KOTA KUPANG – Walikota Jonas Salean dan Wakil Herman Man telah mengukir prestasi dan sukses yang telah dirasakan warga selama menahkodai Kota Kupang. Ada keberhasilan, kesuksesan dan juga ada kegagalan. Apa saja yang sudah dicapai, dan apa yang masih harus dituntaskan di sisa waktu kepemimpinan mereka?
Duet yang telah ‘bercerai’ untuk saling bertarung dalam Pilkada Kota Kupang tahun 2017 ini punya program-program yang telah dirasakan warganya, terutama pengentasan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; peningkatan pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum; peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan tata ruang; pningkatan kesejahteraan sosial, kesetaraan dan keadilan gender.
Karena itu, untuk memenuhi harapan tersebut dan memenuhi tuntutan masyarakat Kota Kupang, maka Pemkot menetapkan kebijakan bersama DPRD Kota Kupang tentang langkah-langkah strategis.
Pertama, aspek pemerintahan. Pemerintah mencanangkan Tahun 2015 sebagai Tahun Penegakan Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Kota Kupang sehingga dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan aspek pelayanan dan meminimalisir keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Bekerjasama dengan Komisi Ombusman untuk melakukan penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah. Membentuk Unit Pengaduan Kasih kerjasama dengan Uni Eropa (B-Trust), berkantor di kelurahan untuk merespons pengaduan warga terhadap kinerja pelayanan publik sehingga mampu menjadikan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.
Fungsi dan peran komponen di daerah diperlukan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun kerja sama bersinergi dengan DPRD Kota Kupang, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bekerja sama dengan Polres Kupang Kota dan Kodim 1604 Kupang dalam menempatkan personil Babinkamtibmas dan Babinsa di setiap kelurahan untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif
Kedua, aspek ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang tahun 2015 sebesar 7,28% lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi NTT 5,10%, Nasional 4,79%. PDRB Kota Kupang Tahun 2015 atas dasar harga berlaku bertumbuh 11,52% harga Konstan sebesar 8,10%s. Kondisi ini menunjukan adanya peningkatan pendapatan masyarkat yang berpengaruh pada jangkauan daya beli. Laju Inflasi dari tahun ke tahun berada pada paparan sangat terkendali, tahun 2015 mencapai 5,07%. Perkembangan angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2014 8,93% menjadi 6,44% tahun 2015.
Pendapatan asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana di tahun 2012 baru mencapai Rp 51 miliar, meng alami peningkatan menjadi Rp 145 miliar di tahun 2015. Pada Tahun 2016, pemerintah tetap berupaya melakukan optimalisasi PAD melalui penerimaan obyek dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat. Telah dilakukan program inovasi penyaluran Dana PEM (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dengan total anggaran 25,5 miliar disalurkan kepada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarkat) di setiap kelurahan, yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat sebagai dana bergulir tanpa bunga untuk usaha produktif.
Hingga Juli 2016 telah digulirkan dana mencapai Rp 50 miliar yang telah digulirkan kepada 10.234 orang dan direncanakan tahun 2017 akan ditambah Rp 500 juta tiap kelurahan sehingga menjadi 1 miliar per kelurahan agar usaha dan ekonomi masyarakat penerima dana PEM cepat berkembang sehingga berdampak pada pendapatan keluarga.
Ketiga, aspek pendidikan. Peningkatan kualitas SDM pemerintah menyediakan dana bantuan pendidikan biaya kuliah untuk 1.500 mahasiswa anak kurang mampu sebesar Rp 2.5 juta tiap tahun untuk melanjutkan pendidikan S1 selama empat tahun.
Mengingat manfaat yang sangat besar maka DPRD Kota Kupang memberikan dukungan politis untuk menambah jumlah penerima bantuan beasiswa sebanyak 500 orang lagi di perubahan APBD 2016. Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan para guru di Kota Kupang, Pemerintah bekerjasama dengan Undana Kupang agar tenaga pendidik yang belum bergelar S-1 diberikan kesempatan melanjutkan pendidkan S1 dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Biaya kuliah 50% ditanggung oleh guru dan 50% ditanggung pemerintah dari APBD. Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,8 miliar untuk 545 orang tenaga pendidik.
Keempat, aspek kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dibutuhkan sarana dan prasarana tenaga medis yang memadai. Untuk itu, pemeritah telah menyiapkan dan meningkatan status Rumah Sakit Umum (RSU) SK Lerik menjadi RS Rujukan tingkat pertama sehinggan permasalahan kesehatan di Kota Kupang dapat diatasi.
Program Puskesmas Reformasi merupakan program pelayanan dasar di puskemasmas dengan orientasi kualitas dan kepuasan layanan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan dilakukan secara komprehensif dengan dukungan pelbagai pihak. Saat ini seluruh puskesmas telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Brikade Kupang Sehat (BKS) bertujuan meningkatkan layanan serta memudahkan layanan medis; layanan emergency yang bersifat jemput bola dan gratis dengan dilengkapi 2 dokter dan 5 tenaga perawat kepada warga kota yang membutuhkan pelayanan medis kapan saja dan dimana saja dengan layanan 1 x 24 jam. Sejak program ini dicanangkan 25 April 2014 sampai 3 Agustus 2016, BKS telah melayani 3.642 pasien yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Kupang. Pembentukan Lembaga Warga Peduli AIDS (WPA) di semua kelurahan untuk mencegah bertambahnya kasus penyakit HIV/AIDS dengan dukungan dana Rp 1,2 miliar. Program tersebut membawa dampak positif terhadap dampak kematian Ibu dan Anak serta meningkatnya usia harapan hidup. Di tahun 2017, pemerintah akan lakukan tugas mulia untuk kesehatan warga kota dalam mendapat layanan kesehatan di puskesmas, dan Rumah Sakit hanya menggunakan KTP, pencanangan ini dilakukan agar warga kota lebih sehat.
