JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menunjuk sembilan orang untuk menggawangi panitia seleksi (pansel) komisioner KPK. Menariknya nama-nama yang dipilih presiden semuanya adalah srikandi.
”Saya bekerja keras membentuk panitia seleksi komisioner KPK,” tutur Presiden Jokowi dalam pernyataan pers, Kamis (21/5/2015, di Base Ops Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menjelang keberangkatan Kepala Negara ke Kota Malang, Jawa Timur.
Presiden menekankan, pansel yang memiliki tugas menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan KPK harus kompeten dan berintegritas. Selain itu, keahliannya juga harus lengkap.
Sembilan nama anggota pansel yang dipilih memang memiliki keahlian yang beragam. Ada ahli hukum, mulai dari hukum pidana, tata negara, hingga bisnis. Ada pula ahli ekonomi, manajemen organisasi, psikolog, sosiolog, sampai tata kelola pemerintahan.
Mereka yang dipilih Jokowi adalah ekonom Destry Damayanti yang ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota. Lalu, berturut-turut sebagai anggota pansel adalah pakar hukum tata negara Enny Nurbaningsih, pakar hukum pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, ahli IT dan manajemen Betti S. Alisjahbana, pakar hukum pidana ekonomi Yenti Garnasih, psikolog Supra Wimbarti, ahli tata kelola pemerintahan Natalia Subagyo, ahli hukum Diani Sadiawati, dan sosiolog Meuthia Ganie Rochman.
Dapat Apresiasi
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempercayakan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK kepada sembilan orang perempuan mendapatkan apresiasi besar. Keputusan itu dinilai merupakan terobosan politik terkait defisit perempuan dalam institusi demokrasi di Indonesia. Apalagi belum pernah ada perempuan yang duduk sebagai komisioner KPK.
“Dengan keputusan pansel yang 100 persen perempuan, artinya Jokowi menujukkan kepercayaannya pada kaum perempuan Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Kamis (21/5).
Menurutnya, Jokowi telah menunjukkan dirinya percaya bahwa dengan keterlibatan perempuan akan mengisi kekosongan yang selama ini kering dari sentuhan perempuan. Di sana ruang publik akan menemui keseimbangan gender, ketika feminisme diberi ruang mewarnai bangsa Indonesia.
“Saya dan PSI berharap akan lahir pendekar anti korupsi perempuan yang namanya akan menggetarkan siapapun yang mencoba merampok uang rakyat,” kata Grace.
Lebih jauh, Grace mengatakan, dia berharap akan lahir Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima TNI dari perempuan. “Perempuan Indonesia itu melahirkan, membangun, merawat, menyayangi peradaban,” kata Grace.
KPK Perlu Cinta
Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki mengatakan, dipilihnya sembilan perempuan dengan kemampuan di bidangnya masing-masing itu merupakan langkah yang baik. “Silakan saja. Tidak ada pembatasan gender, baik sebagai pimpinan KPK dan sebagai pansel pimpinan KPK,” kata Ruki, Kamis (21/5).
Ruki memang pernah menantang perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi. Saat perayaan Hari Kartini 21 April 2015, dia mengajak perempuan untuk menjadi pimpinan KPK. “Prinsip saya anak yang sehat, kuat, cerdas, dan bermoral hanya bisa dilahirkan dan dibesarkan dari ibu dengan kualitas yang sama,” kata Ruki.
Sementara itu, Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, penunjukkan pansel menjadi otoritas penuh pemerintah. “Maka saya menghormati nama-nama wanita yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah,” kata Indriyanto.
Indriyanto berharap pansel bisa bekerja dengan baik. “Independen dari segala kepentingan apa pun dan dengan tingkat akuntabilitas yang besar kepada publik,” tuturnya.
Tidak berbeda, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyambut baik pembentukan pansel itu. Bahkan, dengan semua anggotanya yang merupakan perempuan, ada nuansa baru. “Berarti akan ada cinta. KPK memerlukan cinta, tidak memerlukan kekuasaan,” tuturnya di kompleks parlemen, Senanyan, Jakarta.
Politikus PKS itu percaya atas pilihan Jokowi. Sebab, pembentukan pansel pun hak prerogratif presiden. “Kami percaya saja,” imbuhnya.
Namun, dia menitipkan pesan agar pansel memilih negarawan sebagai komisoner KPK. Sebab, untuk menjadi seorang pimpinan KPK harus memiliki jiwa yang besar. Menurutnya, yang dibutuhkan KPK adalah seorang pemikir, bukan penyidik. “Jangan ingin hebat sendiri tapi hancurkan orang lain,” tutunya.
Pansel, lanjut dia, harus bisa menemukan komisoner KPK yang bisa menjalin hubungan baik dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, maupun eksekutif. “Kalau tidak, nanti berkelahi terus,” tandasnya. (jp/sp/jdz)
Foto : Sembilan Perempuan Anggota Pansel KPK (beritasatu.com)panse.
