JAKARTA – Komjen Badrodin Haiti angkat bicara setelah dipastikan menjadi calon tunggal Kapolri. Plt Wakapolri tersebut berjanji menyelesaikan konflik KPK vs Polri dalam waktu singkat. Rencananya, untuk menyelesaikan konflik tersebut, Badrodin menemui pimpinan KPK. Ada kemungkinan Polri menutup kasus-kasus yang menjerat pimpinan KPK hingga penyidik KPK.
Ditemui di Gedung Utama Mabes Polri, Badrodin menjelaskan, tugas utama dirinya memang menyelesaikan konflik KPK-Polri. Sebab, konflik tersebut dipastikan memengaruhi sektor-sektor lain. Misalnya, ekonomi dan keamanan. ’’Saya akan selesaikan dengan membuat win-win solution,’’ ujarnya, Rabu (18/2) malam.
Salah satu caranya, menemui pimpinan baru KPK. Dari pertemuan tersebut, diharapkan bisa dirumuskan cara-cara untuk mengakhiri konflik itu. ’’Saya optimistis semua bisa klir. Cara-caranya seperti apa, tentu baru bisa ditentukan setelah pertemuan,’’ terangnya lalu tersenyum.
Dia mengisyaratkan akan menutup kasus pimpinan KPK hingga penyidik KPK. Dengan satu syarat, tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. ’’Itulah salah satunya,’’ jelasnya.
Lalu, bagaimana kemungkinan terjadinya dua kepemimpinan antara Badrodin dan Budi Gunawan? Dia menampik kemungkinan tersebut. Sebab, Badrodin mengklaim mendapat dukungan dari Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. ’’Tadi pagi saya semobil dengan Budi Gunawan. Dia memastikan mendukung saya. Termasuk, Budi Waseso juga mendukung,’’ paparnya.
Perlu diketahui, sebelumnya ada pertemuan seluruh perwira tinggi Polri. Hasilnya, Polri mendukung siapa pun yang dicalonkan Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri. ’’Tidak akan ada perpecahan,’’ tegasnya.
Namun, ada kemungkinan Badrodin terjegal dalam fit and proper test di DPR. Sebab, PDIP memastikan tidak mendukung keputusan Presiden Jokowi. Karena itu, Badrodin menjelaskan, pihaknya telah bersiap untuk fit and proper test tersebut. Bahkan, Budi Gunawan akan membantu sehingga fit and proper test bisa lancar. ’’Sebagai anggota Polri yang telah bertugas dengan banyak pengalaman, tentu akan bisa melalui fit and proper test tersebut,’’ jelasnya.
Adakah kemungkinan menggandeng Budi Gunawan menjadi Wakapolri? Dia enggan menjawab. ’’Jadi Kapolri saja belum, sudah memikirkan itu,’’ tuturnya.
Yang pasti, Badrodin memastikan menjamin keamanan. Selama ini, masyarakat sedikit banyaknya terpengaruh konflik tersebut. ’’Saya akan jamin keamanan tersebut,’’ ujarnya lalu berpamitan.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Irjen Agus Irianto menuturkan, penyelidikan dan penyidikan kasus pimpinan KPK di Bareskrim masih berlanjut. Sebab, penyidik berwenang melanjutkan atau tidak kasus tersebut. ’’Bila dirasa buktinya cukup, tentu akan dilanjutkan,’’ katanya saat ditemui di depan kantor Bareskrim.
Kelanjutan kasus tersebut seharusnya tidak diartikan sebagai serangan kepada KPK. Sebab, walau langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. ’’Jangan selalu dihubungkan dengan KPK. Ini oknumnya dan bukan lembaganya,’’ tegasnya.
Di bagian lain, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menghilang dari kantornya sejak siang. Padahal, biasanya dia selalu hilir mudik di depan kantor Bareskrim. Saat dihubungi, tidak ada jawaban dari handphone Buwas. Pesan singkat juga tidak dibalas.
Kondisi Mabes Polri sebelum Presiden Jokowi memutuskan Badrodin menjadi calon tunggal Kapolri terbilang sepi. Sama sekali tidak terlihat petinggi Polri yang biasanya hilir mudik di kompleks Mabes Polri. Namun, begitu presiden mengadakan konferensi pers soal Kapolri, Polri melakukan rapat internal di Gedung Utama Mabes Polri. Hasilnya, seluruh perwira tinggi mendukung Badrodin sebagai calon tunggal Kapolri.
Di bagian lain, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan disikapi beragam oleh pengamat dan aktivis. Indonesia Corruption Watch menilai, keputusan itu merupakan langkah kompromi untuk menjawab polemik yang selama ini terjadi. ’’Keputusan ini melegakan, namun belum cukup menggembirakan,’’ ujar Koordinator ICW Ade Irawan.
Dinilai melegakan karena Jokowi akhirnya mau menarik pencalonan BG sesuai dengan aspirasi rakyat. Sebagaimana diketahui, publik habis-habisan mengkritik Jokowi karena memaksakan memilih BG yang bermasalah dengan hukum. ’’Namun, tidak menggembirakannya, presiden masih tidak tegas terhadap kelanjutan kriminalisasi pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK,’’ ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, seluruh pimpinan KPK kini diproses dengan sejumlah laporan pidana. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto bahkan telah berstatus tersangka. Bukan hanya itu, 21 penyidik KPK juga diincar dengan laporan penggunaan senjata ilegal. Mereka dianggap menggunakan senjata ilegal karena tidak memperpanjang izin.
Penyidik lainnya, Novel Baswedan, juga terancam diperkarakan dengan kasus lama, penganiayaan pencuri sarang burung walet. Kasus tersebut merupakan perkara lama ketika Novel menjadi Kasatserse Polres Bengkulu. Perkara tersebut pernah diungkit Bareskrim karena saat itu KPK mengusut korupsi simulator SIM yang berujung penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka. ((jp/jdz)
