Dr Inche Sayuna
KUPANG, mediantt.com – Bunga pinjaman yang besar, Rp 700 miliar, yang harus dibayar dari APBD NTT ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dikhawatirkan membebani APBD NTT.
“Saya sangat khawatir dengan pinjaman dengan bunga sebesar itu bakal menyulitkan dan membebani APBD NTT jika pemerintah tidak ada rencana atau strategi lain. APBD kita bisa bangkrut. Karena itu kita minta penjelasan pemerintah,” tegas Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Golkar, Dr Inche Sayuna, Rabu (5/5), seperti dilansir kabarntt.co.
Bunga pinjaman sebesar ini sedang menjadi diskursus publik NTT sejak awal pekan ini ketika Komisi III DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra pemerintah, yakni Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Dalam RDP itu terungkap kalau pinjaman Pemda NTT ke PT SMS sebesar 1,78 triliun, bakal dikenakan bunga sebesar 6,9 %/tahun. Artinya, jika masa pengembalian selama 8 tahun, maka total bunga yang harus dibayar senilai Rp 700 miliar.
Menanggapi polemik itu, Rabu (5/5), Ketua DPRD NTT Emi Nomleni dan Wakil Ketua Inche Sayuna mendatangi dan berdiskusi dengan Komisi 3 DPRD NTT. Keduanya ingin mendengarkan informasi terkait bunga pinjaman sekitar Rp 700 miliar yang akan dibayarkan kepada PT. SMI.
Menurut Inche Sayuna, ada beberapa perubahan kebijakan berkenaan dengan utang dari kesepakatan awal yang sudah disepakati dalam APBD.
Semula, sebut Inche, informasi dari pemerintah tidak ada bunga. Sekarang ini ada tambahan beban bunga dan juga biaya administrasi yang mesti dibayar setiap tahun.
“Itu artinya ada perubahan lagi dalam struktur APBD kita. Oleh karena itu kita dalam kapasitas sebagai lembaga DPRD melalui Komisi 3 mengadakan rapat dengan badan anggaran untuk mendengarkan penjelasan pemerintah secara lengkap soal pinjaman daerah tersebut. Kita minta penjelasan pemerintah secara lengkap terkait pinjaman daerah yang cukup besar ini. Memang ini persoalan yang serius bagi APBD kita,” jelas Sekretaris Partai Golkar NTT ini.
Dalam rapat dengan komisi III DPRD NTT itu, Inche meminta agar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah nanti, Dewan mesti meminta skenario atau strategi pengembalian pinjaman dengan bunga yang selangit itu.
“Apa skenario pemerintah untuk mengembalikan pinjaman daerah yang memang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, baik untuk tahun anggaran 2021 maupun tahun anggaran akhir jabatan gubernur, dan bahkan 8 tahun rencana pinjaman PEN tersebut,” kata Inche.
Inche juga meminta pemerintah harus bisa meyakinkan dewan supaya tidak mengalami kesulitan seperti yang dikhawatirkan terkait beban fiskal daerah.
“Jika misalnya program-program yang dicanangkan oleh gubernur melalui beberapa program strategis seperti TJPS, ikan kerapu, tanaman porang dan lain sebagainya, estimasi keuntungan pemerintah berapa sehingga tahun pinjaman itu terpenuhi targetnya?” kata Inche.
Pesimis
Untuk diketahui, dalam RPD beberapa anggota Komisi III meminta Pemprov NTT menghitung kembali besaran total cicilan pokok dan bunga pinjaman dari Bank NTT (Rp 150 miliar) dan PT. SMI (Rp 1,78 triliun) untuk mengetahui kemampuan daerah untuk membayar hutang-hutang tersebut.
Para anggota dewan tampak pesimis bahwa investasi Pemprov NTT dari pinjaman dana (yang telah masuk APBD Murni Tahun 2021) untuk budidaya ikan kerapu dan kakap (Rp 156 miliar), TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), budidaya ternak dan porang akan mampu membiayai pengembalian cicilan pokok dan bunga pinjaman tersebut.
Komisi III juga mengungkapkan kekecewaannya karena berdasarkan hasil uji petik di lapangan, sapi yang dibeli dari program TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi) hanya sebesar kambing. Sedangkan uji petik pada program budidaya ikan kerapu dan kakap di Tablolong, tidak menemukan lokasi budidaya.
Ketua Badan BKD, Zakarias Moruk mengaku telah mendapatkan informasi sebagaimana kekecewaan para anggota Dewan di lapangan. “Karena itu kita akan dorong OPD untuk dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujarnya.
Moruk menjelaskan, pinjaman dana dari PT. SMI untuk pembangunan jalan provinsi sudah hampir final. “Sudah 95 persen tapi untuk investasi (budidaya kerapu, jagung ternak, dan porang, red) masih perlu pembahasan serius,” ujar Moruk.
Moruk juga mengatakan, Gubernur dan para Kepala OPD telah berkomitmen untuk meningkatkan PAD. “Sudah disiapkan formulir, kepala OPD yang tidak berhasil meningkatkan PAD siap mengundurkan diri,” kata Moruk. (*/jdz)
