(Menyoal Pemimpin dan Bawahan)
Oleh: Yoseph Bruno Dasion SVD, Misionaris SVD di Jepang
UNGKAPAN Bahasa Latin di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: ”Kaiser tidak melampaui ahli tata bahasa.”Ungkapan ini muncul pada tahun 1414, ketika Kaiser Roma pada waktu itu, Sigismund dari Luxembourg membawakan pidato di hadapan para anggota parlemen. Dalam pidatonya, kaiser menggunakan kata “Schisma” (Skisma), yang adalah sebuah kata Latin berbentuk neutrum, tetapi sayangnya sang kaiser menggunakannya sebagai kata berbentuk feminine. Ketika beberapa anggota parlemen menegur kaiser dan menjelaskan kesalahan gramarnya, kaiser malah menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa, karena ia adalah seorang kaiser, maka meskipun kata itu berbentuk neutrum, tetapi sejak hari itu, harus digunakan sebagai sebuah kata feminine.
Mendengar pernyataan kaiser yang sangat bodoh dan tidak masuk akal ini, seorang anggota parlemen lalu berdiri dan menegur keras kaiser sambil mengatakan: ”Caesar non supra grammaticos,” yang berarti “Kaiser tidak lebih hebat daripada ahli tata bahasa.” Dalam arti lain, seorang kaiser pun bisa melakukan kesalahan tata bahasa, karena itu kalau salah, kesalahan itu harus diakui.
Pemimpin bukanlah dewa atau super man, yang bisa segala dan tanpa kesalahan. Seorang pemimpin itu tidak sekali jadi, tetapi harus belajar menjadi pemimpin yang baik dan benar dalam masa kepemimpinannya. Jarang sekali kita menemukan seseorang yang “lahir pemimpin.” Yang terjadi adalah orang menjadi pempimpin dalam sebuah proses belajar, termasuk belajar dari kesalahan, kekeliruan dan kegagalannya.
Dan untuk bisa membantu seorang pemimpin untuk bertumbuh menjadi pempimpin yang baik dan bertanggungjawab, maka diperlukan juga para bawahan atau kolega yang tanggap, kritis dan berani bersuara untuk memberikan teguran yang positif dan konstruktif. Tetapi, seorang pemberi kritik juga bukanlah dewa atau superman. Jadi, tidak sekedar memberikan kritik karena amarah, dengkit dan menjatuhkan. Atau memberi kritik dengan asumsi bahwa “saya 100% benar.” Kritik yang hanya sebatas dibakar dengki, bukan hanya tidak membantu memperbaiki pemimpin yang “salah”, tetapi juga tidak menjadi obat yang baik bagi perkembangan diri orang yang mengeritik.
Perihal, “isu” tentang peristiwa pemutasian pada kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata belakangan ini, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Saya menyebutnya “isu”, karena saya jauh dari Lewoleba, dan hanya membaca dari pemberitaan yang diturunkan.
Sebagai pembaca, kita harus berhati-hati untuk melihat peristiwa ini dari dua sisi atau bahkan juga dari tiga atau empat sisi. Dalam hal ini, kita harus mencermati peristiwa yang, konon, “mengejutkan” ini, dari sisi kepala dinas, dari sisi sekretaris yang dinon-jobkan dan dimutasi, dari sisi yang mengeluarkan SK pe-non-job-an dan mutasi, dan juga dari sisi para pegawai dinas terkait.
◆Kepala Dinas
Mengandaikan bahwa kepala dinas bertindak tanpa mematuhi aturan dan tanpa alasan, maka kita boleh menerapkan pepatah di atas kepadanya. Dalam hal ini, kepala dinas menganggap kepemimpinannya sebagai sesuatu yang kekal dan tidak boleh disabot oleh siapapun dan dengan cara apapun. Pemimpin seperti ini sudah dikategorikan sebagai “pesakitan”, dan akan selalu merasa takut dengan kehadiran bawahan yang kritis. Ia akan selalu melejitimasi berbagai alasan, entah yang sekecil apapun, untuk mem-black-listkan orang lain, yang dianggapnya selalu menjadi “lawan”-nya.
Mengandaikan bahwa kepala dinas bertidak benar.
Sebagai orang luar, kita harus bertanya-tanya, apakah alasan pe-non-job-an dan pemutasi sekretaris hanya karena memimpin apel kesiagaan itu saja?
Menurut saya, proses pe-non-job-an dan mutasi berlangsung sangat cepat. Benar, kalau alasan hanya pada soal memimpin apel saja, itu sangat mengejutkan dan tentu saja mengundang kemarahan dan kekesalan banyak pihak. Tetapi, apakah hanya itu saja? Sepertinya ada sebuah rentetan peristiwa yang melatarbelakangi keputusan yang mengejutkan ini.
◆Sekretaris yang di-non-job-kan dan dimutasi
Mengandaikan bahwa sang pegawai tidak punya alasan apapun untuk harus menanggung aib pemberhentian dan mutasi ini. Dengan demikian, beliau boleh mengusahakan jalur hukum, sebagaimana yang diberitakan, untuk mengupayakan pemulihan nama baiknya. Pemberhentian dan mutasi tanpa alasan adalah sebuah tindakan yang tidak beretika, dan harus dilawan habis-habisan untuk meneggakan supremasi aturan dan martabat bapak skretaris.
