KUPANG, mediantt.com – Hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Apolonaris Mayan, atas pemecatan Sekdis Paulus Sinakai Saba. Tapi berita heboh ini terus bergulir dan mendapat perhatian luas berbagai kalangan di dalam dan luar Lembata. Ada yang menyebut ini tindakan Kadis yang panik dan khawatir akan posisinya, atau takut borok busuk di dinas itu dibongkar, terutama kasus dugaan korupsi proyek Awololong yang merugikan negara Rp 5 miliar.
Karena itu, agar kasus ini menjadi terang, mantan Sekdis Sinakai Saba disarankan menggugat ke PTUN Kupang. Pakar Hukum Tata Negara dari Undana Dr John Tuba Helan pun menyatakan bersedia menjadi saksi ahli secara gratis. Sebab, tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan Sekdis hanya karena berinisitif memimpin apel kekuatan di dinas itu pada 7 September lalu.
“Saya sarankan mantan Sekdis Disbudpar Lembata gugat saja ulah Kadis itu ke PTUN, saya siap bantu memberi keterangan ahli secara cuma-cuma,” kata Dr Tuba Helan kepada mediantt.com di Kupang, Sabtu (19/9).
Ia menjelaskan, dalam kasus yang dialami Sekdis Budpar Lembata itu harus dibedakan antara mutasi dan hukuman disiplin. “Pemberhentian dari jabatan merupakan hukuman disiplin, bukan mutasi. Mutasi minimal menjabat dua tahun baru boleh dimutasi ke jabatan yang lain,” jelas Tuba Helan.
Menurut dia, kalau Kadis Disbudpar Lembata itu arif, maka seharusnya menunggu sampai apel selesai baru dia mengucapkan terima kasih kepada sekretaris dinas yang telah mengadakan apel. “Apel bukan kejahatan yang harus dihentikan di tengah jalan. Sadarlah engkau tidak disiplin waktu,” tegasnya.
Ya, “Itulah Lembata yang sedang menjadi tontonan banyak orang. Kualitas pejabat yang kurang menguasai aturan, bertindak otoriter dan mengangkangi aturan. Tidak ada matahari kembar tapi hati-hati jika matahari sudah terbenam akan gelap,” begitu komentar salah satu netizen, Fransiakus Nurani.
Tidak Baku Tegur
Informasi akurat yang diterima dari internal Dinas Budpar Lembata menyebutkan, sejak 24 Agustus, Kadis Apol Mayan tidak ada kabar. “Kadis juga tidak tegur sekretaris. Siang harinya Kadis dan PPK proyek Awololong ke luar daerah (Kupang) malah dengan cara sembunyi-sembunyi lewat Larantuka,” kata sumber itu. Lalu, sebut sumber itu lagi, pada 28 Agustus, Kadis Budpar lanjut ke Jakarta dan menyusul lagi dua ASN.
“Pada Senin 7 September, Kadis tidak memberi tahu kedatangannya, Sekdis juga tidak tanya. Jam 08.00 Sekdis pimpin apel. Jam 08.20 kadis perintahkan berhenti pake bahasa Indonesia dan Kedang, pada sat pengucapan sila kelima Pancasila,” katanya.
Setelah itu, Sekdis dan Kasubag TU bertemu kadis menyampaikan permohonan maaf. “Pintu penghubung ruang kadis dan keuangan terbuka lebar. Dia (kadis) marah-marah sambil ancam BAP karena sudah dua kali sabotase jabatan,” ungkap sumber itu lagi.
Sementara pada 9 September, dua kali kadis dan sekdis menerima surat Rahasia dari BKPSDM (mungkin) panggilan BAP. Lalu kadis ke Kupang. Dan, pada 10 September ada oknum ASN mengantar sebuah map ke ruang sekdis. “Saat sedang ada pembahasan sesuatu di Orta, Sekdis disodorkan map yang sama. Oknum BKDPSDM sedang menunggu di luar. Sekdis tanda tangan lalu Sek sendiri antar ke luar ruangan. Oknum BKDPSDM pun antar surat ke sekdis dan kadis, ..info dari setda mungkin itu keputusan Bupati karena ada beberapa oknum BPDPSDM”.
Mantan Sekdis Budpar Paulus Sinakai Saba pun pulang ke rumahnya tanpa motor plat merah. “Dia diantar oknum ASN Budpar. Artinya Sekretaris Dinas sudah dibebas-tugaskan dari jabatannya,” sebut sumber terpercaya itu.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Apolonaris Mayan, belum berhasil memberikan penjelasan atas kasus yang dialami mantan Sekdis Paulus Sinakai Saba. Pertanyaan mediantt.com yang telah dikirim via sms biasa dan pesan WhatsApp kepada Kadis tapi tidak dibalas. Pesan Wa terbaca tapi hingga berita ini tayang tidak ada jawaban. “Selamat sore Kaka. Mohon ijin bisa kaka jelaskan alasan dibebas-tugaskannya Sekdis Budpar. Terima kasih kaka”, itulah pertanyaan kepada Kadis Budpar Lembata. (jdz)
