Evaluasi Infrastruktur 2025, Gubernur Melki Minta Jasa Konstruksi NTT Lebih Profesional

oleh -112 Dilihat

KUPANG, mediantt.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Nahak, memaparkan capaian pembangunan infrastruktur tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).

Benny menjelaskan, rapat kerja tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR Provinsi NTT sepanjang tahun 2025, sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah melalui penguatan peran dan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas,” jelas Benny.

Ia menambahkan, raker ini menjadi sarana penyampaian informasi secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.

Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

“Kami mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, patuh terhadap peraturan, menjunjung tinggi keselamatan kerja, sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama pemerataan pembangunan, mencakup pengembangan jaringan jalan, sumber daya air, kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Gubernur Melki turut mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja yang digelar Dinas PUPR sebagai forum evaluasi penting untuk memastikan seluruh pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Forum ini tidak hanya menilai capaian fisik dan kualitas pembangunan, tetapi juga mengevaluasi berbagai kendala, tantangan, serta peluang perbaikan penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Provinsi NTT. (roy)