Kupang, mediantt.com — Partai Demokrat NTT baru saja selesai menggelar Rapat Kerja Daerah (Raperda) tahun 2015 di Hotel Sasando Internasional, dari tanggal 23-24 2015. Salah satu rekomendasi yang dilahirkan berkenaan dengan akan dihelatnya Kongres PD di Surabaya, 11-13 Mei nanti, DPD Partai Demokrat NTT mendukung Sosilo Bambang Yudhoyoni (SBY) sebagai Ketua Umum DPP PD periode 2015-2020. Rekomendasi ini dianggap penting dan strategis karena hanya SBY yang bisa membawa Demokrat Menang Besar di Pemilu 2019.
Agenda lain yang juga dibahas Rakerda bertema “Menang Besar di Pemilu 2019” ini, adalah strategi pemenangan pemilukada serentak di 9 kabupaten di NTT, 9 Desember mendatang.
Rakerda dihadiri seluruh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-NTT, pengurus DPD PD NTT, dan seluruh anggota DPRD baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat.
Rekomendasi Rakerda tersebut, antara lain, seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat NTT memberikan dukungan penuh dan komitmen final mendukung SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2015-2020. Dukungan ini dilandasi tiga alasan prinsip, yakni, SBY adalah tokoh pemersatu Partai Demokrat, SBY memiliki kapasitas kepemimpinan yang sudah teruji dan diyakini sanggup menyelamatkan citra dan kebesaran partai untuk bisa menang dalam Pemilu 2019, dan SBY memiliki kualitas dan jaringan relasi yang luas dan ketiga hal prinsip ini belum dimiliki kader yang lain. “Rakerda juga menolak kuasa apapun dan siapapun yang berniat mengintervensi urusan internal organisasi Partai Demokrat”.
Selain itu, Rakerda juga mengusulkan kepada kongres agar anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat dibahas dalam kongres dan prosesnya mendahului pemilihan ketua umum. Rakerda juga mengusulkan agar sebelum kongres, ada forum pertemuaninformal antara steering committee (SC) dan OC kongres bersama seluruh ketua DPD atas persetujuan DPC membahas AD/ART sehingga di dalam kongres hanya dibaca dan disahkan. Beberapa usulan perubahan, antara lain, DPD Partai Demokrat NTT sudah memasukan dokumen usulan perubahan AD/ART dan mengusulkan untuk dipertimbangkan dalam pembahasan AD/ART. Mengusulkan agar struktur DPP/DPD/DPC adalah struktur yang modern, ramping dan kaya fungsi. Perlu memperjelas aspek pemberian sanksi untuk fungsionaris partai yang di legislatif dan eksekutif. Pun, perlu diberikan kewenangan yang lebih luas ke daerah dalam rangka membentuk kepengurusan dan pelaksanaan urusan terkait pilkada bupati/walikota.
Rekomendasi terakhir, Rakerda mengusulkan kepada Kongres agar penyusunan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil kongres dilakukan dalam bentuk tim formatur yang dibentuk dengan mengikutsertakan wakil dari daerah.
Ketua DPD PD NTT, Ir John Kaunang, MS dalam arahannya menegaskan, hasil keputusan Rakerda wajib diamankan oleh seluruh kader PD yang memiliki hak suara dalam Kongres. “Saya minta ini sudah menjadi keputusan, sehingga tidak ada yang neko-neko. Tidak ada lagi yang mencoba keluar dari keputusan Rakerda ini, karena sanksinya berat bagi yang melangar keputusan Rakerda ini,” tegas Kaunang, mengingatkan.
Forum Rakerda itu juga diisi dengan pencerahan materi yang mencerdaskan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga, yang membedah tema aktual tentang “Perkembangan Kondisi Ekonomi dan Keuangan NTT”. Selain itu, juga pencerahan tentang situasi politik dan ekonomi secara nasional yang disampaikan anggota DPR RI, Benny K Harman dan Jefry Ruwi Koreh. (jdz)
