Jakarta, mediantt.com — Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar oleh kubu Aburizal Bakrie tinggal dua hari lagi. Belum ada tanda-tanda munas yang rencananya dilangsungkan di Nusa Dua, Bali, itu akan dibatalkan atau ditunda. Kubu tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono menyatakan, tidak ada jaminan munas yang bakal dibuka pada 30 November itu berjalan aman dan kondusif.
Priyo Budi Santoso, anggota tim penyelamat partai, menegaskan, pelaksanaan munas pada 30 November nanti sebaiknya tidak dipaksakan. Sebab, seluruh pendukung tim penyelamat partai dipastikan tidak akan hadir dalam munas tersebut. Mereka bakal tetap berposisi menolak segala keputusan yang muncul dalam munas.
’’Kalau tetap 30 November, yang terjadi adalah Golkar pecah. Dipastikan, tim penyelamat akan melaksanakan munas yang sama. Tepatnya pada 15–18 Januari 2015,’’ ujar Priyo di kantor DPP Partai Golkar, kemarin. Dia saat itu didampingi Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono serta sejumlah anggota lain seperti Laurence Siburian dan Zainal Bintang.
Menurut Priyo, sampai saat ini tidak ada jaminan Munas Partai Golkar di Bali akan berlangsung lancar. Sebab, belum ada selembar pun izin dari kepolisian untuk mengamankan munas. Dia khawatir, kalau munas dipaksakan tanpa pengamanan, akan muncul persoalan. ’’Saya tidak bisa memprediksi seperti apa, tapi akan pecah dan ricuh,’’ ujarnya mengingatkan.
Selama ini, kata Priyo, kubu Aburizal selalu berlindung dengan menunjukkan bukti dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi. Menurut dia, dukungan DPD I itu belum apa-apa. Sebab, masih ada DPD kabupaten/kota yang memiliki jumlah hak suara lebih banyak daripada provinsi.
’’Jumlah DPD I hanya 34, sedangkan DPD II (kabupaten/kota) sekitar 528 sampai 536 suara. Mereka adalah silent majority, tapi ditekan dengan ancaman pemecatan,’’ ujar ketua DPP Partai Golkar bidang politik itu.
Di tempat yang sama, Agung mengingatkan, pelaksanaan munas pada 2015 merupakan salah satu rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru, Riau. Sementara itu, munas yang dipaksakan pada 30 November merupakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII di Jogjakarta pekan lalu. ’’Dilihat dari hierarkinya, munas adalah keputusan tertinggi Partai Golkar, sedangkan rapimnas berada di bawahnya,’’ jelasnya.
Agung tidak tahu alasan politis Munas IX Partai Golkar harus dimajukan. Ketika rapimnas memutuskan hal itu, DPP hanya memiliki waktu sekitar 11 hari untuk mempersiapkan munas. ’’Dari segi teknis, sulit menghadirkan munas yang bermutu. Ini bisa menjadi munas luar biasa. Kalau itu terjadi, ketua umum tidak boleh maju. Munas itu tidak sah,’’ tegasnya.
Meski begitu, dia mendengar bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi penengah kedua kubu agar terjalin rekonsiliasi. Agung mengapresiasi rintisan itu dan menyatakan siap hadir jika nanti dipanggil.
’’Kami berpandangan, harus ada munas yang demokratis. Sekarang sedang dijajaki pembicaraan lebih lanjut. Bilamana perlu ada perwakilan Pak ARB (Aburizal Bakrie), lalu dari tim penyelamat,’’ ujar ketua umum Kosgoro 1957 tersebut.
Dalam kesempatan itu, tiga wakil ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro, MKGR, dan SOKSI, juga mengimbau adanya rekonsiliasi di antara kedua kubu. Pendiri Partai Golkar dan SOKSI Suhardiman pun datang langsung ke DPP Partai Golkar untuk mendukung langkah penyelamatan.
