Ada Intervensi APBD Mabar untuk Gairahkan UMKM di Tengah Pandemi

by -209 views

dr Yulianus Weng, M.Kes

KUPANG, mediantt.com – Di tengah pandemi Covid-19 yang terus menderah, para pelaku UMKM berjuang keras untuk bertahan hidup. Pemerintah pun memberi atensi bagi tumbuh-kembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini. Di Kabupaten Manggarai Barar (Mabar), telah mengintervensi anggaran melalui APBD II untuk menggairahkan UMKM.

“UMKM di Manggarai Barat yang berjumlah 2.765 kita beri bantuan modal, baik dari kementerian maupun memanfaatkan dana CAR. Pemerintah juga menyiapkan lokasi-lokasi strategis untuk mempromosikan produk ungulan UMKM,” kata Wakil Bupati Manggarai Barat, dr Yulianus Weng, M.Kes ketika menjadi narasumber dalam Webinar “Menggerakan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Pandemi”, Kamis (29/7) malam.

Webinar4 yang digelar Partai Golkar NTT ini dipandu oleh Tony Kleden, dengan menghadirkan tiga narasumber; Wakil Bupati Manggarai Barat, dr Yulianus Weng, M.Kes, Wabup Sumba Barat Daya Marthen Christian Taka, S.IP, dan pelaku UMKM Kota Kupang Rasta Megasari.

Menurut Weng, UMKM adalah sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi karena selalu bertahan di tengah kesulitan ekonomi, termasuk saat pandemi Covid-19 ini. Apalagi, sektor ini menyerap sekitar 89 persen tenaga kerja sehingga UMKM harus tetap hidup dan tidak lesu. Juga, menjadi penyokong ekononi keluarga dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. “Kehadiran pemerintah diperlukan agar ada inovasi dan kreatifitas dari para pelaku UMKM untuk bisa bertahan,” kata dr Weng.

Wabup Weng juga menyebutkan selama pandemi ini produksi dan omset penjualan UMKM menurun drastis, yang diakibatkan oleh kesulitan modal atau pembiayaan. Juga kesulitan dalam memasarkan produk-produk UMKM.

Karena itu, menurut dia, Pemkab Mabar mebantu melakukan inovasi terhadap produk UMK dengan ukiran lebih kecil dan kemasan yang lebih simpel serta mudah dibawah. “Kami (pemerintah) juga mendorong para pelaku UMKN untuk menjual produk dengan sistem digitalisasi, termasuk optimalisasi pemasaran secara online karena kita sedang dibatasi oleh PPKM. Hasilnya pun lebih baik dari sebelumnya,” jelas Dr Weng.

Selain itu, sebut Wabup Weng, pemerintah menyiapkan pemasaran produk UMKM di lokasi-lokasi strategis di Labuan Bajo tanpa dipungut biaya. “Kita juga memberikan
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku umkm di Mabar. Untuk para pengrajin tenun, kami siapkan benang berkualitas agar hasilkan produk berkualitas pula,” katanya.

Perlu Labeling

Dalam sesi dialog, salah satu peserta Webinar Frans Sarong menyoroti gula Manggarai yang produksinya mulai hilang. Ini karena tergeser oleh gula pasir di pasaran. Bahkan rakyat mulai alihkan ke produksi sopi. Karena itu, Frans berharap ada regulasi tentang labeling agar produk sopi bisa dijual legal tanpa dirazia.

Menjawab kecemasan ini, Wabup Weng membenarkan adanya produk gula Manggarai itu, namun saat ini para perajin nira itu lebih cenderung beralih ke produksi sopi karena peminatnya lebih banyak.

“Tapi masalahnya sopi belum menjadi minuman berlabel. Masih dijual diam-diam. Tapi pemerintah berupaya membangun komunikasi dengan provinsi atau daerah lain untuk belajar mengemas sopi berlabel juga kemasan, yang nanti akan diikuti dengan regulasi,” jelas Wabup Weng.

Sementara itu, Ketua DPD Emanuel Melkiades Laka Lena dalam pernyataan penutup mengapresiasi upaya dan kerja keras Wabup Mabar dan Sumba Barat Daya dalam menggerakan UMKM untuk tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Partai Golkar akan mendorong agar UMKM bisa bertahan hidup. Sebab umkm menjadi sektor penyelamat ekonomi sehingga hingga saat ini masih bergerak. Menetes di banyak orang. Golkar akan fokus ke umkm sebagai prime mover,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini. (jdz)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments