Kupang, mediantt.com – Rencana pembentukan Provinsi Flores yang saat ini sedang gencar dilakukan Panitia Persiapan Provinsi Flores (P4F), sejatinya, sudah mendapat sinyal dari Presiden Joko Widodo. Sinyal dari Jokowi ini disampaikan langsung kepada Ketua P4F, Marianus Sae, ketika bertemu dalam sebuah acara di Istana Bogor, beberapa waktu lalu.
“Saya mendapat laporan dari Ketua P4F Marianus Sae bahwa Bapak Presiden telah sec ara eksplisit memberikan sinyal pembentukan Provinsi Flores di Istana Bogor. Saat itu, di hadapan Mendagri Tjahyo Kumolo, Bapak Presiden menyampaikan untuk bisa memproses pembentukan Provinsi Flores,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2015).
Ketua DPRD asal Flores ini menjelaskan, merespons aspirasi masyarakat yang berkembang untuk pembentukan Provinsi Flores, ia menggagas pertemuan informal dengan sejumlah anggota DPRD NTT dari Flores, termasuk mantan anggota DPRD NTT. “Saya menggagas pertemuan informal yang menghadirkan teman-teman anggota DPRD NTT asal Flores, dan mantan anggota DPRD membicarakan pemekaran Provinsi Flores. Pertemuan itu sebagai bagian dari tugas saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan dan menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya, pertemuan itu sepakati membentuk tim sembilan untuk mendukung kerja Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Flores (P4F) di Kupang. Ia menyebutkan, tim sembilan itu terdiri dari Kristo Blasin, Servas Lawang, Alexander Take Ofong, Thomas Tiba, John Elpi Parera, Yucun Lepa, Bonifasius Jebarus, Agus Lobo, dan Anwar Hajral. “Tugas tim sembilan antara lain, menyusun struktur forum atau komite atau nama sejenis lainnya yang berkedudukan di Kupang untuk mendukung tugas dan kerja P4F Pusat. Selanjutnya forum atau komite yang dibentuk itu akan menggelar sejumlah kegiatan seperti sosialisasi, seminar, dan workshop serta kajian, juga menginventarisir tokoh-tokoh dari Flores yang ada di Kupang, juga ada kajian lainnya,” jelas Anwar Pua Geno.
Ia juga menjelaskan, Ketua P4F Pusat, Marianus Sae sudah melakukan road show ke tujuh kabupaten di daratan Flores mulai dari Manggarai Barat hingga Kabupaten Sikka. Kabupaten yang belum dikunjungi yakni Flores Timur dan Lembata. Dari kunjungan yang dijalankan di tujuh kabupaten itu, bupati dan dewan masing- masing daerah sangat menerima dengan baik aspirasi itu. Karena itu, sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT, secara ekplisit mendukung pembentukan daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Anwar.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka ini mengatakan, bukti dukungan DPRD NTT terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, APBD NTT 2015 mengalokasikan Rp 1 miliar untuk mendukung proses pemenuhan persyaratan sosialisasi pembentukan daerah otonomi baru, seperti Amanatun di Timor Tengah Selatan, Pantar di Alor, dan P4F.
“Kita akan minta Universitas Padjajaran Bandung untuk melakukan kajian terkait pembentukan daerah otonomi baru di NTT,” kata Anwar.
Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium dan pembentukan Provinsi Flores tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Anwar menegaskan, moratorium bukan berarti menghentikan secara total pembentukan daerah otonomi baru. Hanya saja seleksi dan syarat pembentukan daerah otonomi baru lebih diperketat. “Untuk itu, DPRD NTT tetap proses dan meneruskan aspirasi masyarakat terkait pembentukan daeah otonomi baru, termasuk pembentukan Provinsi Flores,” katanya.
Salah satu anggota tim sembilan, Servas Lawang mengatakan, pemilihan ketua tim sembilan akan dilaksanakan pada pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Februari. Tugas dari tim sembilan ini adalah membentuk panitia P4F Kupang; menelusuri dokumen perjuangan pembentukan Provinsi Flores yang sudah ada; dan bersama panitia P4F menyiapkan bahan-bahan usulan pembentukan Provinsi Flores. (jdz)
