Kupang, mediantt.com – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD NTT punya strategi politik yang cerdas dalam menjaring aspirasi publik untuk dijadikan rujukan dalam melakukan perubahan sesuai marwah perjuangan Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini. Salah satu yang dianggap paling efektif adalah mendapat masukan dari kelompok kritis. Karena itu, FPD mengundang Ormas (GP Ansor, Kompak, GMIT, FKPGK, AMD), OKP (PMKRI, GMKI, HMI), BEM (Undana dan PGRI) juga KNPI NTT, dalam acara ‘silaturahmi dan tatap muka’ di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Jumat (20/2/2015).
Wakil Ketua FPD, Winston Rondo, ketika membuka diskusi itu mengharapkan masukan juga kritik terhadap apa yang sudah dan sedang dilakukan Fraksi Demokrat di DPRD NTT. “Ini merupakan forum terbuka untuk memberikan masukan dan kritik untuk memperkaya sikap fraksi partai democrat terhadap kebijakan pemerintah,” kata Winston yang juga Ketua Komisi V ini. Anggota FPD yang hadir adalah Jonathan Kana (Ketua Fraksi), Anselmus Talo, Gabriel Suku Kotan, Leonardus Lelo, Ampere Seke Selan, dan pendamping FPD Rikard Wawo.
Winston lalu memberi kesempatan kepada elemen mahasiswa yang hadir untuk satu persatu menyampaikan apa yang menjadi persoalan publik, atau apa saja yang menjadi analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah. Perwakilan setiap elemen pun secara gamblang membeberkan sejumlah soal yang dianggap belum serius dilakukan oleh pemerintah, dan mengharapkan Fraksi Partai Demokrat untuk bersikap lebih kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah sehingga benar-benar pro rakyat. Satu hal yang menarik, semua berkata jujur bahwa hanya FPD yang berani membuka diri kepada publik, untuk mengkritisi dan memberikan masukan berupa aspirasi rakyat untuk diperjuangkan. “Kami berterima kasih kepada FPD yang telah membuka diri menerima kritik dan asirasi publik untuk menjadi acuan perjuangan fraksi terhadap kebijakan pemerintah,” kata Ketua GMKI Kupang, Raymon, dan dibenarkan elemen kritis lainnya.
Catatan-catatan kritis yang diungkapkan atas kebijakan publik yang populis, yang dianggap perlu lebih serius diperhatikan adalah Program Desa Mandiri Anggur Merah (Demam) karena dinilai tidak berbasis kinerja; pembangunan kantor gubernur (yang terbakar) karena dianggap tidak urgen; juga sorotan terhadap penyertaan modal kepada Bank NTT, padahal Bank NTT dianggap telah memiliki aset yang luar biasa. Juga, penyertaan modal kepada dan PT Flobamor yang selama ini tidak memberi nilai tambah bagi daerah, malah merugikan. Selain itu, implementasi pengembangan enam tekad Pemprov yang dinilai tumpang tindih, karena tidak ada prioritas yang jelas, mana yang harus diutamakan. Karena kalau semua digarap dalam satu periode kepemimpinan, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Sorotan kritis lain adalah pengembangan daerah otonomi baru (DOB) yang tidak disertai kajian obyektif, masalah kesejahteraan guru yang belum memadai, penyelamatan generasi muda NTT dari jerat narkoba, dan pembangunan infrastuktur jalan yang lebih merata di setiap kabupaten/kota dan kebijakan Lapen.
Sementara catatan kritis atas pelayanan publik pemerintah yang dinilai belum optimal adalah pelayanan listrik (PLN), pelayanan PDAM Kota dan Kabupaten Kupang, pelayanan parkir liar, eksploitasi anak jalanan, adanya pungutan liar (pungli) di ASDP, persoalan pelayanan di RSUD Kupang, lemahnya kesiap-siagaan pemerintah mengatasi bencana khususnya kekeringan yang dialami lebih dari 16 kabupaten, kurangnya keberpihakan anggaran terhadap dinas pemuda dan olahraga, juga masih rendahnya fokus pelayanan dan anggaran untuk pemberdayaan pemuda.
Aspek lain yang juga disoroti elemen kritis adalah sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, juga antara provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan tambang oleh rakyat (asosiasi tambang rakyat) yang ramah lingkungan dan pro kesejahteraan. Aneka persoalan terkait perbatasan antar daerah dan antar negara. Juga, masalah kelangkaan pupuk di NTT yang amat meresahkan petani, juga strategi pengembangan ekonomi lahan kering. Selain itu, dukungan terhadap penuntasan masalah TKI ilegal dan human trafficking dengan pembentukan Pansus Human Trafficking. Menariknya, ada juga masukan kepada Fraksi Demokrat untuk mempersiapkan kadernya untuk melakukan perubahan sosial, sekaligus ikut bertarung di pentas Pilkada.
Rekomendasi Istimewa
Menanggapi aspirasi yang disampaikan kelompok kritis ini, Fraksi Demokrat menyatakan mengapresiasi seluruh catatan kritis, pokok pikiran berharga dan rekomendasi istimewa dari Ormas, OKP, BEM dan KNPI NTT. “Ini akan menjadi referensi dan rujukan bagi fraksi demokrat dalam penyikapan terhadap kebijakan pemerintah melalui perjuangan komisi, badan dan penyikapan kritis fraksi,” tegas Winston Rondo, membacakan rekomendasi tatap muka itu.
Menurutnya, Fraksi Demokrat akan terus membangun kajian dan sikap kritis untuk mengawal enam tekad Pemerintah Provinsi NTT dan kebijakan publik yang makin berpihak dan sebesar-besarnya menguntungkan rakyat NTT.
“FPD akan memberikan perhatian lebih besar pada alokasi kebijakan dan APBD untuk pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dan pemuda,” ujarnya, dan berjanji FPD akan regular melakukan tatap muka yang sama, termasuk dengan kelompok kritis lainnya seperti LSM, akademisi, media dan tokoh agama.
Seluruh anggota FPD juga mengaku mendapat mutiara dan berlian berharga dari pertemuan ini untuk dijadikan mosaik untuk NTT yang maju dan bermartabat. “Hari ini fraksi partai demokrat mendapat marwah untuk berjuang demi kepentingan rakyat NTT,” kata Gab Kotan. “Inilah amanah-amanah yang akan diperjuangkan Partai Demokrat di semua level,” tambah Winston Rondo. (jdz)