Kelima, aspek kesejahteraan sosial. Dengan dukungan politis DPRD Kota Kupang pemerintah mengambil kebijakan menggratiskan biaya yang menjadi kewajiban masyarakat penerima raskin. Meng-gratis-kan Raskin untuk 14.242 Kepala Keluarga, Raskin ke-13 dan ke-14 dengan total anggaran Rp 6 miliar dalam APBD Kota Kupang setiap tahun.
Untuk mengurangi beban keluarga duka yang kurang mampu diberikan uang duka Rp 2,5 juta serta Akta Kematian Gratis dan realisasi sampai Juni 2016 sebanyak 1. 900 orang dengan total dana Rp 4,7 miliar. Upaya lain dilakukan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu dengan membangun rumah layak huni sebanyak 180 unit, dengan dana Rp 25 juta untuk tiap rumah, program lantainisasi untuk 400 unit rumah, masing-masing Rp2,5 juta.
Tahun 2016 alokasikan anggaran untuk pengurusan Sertifikat Tanah Gratis untuk 1.000 KK kurang mampu termasuk pemutihan Ijin Membangun Baru (IMB), selain itu untuk pemenuhan air bersih pemerintah membantu masyarkat dengan pemasangan/instalasi air bersih Gratis dari rumah ke rumah oleh PDAM Kota Kupang untuk 2.500 keluarga kurang mampu.
Hingga Juli 2016, sudah terpasang 1500 unit. Pembentukan Kelurahan Siaga melalui dana jaring transportasi KB dengan dukungan dana Rp 5 juta per kelurahan sehingga dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Pembentukan Satgas Distablitas di setiap kelurahan untuk melakukan pendanpingan bagi masyarakat dengan dukungan dana dari APBD Kota Kupang
Keenam, aspek infrastruktur. Strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota di tahun 2015 diarahkan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan jalan di 51 kelurahan. Realisasi panjang jalan hotmix 27,280 km, meningkat menjadi 45,450 km tahun 2015, sedangkan jalan lapen tahun 2015 sepanjang 28,50 km meningkat menjadi 62,615 km. Selain itu, untuk meningkatkan kebutuhan air bersih pemerintah memasang jaaringan konstruksi reserfoar di beberapa titik dan membuka akses sambungan baru yang mana pada 4 tahun terakhir terjadi penigkatan secara kuantitas dan kualitas.
Program-program yang dicanangkan dan telah dilaksanakan mendapat perhatian dan dukungan positif dari pemerintah NTT, pemerintah pusat dan LSM, karena hasilnya telah dinikmati masyarakat sehingga Pemkot Kupang memperoleh sejumlah penghargaan, yakni, Kota layak anak tingkat pratama selama 3 tahun (2013-2015) dari Presiden RI, Anubawa Sasana Kelurahan dari Komnas HAM 2013, Juara Lomba Desa/Kelurahan dari Kementrian Dalam Negeri RI tahun 2013 diraih oleh Kelurahan Naikoten II, Kesehatan Ibu/Anak dari Pemerintah Australia, Wahana Tata Nugraha dari Kementrian Perhubungan RI tahun 2014, Penanggulangan HIV/AIDS kab/kota terbaik wilayah Sunda Kecil tahun 2014 dari Pemerintah Pusat, Dana Sharing Tertinggi APBD Pemerintah Kota Terbaik dari Pemprop NTT, Penghargaan dari Komnas HAM atas kebebasan Beragama tahun 2016, Penyerapan Dana Terbaik Kedua Program Desa Mandiri Anggur Merah dari Pemprop NTT tahun 2016, Koperasi Terbaik Pertama Program Desa Mandiri Anggur Merah se-NTT tahun 2016 dari Gubernur NTT, Pengembalian Dana Desa Anggur Merah Terbaik pertama sSe-NTT tahun 2016 oleh Gubernur NTT, Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI sebagai Pengakuan Pemerintah RI atas prrogram penanggulangan kemiskinan tahun 2015, Manggala Saatya Kencana dari Kepala BKKBN Pusat tahun 2016 dan Juara Pertama Lomba Kelurahan Regional IV Papua, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara dari Kementrian Dalam Negeri yang diraih oleh Kelurahan Airmata tahun 2016.
Penghargaan tersebut sesungguhnya didukung oleh masyarakat dan DPRD Kota Kupang . Sebab, tanpa dukungan masyarakat mustahil pemkot bisa sukses, namun jangan membuat kita lupa diri dan larut dalam eforia sesaat tapi jadikan sebagai energi positif untuk meningkatkan kinerja meraih hasil yang lebih baik.
Selain keberhasilan yang telah dicapai, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi karena dihadapkan dengan keterbatasan SDM, sumber daya alam dan sumber dana. “Kita dituntut kerja nyata yang lebih cerdas, kerja keras dan kerja tuntas dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif dan nyaman,” imbuh Walikota Kupang Jonas Salean. (*/rony banase)
Foto : Walikota Jonas Salean berpose bersama para Lurah se-Kota Kupang usai peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71, pekan lalu.
