JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto resmi melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri terkait tuduhan pencemaran baik dan fitnah dalam rekaman ‘Papa Minta Saham’. Berbagai tanggapan miring menyayangkan aksi Novanto yang terkesan membuat masalah bertele-tele.
Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menjadi salah satu pihak yang ikut memberikan kritikan. Semestinya, Novanto sadar diri, tak memaksakan karena mempertaruhkan citra DPR.
“Kalau aku, malunya sudah tumpah. Punya ketua seperti Novanto ini malu-maluin. Kasihan lembaga DPR ini gara-gara dia semuanya terhambat. Ayolah sadar diri, jantan, enggak usah lapor, baiknya Novanto mundur saja, bukan lapor ke Bareskrim,” tutur Ruhut saat dihubungi, Rabu (9/12/2015) malam.
Dia menekankan sebagai pimpinan lembaga legislatif, Novanto jelas melanggar etika. Perlu keberanian dan keikhlasan untuk meminta maaf kepada rakyat dan kemudian mengundurkan diri. Dinilainya, politikus Golkar itu sudah mengkhianati rakyat.
“Novanto itu ketua DPR. Lihat lah bagaimana ini DPR sekarang. Kalau dipaksakan ada terus bagaimana?” sebut Anggota Komisi III DPR itu.
Ruhut pun mengaku bingung dengan sikap Novanto serta kuasa hukumnya, Firman Wijaya. Ia tak begitu yakin, Bareskrim merespons pengaduan Novanto.
“Kalau mau lapor ya Novanto langsung ikut. Jangan pengacaranya saja. Dia mau arahkan ini pidana kan bukan perdata ya mestinya langsung Novanto. Tapi, gue bingunglah,” pungkas Ruhut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun ikut angkat bicara. Ia menilai langkah Setya Novanto melaporkan Sudirman Said ke Bareskrim Polri tidak etis. “Ya saya kira semua orang melapor terserah. Tapi saya kira Sudirman Said tidak pantas kita kriminalkan seperti itu,” kata Ahok, Rabu (9/12/2015).
Menurut Ahok, langkah Novanto dan kuasa hukumnya itu dinilai tidak pantas karena rekaman bos Freeport Maroef Sjamsoeddin yang digunakan Sudirman melapor ke MKD itu adalah dokumen pribadi sehingga tidak harus dipermasalahkan.
“Kalau menurut saya kan dia tidak ada salah. Dia kan merekam pembicaraannya sendiri. Menurut saya ya, saya tidak tahu secara hukum bagaimana,” ujar Ahok.
Ahok kembali menegaskan bahwa sikap Novanto mengkriminalisasi Sudirman itu tidak pantas. “Kalau menurut saya tidak pantas dia mengkriminalisasikan Sudirman Said, tapi tidak tahu secara hukum (legal atau tidak),” pungkas Ahok.
Lanjut Terus
Ketua DPD Irman Gusman menilai setiap orang mempunyai hak atas perbuatannya. “Setiap orang berhak melakukan apapun. Ya itu kan proses, kalau dia merasa ya boleh saja,” kata Ketua DPD Irman Gusman, Rabu (9/12/2015).
Laporan Novanto ke Bareskrim Polri itu, menurut Irman, harus dikawal dengan baik. Menurutnya, saat ini publik bisa menunggu proses yang sedang berlangsung.
“Ya nanti kan di proses apa betul dan sebagainya. Setiap orang berhak, polisi berhak menindaklanjuti, dan bukan berarti proses di MKD menjadi selesai, Kejagung juga jalan sendiri, biarkan saja,” ucap Irman.
Kejagung saat ini masih melakukan penyelidikan soal pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Setya Novanto yang meminta saham PT Freeport. Rekaman yang dilakukan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin juga masih diselidiki Kejagung dengan meminta bantuan para ahli dari ITB.