Ada juga kemungkinan, bapak sekretaris punya alasan kuat untuk menerima kado pemberhentian dan mutasi ini. Barangkali ada hal-hal tertentu, entah itu tutur kata, kritik atau tindakan yang memberi kesan kuat kepada kepala dinas sebagai tanda-tanda akan terjadinya sabotase kepemimpinan atau usaha menciptakan “matahari kembar.”
Perlu kita sadari bahwa, setiap kritik terhadap tindakan dan cara hidup orang lain, dalam hal ini kepala dinas, adalah usaha menghembuskan angin demokrasi dalam lingkup kantor atau dinas. Tetapi harus diingat pula, bahwa semua kritik selalu bertujuan untuk memperbaiki seseorang dan mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Kritik, tidak boleh sekadar “hate-critic”, tetapi harus selalu bertujuan pemanusiaan. Orang yang kita kritik atau yang kita tegur itu adalah seorang manusia yang bermartabat. Sebesar apapun kesalahannya, ia tetapi punya hak untuk dihargai. Jadi, kritik, tidak boleh merusak martabat dan harga diri seseorang, tetapi harus melindunginya. Kritik itu bukan usaha mengintimidasi, tetapi selalu bertujuan untuk membanntu seseorang menjadi lebih intim dengan dirinya sendiri, dan mengetahui kebaikan dan keburukannya.
◆Pihak yang menerbitkan SK pe-nonjob-an dan mutasi
Saya tidak terlalu pintar dalam urusan seperti ini, tetapi proses penerbitan SK ini begitu cepat. Ada dua kesan yang saya peroleh dari rapid-SK ini. Di satu pihak, pihak yang menerbitkan SK tersebut punya pertimbangan tersendiri untuk menyelamatkan sebuah situasi, yang memang harus segera diamankan untuk menjaga terjadinya sesuatu hal yang lebih buruk. Apakah itu? Tentu kita harus bertanya dan mencari tahu kepada pihak tersebut melalui lobi-lobi yang baik dan manusiawi juga.
Di pihak lain, rapid-SK ini, ada kemungkinan, diam-diam, telah dipersiapkan secara teratur (ini dugaan, ya). Apel bermasalah itu hanya sebuah drama(?)
◆Para pegawai di kantor dinas terkait
Masalah ini tentu saja tidak dianggap sebagai masalah antara dua pribadi saja, Kepala Dinas dan Sekretaris. Tetapi harus dilihat sebagai masalah kemanusiaan di dalam dinas itu sendiri.
Para pegawai juga harus didengarkan pendapatnya, entah itu secara langsung dan transparan atau melalui penyampaian pendapat secara anonim dengan menyiapkan kotak pendapat. Kita yakin bahwa pasti ada pegawai yang menyatakan sikap setuju dengan tindakan sekretaris, tetapi pasti ada juga pegawai yang meng-iya-kan tindakan Kepala Dinas. Kedua sikap ini wajar-wajar saja ada. Pendapat para pegawai ini harus dikumpulkan dan dikaji demi perbaikan kinerja, komunikasi dan hubungan kemanusiaan antar rekan kerja.
◆Satu dua anjuran
Perlu adanya aturan organisatoris yang jelas. Sebut saja, harus digariskan dengan jelas, siapa saja yang boleh menggantikan kepala dinas ketika ia berhalangan atau tidak hadir. Dan dalam hal apa sajakah seorang pengganti sementara bertanggungjawab.
Membaca berita ini, saya sendiri punya kesan sangat kuat, bahwa komunikasi antara kepala dinas dan sekretaris tidak berjalan baik. Bayangkan saja, keberadaan Kepala Dinas tidak diketahui dengan jelas. Sebagai Kepala Dinas, yang adalah pempimpin di dalam dinas dan membawahi banyak pegawai, maka semua kegiatan kedinasannya harus dijadwalkan secara transparan dan harus diketahui oleh bawahan. Tugas keluarnya ke mana, menetap di mana, dari kapan sampai kapan, dan harus ada nomor telpon (telpon hotel, kantor atau HP dinas. Pasti HP Kepala Dinas atau petugas pemerintah itu dibayar kantor atau pemerintah), yang bisa mempermudah komunikasi kedinasan ketika dibutuhkan.
Soal ketidakhadiran Kepala Dinas pada saat apel kesiagaan itu pun, kalau ada iklim komunikasi yang baik, maka hal itu bisa dipastikan, dengan jalan menelpon ke HP dinas yang digenggam Kepala Dinas, atau paling kurang menelpon dan menanyakan ke rumahnya. Istri dan anak atau orang lain di rumah pasti bisa memberikan informasi sederhana, apakah beliau sudah ada di rumah atau masih di luar daerah.
Harapan saya, semoga bola masalah ini tidak harus dikembungkan dan tidak harus digulir lebih jauh ke ranah hukum. Tidak ada maksud disini mendiamkan luka dan borok yang harus disembuhkan. Yang tidak baik harus dibedah dan diangkat untuk sebuah kesembuhan. Tetapi semua pihak yang terlibat di dalam persoalan ini masih punya hati dan nurani untuk bisa duduk bersama, membuka hati, meluapkaan semua energi negatif dan bisa kembali berbaik hati untuk berbakti bagi Lembata.
Kita butuh seorang penengah yang baik untuk bisa membantu terselesaikannya masalah ini. Baik yang kritik dan yang dikritik adalah sama-sama seperti kaiser dalam kisah di awal tulisan ini. Dan sama-sama punya kelemahan, kesalahan dan kekeliruan.
Saya hanya mau tanya saja: “Bukankah Kepala Dinas dan Sekretaris itu sama-sama orang Lembata?” (***)
