Kupang, mediantt.com — Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perempuan Internasional (HPI) yang ke-105. Gubernur Frans Lebu Raya pun mengingatkan semua komponen untuk menghindari korupsi dan menciptakan perdamaian.
Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu olahraga bersama, donor darah, pameran buku, dan pemutaran film yang berlangsung sejak tanggal 6-9 Maret. Selain itu, diadakan pula seminar sehari dengan tema “Perempuan dan Perdamaian,” serta peluncuran Perempuan Anti Korupsi, Desa Anti Korupsi, dan Kampus Anti Korupsi. Kegiatan itu bertempat di Hotel Swiss Belin Kristal, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, Senin (9/3/2015).
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dalam sambutannya mengatakan, peringatan Hari Perempuan ini membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan.
“Kedatangan saya di tempat ini membuktikan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk memberantas korupsi. Kalau mau berantas korupsi harus dimulai dari keluarga. Anak-anak sejak dini harus diajarkan untuk tidak korupsi,” kata Frans Lebu Raya.
Menyinggung tentang “Desa Anti Korupsi”, Gubernur Frans Lebu Raya, mengatakan pada saat ini pemerintah tengah giat-giatnya menyukseskan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Pemerintah memberikan dana pada setiap desa sebesar Rp 250 juta per desa untuk desa yang memiliki ekonomi lemah, infrastruktur yang kurang, kualitas pendidikan lemah, dan kesehatan yang tidak memadai.
Menurutnya, dana itu dikelolah untuk kehidupan yang lebih baik. Salah satu program pemerintah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada desa-desa terpencil. “Karena itu, saya mengajak semua kaum perempuan untuk bersama-sama berjuang menjaga desa anti korupsi, dengan mencegah terjadinya korupsi di desa-desa,” katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dra Bernadeta M Usboko, M.Si, mengatakan, momentum paling bersejarah adalah di tahun 1917 ketika lebih dari dua juta tentara Rusia meninggal karena perang, namun ribuan perempuan Rusia menolak peperangan dan mengkampanyekan Bread And Peace (Roti dan Perdamaian) dan tuntutan lain seperti upah dan perlakuan yang adil bagi buruh perempuan. “Hal ini mengingatkan kepada kita untuk hidup memberikan perhatian, pengakuan, akan pentingnya eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor kehidupan,” katanya.
Sejak peristiwa di tahun 1917 inilah peringatan Hari Perempuan Internasional dipandang sebagai perjuangan perempuan di seluruh dunia untuk mewujudkan keamanan, perdamaian, keadilan, dan pemenuhan berbagai Hak Asasi Manusia di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (sp/jdz)
