Kupang, mediantt.com — Setelah dipercayakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Saleh Husin, melakukan kunjungan kerja ke kampung asalnya dengan sejumlah agenda strategis. Salah satunya, menyerahkan bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), juga penandatanganan MoU Industri Garam antara PT Cheetam Salt Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
Saleh Husin meminta pemerintah daerah mengembangkan sentra industri yang ada untuk dikembangkan sekaligus dikelola guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menuju kesejahteraan bersama. “Pemerintah kabupaten/kota yang mengetahui persis karakteristik wilayah dan potensi daerah yang ada cocok untuk dikembangkan atau dibangun industri kecil hingga menengah yang kemudian menyerap tenaga kerja,” kata Saleh di Kupang, Sabtu (15/11).
Menurutnya, NTT yang berbasis kepulauan sangat potensial dengan industri garam yang tersebar merata hampir di semua kabupaten. Karena itu, perlu mendapatkan perhatiaan serius untuk dikembangkan dan dikelola menjadi usaha garam rakyat untuk meningkatakan pendapatan warga.
Ia menyebutkan, Kabupaten Manggarai Timur juga berpotensi mengembangkan garam rakyat di lahan seluas 3.500 ha, sementara yang dimanfaatkan baru 60,3 ha yang menghasilkan garam sebanyak 53 ton.
Kabupaten Nagekeo memiliki potensi pengembangan lahan garam rakyat seluas 2.000 hektare dengan tingkat pemanfaatan saat ini 14,8 hektare dengan hasil diperoleh 24,9 ton. Manggarai Timur potensi lahan garamnya 5.000 ha, dan pemanfaataan saat ini 16,3 ha dengan hasilnya 42,1 ton.
Selain itu, Kabupaten Ende potensi lahan garamnya 200 hektare dengan pemanfaatan 4,5 hektare dan produksi 5,9 ton, serta Kabupaten Alor potensi lahan garamnya 31 hektare dengan pemanfaatan 3,3 hektare dan produksi 1,9 ton.
“Dengan potensi lahan garam rakyat yang ada apabila dikelola dengan baik maka NTT bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara beberapa wilayah yang potensial untuk garam industry, bisa difokuskan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, Kementerian Perindustrian terbuka sekaligus siap menindaklanjuti setiap usulan industri garam di NTT, setelah melakukan kajian berbagai aspek, mulai dari kesiapan lahan untuk industri, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan pasar domestik maupun global.
Serahkan Bantuan
Dalam kunjungan kerjanya ke NTT itu, Menteri Perindustrian menyerahkan bantuan peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Sikka, Ende, Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai serta pelatihan tenun ikat di Sumba Timur dan Timor Tengah Selatan.
Penyerahkan bantuan tersebut dilaksanakan di Kupang, Sabtu (15/11), bersamaan dengan penandatanganan MoU percepatan pelaksanaan indusri garam di Kupang dan Nagekeo.
“Bantuan tersebut lebih spesifik pada peralatan tenun ikat yang lebih modern sehingga menghasilkan tenun ikat berdaya saing di pasaran. Tenun ikat NTT sudah terkenal ke seluruh dunia karena memiliki keanekaragaman motif yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan kekhasannya,” tegasnya.
Sebagai putera daerah, kata dia, selama masa kepemimpinannya di Kementerian Perindustrian akan memperhatikan tumbuh kembangnya industri di Kawasan Timur Indonesia umumnya dan NTT pada khususnya, yang masih jauh tertinggal dibandingkan Jawa atau Sumatera.
Menurutnya, NTT sejak tahun 80-an hanya memiliki satu industri yakni Pabrik Semen Kupang, yang menjadi kebanggaan daerah. Padahal masih ada potensi lain yang patut dikembangkan.
Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, industri di NTT hingga saat ini masih didominasi oleh industri pengolahan makanan ringan diikuti industri tenun ikat dan anyaman, industri perkayuan khususnya perabot rumah tangga dan industri jasa lainnya.
Menurutnya, pertumbuhan industri di NTT setiap tahunnya hanya mencapai 1,6 persen dibanding dengan rerata pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,8 persen.
“Untuk itu, pemerintah provinsi mapun kabupaten dan kota di NTT, terus mendorong pertumbuhan industri di provinsi kepulauan ini berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah, melalui pendanaan APBD, ” katanya. (jdz)
