Ahmad Atang
KUPANG, mediantt.com – Tarik ulur politik yang masih alot dalam menentukan siapa yang layak menjadi Wakil Bupati Ende, juga mendapat atensi tiga analis politik. Mereka menilai, secara etika politik, Golkar-lah yang paling berhak untuk jabatan Wakil Bupati Ende. Apalagi, Bupati Ende Marsel Petu (alm) adalah Ketua Partai Golkar Ende. Sementara bupati sekarang, Jafar Achmad, sebelumnya Wabup Ende mendampingi almarhum, adalah kader PDI Perjuangan. Artinya, solusi yang relatif aman adalah mendorong Golkar menjadi wakil bupati Ende.
Demikian benang merah pendapat analis politik dari FISIP Undana Kupang, Lasarus Jehamat, dan Rudi Rohi, juga Ahmad Atang dari Universitas Muhamadyah Kupang, yang dihubungi secara terpisah di Kupang, Senin (15/3/2021).
Untuk diketahui, proses pencalonan Wakil Bupati Ende menjadi amat alot akibat tarik ulur kepentingan di antara koalisi partai pengusung paket MJ (Marsel Djafar). Ketika maju dalam kontestaai Pilkada tahun 2018, duet Marsel-Djafar diusung Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan PKPI. Marsel kader Golkar, Djafar kader PDIP. Sementara PKB, Demokrat, PKS dan PKPI merapat ke Golkar dan PDIP membentuk koalisi bersama.
Rudi Rohi mengatakan, lumrahnya nama yang akan diajukan untuk mengisi kursi Wakil Bupati Ende adalah kader Golkar mengingat Marsel Petu (alm) adalah kader Golkar. “Namun tentu saja harus melalui suara koalisi karena ketika dulu maju diusung oleh koalisi. Jikapun nanti muncul beberapa nama, itu pun harus melalui kesepakatan koalisi, bukan partai per partai,” kata Rudi.
Hal senada diungkapkan Lasarus Jehamat. Dia berpendapat, segoyyanya partai-partai pengusung melepaskan ego partai dan menyerahkan kursi itu kepada Partai Golkar. “Ada dua efek yang didapat. Kalau partai-partai lain bersikeras, maka bagi partai sendiri orang akan mempertanyakan bahwa partai sebagai institusi yang mewakili rakyat yang mana, dan partai bisa mengagregasi kepentingan rakyat ada di mana. Dan yang paling jelas adalah akan berefek buruk pada proses pembangunan di Kabupaten Ende. Ini yang soal,” tegas Lazarus.
Menurut dia, menjadi tuntutan ke depan adalah kalau bisa semua partai koalisi meskipun agak repot melepaskan ego politik, tetapi mesti ada pertemuan bersama semacam rapat untuk mendiskusikan. “Jika kondisisnya seperti ini, etika politiknya seperti apa, ini yang paling riil. Memang problem terbesar di Ende adalah saling klaim antara partai bahwa satu paling berhak, dan lain juga paling berhak. Kalau dari perspektif regulasi atau terutama dari aspek etika, maka kita yang lain harus tunduk pada etika politik yang dibangun bersama,” katanya.
Ia malah mengkhawatirkan, jangan sampai kemudian semua partai koalisi menaifkan regulasi dan etika politik itu lalu kemudian berimpilikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.
“Saran saya, harus ada lobi penting antara pimpinan partai koalisi di Ende untuk mendiskusikan kembali, untuk sekadar memikirkan kembali, jika situasi seperti ini etikanya bagaimana? Ini yang paling penting karena tanpa duduk bersama sambil membangun komunikasi maka sulit akan didapatkan kesepakatan,” saran dia.
Sementara itu, Ahmad Atang menyarankan bahwa solusi politik yang relatif aman adalah memberikan posisi wakil bupati Ende kepada Partai Golkar. “Menurut saya, jalan yang relatif aman adalah dengan mendorong ketua Golkar Ende menjadi wakil bupati. Oleh karena itu, para elit partai koalisi mesti membuka diri dan jangan setengah hati, karena mandeknya penetapan wakil akan berdampak pada mobilitas pembangunan yang hanya dikendalikan oleh bupati sendirian,” tegas Atang.
Sebelumnya, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Dr. Inche Sayuna, mengatakan, jika mengingat kembali sejarah koalisi yang mengusung paket Marcel-Djafar pada Pilkada Ende 2018, maka semua partai koalisi tahu bahwa alm Marcel Petu adalah Ketua DPD II Partai Golkar Ende. “Sehingga dari aspek etika politik, kursi wakil bupati seyogyanya diserahkan kepada Partai Golkar,” sebut Wakil Ketua DPRD NTT ini. (jdz/den/llt)
Boss-Boss sejauh mana memperoleh data terkait Wakil Bupati Ende. Jangan hanya duduk manis di Kupang ko bicara raba-raba tentang Ende. Hellow Boss-Boss, 6 partai Koalisi tidak ambil alih. Mereka hanya sodor 1 nama, dan satu namanya lagi dari Golkar untuk memenuhi tuntunan regulasi terkait jumlah kandidat yang akan diparipurnakan (dua).
Jangan terburu-buru membicarakan setuatu. Ini semua penyebabnya hanyalah karena Golkar yang tidak percaya diri. Seolah tau bahwa Golkar akan kalah melawan kandidat lain yang diusung koalisi itu…