pengunjung) memilih untuk memberikan waktu bagi menteri-menteri Kabinet Kerja hingga 2016.
“Berbagai alasan bermunculan di berbagai media nasional, mulai dari kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung, bagi-bagi kursi BUMN, pelemahan rupiah hingga program Nawacita, flagship Jokowi-JK semasa kampanye yang hanya 10% masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” ungkapnya.
Kendati demikian, Hendri mengatakan pernah melakukan poling tentang kinerja Menteri Kabinet Kerja beberapa waktu lalu. Hasilnya dua menteri berkinerja baik adalah Menteri Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.
“Menteri Susi dianggap berhasil membuat berbagai terobosan sementara Menteri Bambang berhasil menggolkan APBNP yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” pungkasnya.
Kinerja Kabinet Belum Maksimal
Soal wacana perombakan kabinet (reshuffle) yang mencuat seiring sorotan terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk membahas evaluasi kinerja kabinet pada Minggu malam (5/4).
Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, dia tidak membuka isi pertemuan secara gamblang. Termasuk, terkait adanya kesepakatan mengenai reshuffle.
“Sebab, belum ada pembicaraan reshuffle,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).
Dia menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Jika memang ada menteri yang kinerjanya minus, maka tak menutup kemungkinan bakal di-reshuffle alias dilengserkan,” paparnya.
Anggota komisi III DPR itu dapat mekmalumi jika kinerja para menteri Kabinet Kerja dianggap kurang maksimal. Sebab, sekitar 98 persen menteri di pemerintahan adalah muka baru dan hanya ada tiga menteri yang berpengalaman.
Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly yang termasuk disorot kinerjanya karena kebijakan dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan parpol menampik adanya kabar reshuffle. “Jusuf Kalla (wapres) juga bilang tidak ada,” ungkapnya.
Ketika ditanya kesiapannya jika di-reshuffle, Yasonna hanya tersenyum. “Lihat saja senyum saya, sudah mantap kali kan?” tandasnya. (jp/jdz)
