Gubernur Melki seerahkan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 1 2024.
KUPANG, mediantt.com – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, terus menggenjot perbaikan ekonomi daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transformasi struktur ekonomi dari konsumtif ke produktif.
Untuk mencapai target PAD Provinsi NTT tahun 2026, Gubernur Melki menargetkan kenaikan signifikan dari Rp1,2 triliun pada tahun ini menjadi Rp2,4 triliun, bahkan optimistis bisa menembus Rp2,8 triliun. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD NTT dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (9/12/2025) pagi.
“Kita mau menaikkan PAD dari Rp1,2 triliun tahun ini menjadi Rp2,4 triliun tahun depan. Dengan target seperti ini, kita pastikan retribusi dan pajak baru yang dimungkinkan benar-benar sesuai dengan regulasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Gubernur Melki.
Ia menekankan, optimalisasi pajak dan retribusi harus tetap berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Penambahan objek pajak baru juga akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan yang berlaku.
“Objek-objek pajak baru bisa kita lakukan sesuai aturan, sekaligus mengoptimalkan yang sudah ada. Dengan begitu, pembangunan di NTT bisa terus berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Melki, postur PAD NTT akan menjadi sangat sehat apabila target Rp2,8 triliun pada 2026 dapat tercapai. Dengan komposisi 50 persen berasal dari PAD dan 50 persen dari transfer pusat, struktur keuangan daerah dinilai akan semakin kuat.
“Kalau 50 persen dari PAD dan 50 persen dari pusat, itu akan membuat NTT lebih bertumbuh secara berkelanjutan,” tambahnya.
Gubernur Melki juga mengungkapkan, saat ini Provinsi NTT masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, mencapai sekitar Rp51 triliun, bahkan lebih besar dari total gabungan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang diperkirakan sebesar Rp32 triliun.
Untuk menekan defisit tersebut, ia menekankan pentingnya kreativitas dalam pola produksi dan perdagangan di NTT.
“Kalau kita kreatif, barang-barang yang selama ini menyebabkan defisit bisa kita produksi sendiri dan dijual di masyarakat NTT. Itu saja sudah sangat membantu,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTT terus mencari cara untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah yang selama ini cenderung konsumtif menjadi lebih produktif. Salah satu fokus utama adalah mendorong masyarakat agar memproduksi sendiri kebutuhan yang sebenarnya bisa dihasilkan di daerah, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar NTT. (*)