Sementara itu, ditemui setelah perayaan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), JK menyatakan bahwa dirinya sudah memanggil Agung ke rumah dinasnya. Dalam pertemuan berdurasi sejam itu, mereka membicarakan kondisi Partai Golkar saat ini. ’’Pembicaraan biasa. Bagaimana cara dan kondisi Golkar agar bersatu,’’ ujarnya kepada wartawan.
Karena itulah, dia berinisiatif menawarkan rekonsiliasi untuk kedua kubu. Demi merealisasikan hal itu, JK bersedia menjadi juru damai.
Mengenai isu larangan pemerintah terhadap penyelenggaraan munas bulan ini, JK menampik. Dia menegaskan, imbauan tersebut hanya merupakan bentuk kekawatiran pemerintah terhadap aksi-aksi di luar keinginan. ’’Dua ratus orang ketemu saja berantem, bagaimana ratusan? Cari waktu yang cocok,’’ tegasnya.
Kendati demikian, JK berharap munas tetap bisa dilaksanakan tanpa perpecahan di internal partai. Dia juga meminta munas berjalan demokratis. ’’Yang penting munas bersama tanpa tekanan, tanpa rekayasa. Memilih yang terbaik tanpa cara yang tertutup,’’ katanya.
Dari kubu Ical (Aburizal Bakrie), Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham memastikan bahwa Munas Partai Golkar pada 30 November–3 Desember 2104 tidak akan berubah dari jadwal. Dia meminta semua pihak, termasuk para calon ketua umum yang pernah meramaikan bursa, mempersiapkan diri maju sebagai kandidat dalam munas nanti. ’’Kami ingin menunjukkan Partai Golkar sebagai partai yang memiliki pengalaman, sebagai partai yang modern,’’ ungkapnya.
Dia memilih tidak menanggapi pembentukan tim penyelamat Partai Golkar oleh Agung Laksono cs. Menurut Idrus, secara konstitusional, kepengurusan yang sah ditetapkan sejak munas di Pekanbaru lima tahun silam. ’’Langkah-langkah yang diambil secara inkonstitusional adalah langkah yang tidak legal dan bertentangan dengan partai,’’ ujarnya.
Menurut dia, isu kerusuhan yang dimunculkan demi menggagalkan munas pada 30 November merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Idurs menegaskan, jika ada kerusuhan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus bertanggung jawab. ’’Kalau ada info seperti itu dan tidak ada tindakan, berati kepemimpinan bangsa ini, negara ini, belum berjalan normal,’’ ujarnya.
Saat dimintai tanggapan soal kemungkinan mengadakan pertemuan dengan kubu Agung, Idrus mengisyaratkan penolakan. Menurut dia, tim penyelamat Partai Golkar yang inkonstitusional tidak perlu diberi jalan untuk bisa mendapat landasan hukum. Karena itu, dia menilai tidak perlu ada pertemuan semacam itu.
’’Kalau orang menempuh jalan tidak benar, masak mau kita fasilitasi? Kalau mau menyelamatkan Partai Golkar, selamatkan dengan cara-cara dan niat yang baik,’’ tegasnya.
Munculnya dua kubu di internal Partai Golkar itu mendapat catatan serius dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai Muladi menyatakan, lembaganya berposisi independen dan tidak akan memihak kubu mana pun. ’’Mahkamah Partai tidak bisa bergerak dan defensif tidak bisa apa-apa. Kasus munas ini belum selesai,’’ katanya di kantor DPP Partai Golkar.
Dia menilai, satu-satunya cara untuk menyelesaikan polemik itu adalah memediasi kedua kubu melalui tokoh senior Partai Golkar. Tokoh seperti JK dan Akbar Tandjung sebaiknya menjadi inisiator untuk mempertemukan keduanya. Syaratnya, dua tokoh itu harus netral. Muladi tidak ingin muncul lagi partai baru yang merupakan sempalan Partai Golkar. ’’Pak JK dan Pak Akbar tidak perlu ikut campur. Cukup mempertemukan keduanya saja,’’ ujarnya. (jp/jdz)
