Tahun 2014 merupakan tahun politik yang menjadikan tahun 2014 sebagai tahun “terpanas” dengan berbagai aksi, manuver dan intrik politik yang dimainkan oleh berbagai kelompok politik.
Di tahun 2014 telah berhasil diselenggarakan dua agenda politik besar yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kedua agenda tersebut yang menjadikan setiap sendi kehidupan masyarakat dipengaruhi dan terpengaruh oleh manuver-manuver politik yang dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan yang ada.
Namun demikian, dua agenda politik tersebut telah sukses terlaksana dengan baik dimana telah dilantiknya anggota DPR periode 2014-2019 dan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Keberhasilan penyelenggaraan dua agenda politik tersebut menjadi bukti kepada dunia bahwa stabilitas keamanan dan politik di Indonesia akan tetap terjaga dengan baik walaupun ketegangan politik meningkat seiring dengan kompetisi politik dari masing-masing kelompok politik tersebut.
Kemudian, kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia sudah semakin teruji dengan terlaksananya dua agenda politik besar tersebut dengan damai walaupun ada beberapa gesekan kecil di beberapa daerah. Namun secara umum semua kelompok kepentingan telah sadar bahwa kepentingan nasional berada diatas semua kepentingan pribadi dan kelompok yang terlibat di dalam proses politik tersebut.
Kehidupan politik Indonesia yang multi partai dan didominasi oleh kekuatan para pemodal terlihat semakin tidak sportif dengan penggunaan instrumen sumber-sumber ekonomi yang dimiliki untuk memuluskan niat dan libido politiknya. Independensi media kembali dipertanyakan oleh sebagian kalangan masyarakat karena beberapa media tersebut telah melakukan kegiatan penyiaran yang tidak berimbang dan cenderung memberikan informasi yang provokatif. Hal itu disebabkan karena sejumlah media telah dikendalikan oleh para pemodal yang terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu.
Nilai-nilai etika bisnis yang baik dan praktik politik santun telah dilanggar dan diterabas sedemikan rupa sehingga memporak-porandakan nilai-nilai independensi dan objektifitas media massa khususnya media elektronik dalam melakukan peliputan dan pemberitaan.
Kondisi yang demikian menjadi catatan akhir tahun yang buruk bagi penegakan independensi media di Indonesia. Padahal media merupakan salah satu pilar penting bagi demokratisasi dan juga sebagai kekuatan penyeimbang yang berada diluar parlemen dan pemerintahan.
Selanjutnya, konflik dan perseteruan berkepanjangan diantara partai-partai politik yang masing-masing tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan posisi Ketua DPR, Ketua MPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) semakin menambah panjang daftar gonjang-ganjing politik di Indonesia yang berimplikasi pada terkoreksinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika (USD).
Perseteruan tersebut harus segera diakhiri supaya parlemen dapat bekerja maksimal dalam mengawasi kinerja pemerintahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, objektifitas dan independensi.
Kemudian, Kisruh perpecahan di tubuh dua partai politik nasional yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah melahirkan PPP hasil muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta ditambah lagi dengan terbelahnya Partai Golkar dimana ada dua Munas Golkar yaitu Munas Bali dan Munas Ancol.
Ketidakpastian situasi perpolitikan di Indonesia akan berdampak luas terhadap minat dan niat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. sehingga secara makro akan mempengaruhi pertumbuhan investasi di Indonesia. Padahal pemerintah memerlukan tambahan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena ruang fiskal yang tersedia di APBN 2015 sangat terbatas.
Kita berharap agar kisruh tersebut dapat diselesaikan melalui jalur islah dan perdamaian internal masing-masing partai politik tersebut demi terwujudnya stabilitas politik nasional.
Terakhir, isu yang paling mengemuka adalah dukung-mendukung dan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pemilukada Langsung.
Partai Golkar secara tegas di Munas Bali menyatakan bahwa mereka menolak pengesahan Perppu Pemilukada Langsung menjadi Undang-Undang sehingga kondisi tersebut mendorong Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bermanuver dengan mendekati Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan Partainya terhadap Perppu Pemilukada Langsung.
Walaupun pada akhirnya Partai Golkar menganulir hasil rekomendasi Munas Bali yang menolak Perppu Pemilukada Langsung dengan berbalik mendukung Perppu Pemilukada Langsung dan kemudian diikuti oleh anggota KMP lainnya. Harapannya adalah beberapa kisruh politik di 2014 dapat diselesaikan dengan baik di tahun 2015 sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan program-program kerjanya yang pro rakyat. (ind/jdz)