Sebaiknya Mundur
Desakan agar Ketua DPR Setya Novanto mundur dari posisinya karena dugaan pelanggaran dalam kasus ‘papa minta saham’ terus disuarakan. Novanto diminta menunjukan sikap kenegarawanan dengan mengundurkan diri.
“Sekarang saatnya lah Pak Setnov ini menunjukan kenegarawanannya dengan legowo mengundurkan diri sebagai langkah awal untuk memulihkan citranya,” ujar Ketua DPP Golkar dari Munas Bali Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Rabu (9/12/2015).
Dia mengatakan sejak kasus ini masuk ke MKD, ada dugaan Novanto melanggar etika. Bila bersedia mundur maka hal ini untuk menjaga marwah dan martabat DPR sebagai institusi legislatif. Selain itu, juga untuk menyelamatkan nama Partai Golkar.
“Bagi kami sebagai partai Golkar untuk menjaga nama baik partai karena sipil ini sekarang sudah mulai menggugat partai Golkar. Bahkan banyak sekali meme-meme yang berkeliaran dan itu menempatkan partai Golkar jadi bulan-bulanan,” tuturnya.
Lantas, dia akan segera menyampaikan kepada pimpinan Golkar untuk mengambil sikap terkait persoalan ini. Menurutnya, jangan sampai terkesan pimpinan parpol membela namun imbasnya Golkar mulai ditinggalkan masyarakat. Sebagai partai besar, Golkar tak layak memiliki catatan sejarah yang kelam karena Novanto.
“Kami minta kepada pimpinan partai untuk segera mengambil tindakan karena lama kelamaan apalagi ada kesan pimpinan partai tetap membela, taruhannya nama besar partai Golkar. Nanti partai itu menjadi partai yang ditinggalkan oleh masyarakat, dikucilkan masyarakat dan bahkan nanti bisa ditinggal sejarah. Itu yg kita tidak mau sebagai generasi muda,” sebutnya.
Doli pun mengingatkan agar Novanto serta kuasa hukumnya yang melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri tak berusaha mengalihkan isu yang sebenarnya. Pasalnya, fakta dari kasus ini sudah diketahui oleh publik luas.
“Jangan sampai itu bagian pengalihan dari isu yang sebenarnya. Itu kan bukan lagi soal legal tidak legal rekaman itu. Misalnya apakah pak Sudirman Said ada motif lain atas rekaman itu. Faktanya itu sudah diketahui hampir seluruh masyarakat Indonesia.” ujarnya.
Semakin Terbongkar
Langkah Novanto melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik, menuai kritik.”Itu hak Pak Novanto untuk mengambil langkah-langkah hukum. Tinggal dibuktikan saja melalui proses hukum apakah bukti-bukti yang dijadikan Itu legal atau tidak,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (9/12/2015).
Ace mempertanyakan manuver Novanto. Sebab, rekaman yang menjadi bukti dugaan pelanggaran etik Novanto sudah jelas memperlihatkan ada pertemuan dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan mengajak pengusaha minyak Reza Chalid.
“Saya kira tentang bukti pertemuan Pak Novanto dengan Pak Maroef Sjamsoeddin telah terkonfirmasi secara jelas dalam sidang MKD kemarin, sebagaimana kesaksian Pak Maroef dan Pak Sudirman. Jadi fakta itu tidak bisa dibantah,” ulas anggota Poros Muda Golkar ini.
Ace yakin laporan malah akan membuat pemufakatan jahatnya — sebagaimana kasus yang diselidiki Kejagung terhadap Novanto — terbuka lebih terang. Dia yakin rekaman yang dijadikan bukti dugaan pelanggaran etik Novanto adalah bukti kuat.
“Rekaman suara SN yang diperdengarkan dalam Sidang MKD yang terbuka kemarin apakah tidak cukup dijadikan sebagai bukti yang kuat. Semakin menutupi bukti itu, maka akan semakin terbongkar permufakatan Pak Novanto ini,” pungkas Ace. (dtc/jdz)
