Gubernur Melki Laka Lena menerima kunjungan CEO NIHI Sumba, James McBride.
KUPANG, mediantt.com – Rencana ekspansi NIHI Sumba ke Pulau Rote sebagai destinasi pariwisata premium memicu gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama setelah isu sengketa akses publik ke pantai kembali mencuat di media sosial.
Rabu, 23 Maret 2026, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima kunjungan CEO sekaligus Co-founder NIHI Sumba, James McBride, bersama jajaran manajemen, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, James memaparkan rencana pengembangan NIHI sebagai salah satu “magnet” pariwisata premium di NTT. Salah satu fokusnya adalah ekspansi ke Pulau Rote yang dinilai memiliki potensi besar, terutama panorama bahari yang eksotis.
Namun, pengembangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses menuju lokasi wisata.
Selain itu, NIHI juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal, di antaranya melalui rencana pendirian akademi perhotelan di Pulau Rote. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan terserap dalam industri pariwisata.
Di sisi lain, rencana tersebut memicu reaksi beragam di publik, khususnya di media sosial Instagram milik Gubernur NTT, @melkilakalena.official.
Polemik mencuat karena NIHI disebut memiliki proyek pengembangan hotel di Rote, tepatnya di sekitar Pantai Oemau atau Pantai Bo’a di pesisir barat Pulau Rote, yang dikelola oleh PT Bo’a Development.
Proyek tersebut sebelumnya menuai protes dari warga setempat. Mereka menilai pembangunan hotel telah menutup dua akses jalan publik menuju pantai. Aksi protes itu sempat viral di media sosial pada Januari tahun lalu.
Seorang warga bernama Erasmus Frans Mandato yang menyuarakan protes tersebut bahkan harus berhadapan dengan proses hukum, yang kemudian memicu tudingan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Kolom komentar media sosial Gubernur pun dibanjiri berbagai kritik, mulai dari tudingan mengabaikan kepentingan warga hingga anggapan adanya eksploitasi masyarakat lokal.
Menanggapi hal itu, Gubernur Melki menegaskan bahwa persoalan sengketa yang terjadi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Urusan sengketa hukum yang bersangkutan, silakan berproses melalui kamar hukum sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Sebagai gubernur, tentu menerima semua pihak yang berkunjung dan ingin berdiskusi membangun NTT, sesuai waktu yang tersedia,” tegasnya, Kamis (2/4).
Ia menambahkan, pengembangan sektor pariwisata di NTT tidak semata berorientasi pada investasi, tetapi juga harus memastikan keterlibatan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata. (*/jdz)
