Kupang, mediantt.com – Tertangkapnya Ketua DPD RI, Irman Gusman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat dini hari lalu, memantik reaksi publik yang beragam. Analis politik berpendapat, penangkapan Ketua DPD menunjukkan sebuah pembuktian secara simbolik bahwa hampir semua orang besar itu jahat.
“Menurut saya, penangkapan ketua DPD adalah sebuah pembuktian secara simbolik bahwa apa yang dikatakan Lord Acton itu benar, yaitu hampir semua orang besar itu jahat. Kata hampir semua itu artinya tidak semua orang besar di republik ini jahat, masih ada pemimpin dan pejabat yang baik,” kata Peneliti pada Lembaga Analisis Politik Indonesia (API) Jakarta. Mikhael Rajamuda Bataona kepada mediantt.com, Minggu (18/9) malam.
Meski demikian, menurut dia, ini membuktikan bahwa awasan Lord Acton dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton bahwa: “Great men are almost always bad men; orang-orang besar yaitu para penguasa politik hampir selalu merupakan orang-orang jahat adalah sebuah awasan yang tidak lekang oleh waktu”. Bahkan masih sangat relevan denga kehidupan politik dan carut marut pengelolahan kekuasaan di negeri ini.
Karena itu, ini seharusnya menjadi warning bagi publik dan bila perlu rakyat harus terus aktif melakukan kontrol sosial secara luas di republik ini agar fungsi kontrol itu terus dihidupkan. Caranya, sebut dia, dengan mendiskusikan dan mempersoalkan gaya hidup para pejabat, terutama pejabat di daerah-daerah yang selama ini juga jauh dari pengawasan KPK.
“Rakyat tidak boleh menaruh hormat dan kekaguman kepada para pejabat seolah-olah kekayaan yang mereka miliki itu adalah wajar dan sah, karena mereka adalah pejabat. Di era transparansi ini, semua hal perlu dikonfirmasi dan diawasi, dengan menggandakan ruang-ruang publik untuk diskusi dan tukar informasi tentang maslah korupsi,” kata alumnus Pasca Sarajana Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Artinya, lanjut dia, cara pengawasannya adalah dengan menggandakan ruang-ruang publik untuk berdiskusi dan tukar informasi tentang indikasi korupsi pejabat publik untuk dilaporkan ke lembaga-lembaga seperti NGO yang konsen pada isu korupsi atau langsung dilaporkan ke KPK.
“Saya pikir di NTT juga sangat banyak. Kekayaan personal tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan pejabat. Ini yang tidak wajar. Kita jangan melegitimasi sebuah ketidakadilan sosial karena budaya kita yang salah bahwa pejabat itu harus kaya. Jabatan tidak selamanya berarti demikian, karena nilai gaji dan pengeluaran seseorang bisa dihitung,” katanya, mengingatkan.
Ia juga berharap KPK harus steril dari urusan politisasi kasus-kasus hukum sehingga citra KPK tetap baik di mata publik. “Sebaiknya KPK juga menjangkau wilayah-wilayah yang diindikasikan korup seperti NTT untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dari sana bisa ada efek psikologis bagi pejabat-pejabat di NTT,” tegasnya. (jdz)
Foto : Peneliti pada Lembaga Analisis Politik Indonesia (API) Jakarta. Mikhael Rajamuda Bataona.
