F.X Alain Niti Susanto.
KUPANG , mediantt.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kupang dalam beberapa hari terakhir bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), melainkan dipicu kepanikan warga akibat beredarnya informasi yang belum terverifikasi terkait kenaikan harga BBM.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Nusa Tenggara Timur, F.X Alain Niti Susanto, menegaskan bahwa isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tidak benar.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Penegasan ini disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kupang sejak awal pekan. Di beberapa titik, seperti di Jalan Jenderal Soeharto dan Jalan HR Koroh, antrean bahkan meluber hingga ke badan jalan.
Alain menjelaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan respons spontan masyarakat terhadap informasi yang belum terverifikasi.
“Stok BBM di NTT dalam kondisi aman dan terkendali. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian berlebihan dan tetap bijak dalam penggunaan BBM,” ujarnya kepada media, Kamis (2/4/2026).
Fenomena ini mencerminkan situasi klasik panic buying, yakni lonjakan pembelian akibat kekhawatiran publik yang dipicu kabar simpang siur.
Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan adanya kenaikan harga BBM mulai 1 April 2026, di antaranya Pertalite menjadi Rp14.000 per liter, Bio Solar Rp9.500 per liter, dan Pertamax Rp16.500 per liter. Meski tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, kabar tersebut telah memicu reaksi berantai di tengah masyarakat.
Sejumlah warga memilih mengisi tangki penuh sebagai langkah antisipasi. Antrean tidak hanya didominasi kendaraan pribadi, tetapi juga truk-truk besar yang mengisi solar. Kondisi ini mempercepat penumpukan antrean dan menciptakan efek domino; semakin panjang antrean, semakin besar dorongan warga lain untuk ikut mengantre.
Dalam kajian perilaku ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai fear-driven demand, yaitu lonjakan permintaan yang didorong rasa takut, bukan kebutuhan riil.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan distribusi BBM tetap berjalan normal. Seluruh pompa di SPBU beroperasi dan pelayanan relatif lancar. Tidak ada gangguan signifikan dalam pasokan, meskipun arus lalu lintas di sekitar SPBU terpantau padat.
Situasi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan stok, melainkan lonjakan konsumsi secara tiba-tiba.
Dampak dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi ini tidak bisa dianggap sepele. Selain memicu kepadatan di SPBU, kondisi tersebut berpotensi mengganggu ritme distribusi dan menciptakan tekanan buatan terhadap pasokan jika terus berlangsung.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan rasional. Pembelian BBM sebaiknya dilakukan sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan spekulasi. Verifikasi informasi dari sumber resmi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan yang tidak perlu.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya literasi informasi di era digital. Ketika arus informasi bergerak cepat tanpa penyaring, respons publik yang tidak proporsional dapat dengan mudah terbentuk, bahkan saat kondisi sebenarnya masih aman.
Hingga saat ini, dapat dipastikan tidak ada kenaikan harga BBM secara resmi di NTT. Antrean panjang yang terjadi lebih merupakan refleksi kepanikan kolektif, sementara stok dan distribusi BBM tetap dalam kendali. (*/jdz)
