Maumere, mediantt.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere, terus berkembang pesat. Terhitung sampai dengan 30 Juni 2017, peserta JKN-KIS yang meliputi Kabupaten Sikka, Flotim, dan Lembata, sudah mencapai 601.973 jiwa dari kurang lebih 700.000 jumlah penduduk di tiga kabupaten itu.
Demikian disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere Hindro Kusumo, melalui public expose yang digelar di Wailiti Beach, Selasa (22/8). Public expose ini digelar untuk menyampaikan capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia.
Peserta JKN-KIS pada tiga kabupaten ini, termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan melalui Program Jamkesda di masing-masing kabupaten, di mana Pemkab Sikka dengan total 52.217 jiwa, Pemkab Flotim dengan total 48.000 jiwa, dan Pemkab Lembata dengan total 36.000 jiwa.
Kusumo menjelaskan, pertumbuhan jumlah peserta ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang terlibat bekerjasama. Saat ini Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere telah bermitra dengan 77 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), yang terdiri atas 52 puskesmas, 13 dokter praktik perorangan, 3 dokter praktik gigi perorangan, dan 9 klinik TNI dan Polri.
Selian itu, BPJS Kesehatan Cabang Maumere juga telah bekerjasama dengan 13 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang teridi atas 6 rumah sakit, 2 apotek, serta 5 optik.
”Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk menyukseskan Program JKN-KIS,” tutur Kusumo.
Ia menambahkan, selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan, dia mengharapkan peran pemerintah daerah makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS, serta cakupan kepesertaan yang makin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta di tahun 2019.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk dapat memenuhi target tersebut. Sebelumnya masyarakat dapat melakukan pendaftaran di Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, webiste, dan bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Kini pendaftaran dapat juga dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. BPJS Kesehatan juga mengembangkan pendaftaran melalui sistem dropbox di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, pendaftaran melalui PPOB/mitra kerja BPJS Kesehatan, melalui kader JKN, serta pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN. Pendaftaran melalui mitra kerja juga tengah dikembangkan dengan membuka poin of service di pusat perbelanjaan seperti mall dan tempat perbelanjaan lainnya.
Kusumo juga menjelaskan, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.
Laopran audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa Program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan di 2016 scara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.
Total pemanfaatan di tahun 2016 terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.
“Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN-KIS terwujudnya penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 jiwa peserta penerima bantuan iuran dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Dari mana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak,” urai Hindro Kusumo.
Implementasi Program JKN-KIS yang baru 3,5 tahun, nyatanya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian. Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar Rp 152,2 triliun, dan diprediksi di tahun 2021 bisa mencapai Rp 289 triliun. Hindro Kusumo mengakui belum melihat dampak perekonomian dari Program JKN-KIS pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Maumere. (vicky da gomez)
Ket Foto: Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere Hindro Kusumo sedang memaparkan capaian Program JKN-KIS kepada wartawan di Wailiti Beach, Selasa (22/8).
