LEWOLEBA, mediantt.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Ekspedisi Lembata (AXEL) dan Forum Parlemen Jalanan (FORMALEN), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, Rabu (8/4/2026).
Massa menuntut pemerintah daerah dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) segera mengatasi vakumnya aktivitas bongkar muat kendaraan roda empat akibat kerusakan dermaga Ferry Waijarang yang telah berlangsung selama lima bulan.
Pantauan media, massa memulai aksi dari Taman Kota Lewoleba menuju Kantor Bupati melalui Jalan Anton Enga Tifaona. Dalam aksinya, massa membawa puluhan poster berisi kecaman tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata.
Beberapa poster bertuliskan, “6 Bulan Tanpa Operasi Pelabuhan Waijarang”, “Ekonomi Macet, Bupati Sibuk Titi Jagung”, hingga tuntutan agar pemerintah menyediakan pelabuhan alternatif demi menyambung rantai logistik yang putus sejak November 2025.
Koordinator Lapangan, Syaiful Nene, dalam orasinya berteriak, kerusakan Pelabuhan Waijarang telah melumpuhkan ekonomi warga.
“Mandeknya mobilisasi barang dan jasa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar. Rakyat menjerit, sementara pemerintah seolah lamban memberikan kepastian,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkap Koordinator Umum. Kordum aksi, Ciprianus Pito Lerek, mengatakan, “Kami tidak ingin masyarakat terus menderita akibat rantai logistik terhenti. Aksi ini adalah upaya terakhir kami untuk memastikan pemerintah dan ASDP serius menuntaskan persoalan pelabuhan”
Kendala Teknis di Lapangan
Aksi yang dijaga ketat oleh personel Polres Lembata dan Satpol-PP tersebut berlangsung tertib. Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq didampingi Wakil Bupati H. Muhamad Nasir dan Sekda Paskalis Ola Tapo Bali menemui langsung para pendemo untuk melakukan dialog terbuka.
Wakil Bupati Muhamad Nasir menjelaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia mengaku telah melayangkan surat resmi sebanyak tiga kali kepada ASDP, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Namun, ia mengakui adanya kendala otoritas yang tumpang tindih antara pemilik pelabuhan, operator kapal (ASDP), dan regulator keselamatan (Syahbandar).
”Kami diperhadapkan pada tiga fungsi berbeda. Pemerintah punya pelabuhan, ASDP punya kapal, dan Syahbandar yang berwenang merekomendasikan kelayakan sandar. Kami terus berupaya agar rantai logistik ini kembali tersambung,” jelas Nasir.
Senada dengan itu, Bupati Kanis Tuaq menegaskan, pemerintah tidak tidur, pemerintah sedang bekerja. “Kami pemerintah tidak diam. Kami berpikir siang dan malam untuk rakyat Lembata. Kami terus melakukan komunikasi dengan pusat, provinsi, hingga ASDP. Persoalan teknis kapal yang takut bersandar sedang kita koordinasikan,” tegasnya.
Bupati Kanis juga menjelaskan, kendala utama saat ini ada pada aspek teknis keselamatan. Meski asesmen dari tim asuransi dan ASDP Pusat telah dilakukan, tantangan muncul dari pihak kru kapal.
”Desakan uji coba sandar sudah kami lakukan berulang kali. Namun, kendala saat ini adalah nakhoda kapal yang belum bersedia melakukan uji coba karena khawatir berisiko pada struktur dolphin lainnya yang masih rentan,” ungkap Bupati Kanis.
Tiga Poin Kesepakatan
Setelah melakukan orasi di depan kantor Bupati, perwakilan massa dan pemerintah melanjutkan audiensi di ruang kerja Bupati. Aksi massa ini membuahkan hasil berupa kesepakatan tertulis (Berita Acara) yang ditandatangati oleh perwakilan AXEL, FORMALEN, Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres Lembata.
Ada tiga poin krusial dalam kesepakatan tersebut: Pertama, Uji Coba Sandar: Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan ASDP untuk melakukan uji coba sandar kapal Ferry di Pelabuhan Waijarang pada Kamis (9/4/2026) pukul 11.00 Wita.
Kedua, Opsi Pelabuhan Lewoleba: Pemerintah akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Syahbandar untuk mengupayakan uji coba sandar di Pelabuhan Laut Lewoleba sebagai alternatif darurat.
Ketiga, Pembangunan Plengsengan Dermaga: Jika uji coba sandar gagal, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun plengsengan dermaga di lokasi Wulen Luo sebagai solusi alternatif.
Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada siang hari, namun mengancam akan kembali melakukan aksi jika butir-butir kesepakatan tersebut tidak direalisasikan sesuai jadwal. (Lakonawa/Prokompimkablembata)
