Emanuel Bria
JAKARTA – Menanggapi kebijakan Bupati Malaka, Simon Nahak, yang terus menggelar karpet merah bagi PT. Inti Daya Kencana (IDK), yang hingga kini beroperasi secara ilegal di Kabupaten Malaka dan telah merusak sekitar 300 hektar hutan mangrove dan situs-situs adat yang sakral (lulik) di sepanjang Pantai Selatan Malaka, Emanuel Bria, warga diaspora dan anggota Departemen Sumber Daya Alam dan Energi pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengutuk keras kebijakan tersebut karena tidak berpihak pada masyarakat adat di sepanjang meti ktuik tasi ktuik (wilayah pesisir pantai selatan).
Dalam siaran pers yang diterima mediantt.com, Minggu (8/8), Emanuel Bria yang saat ini juga mengajar tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) pada Sustainable Development Goals (SDG) Academy Indonesia, sebuah inisiatif yang dilahirkan oleh UNDP, Bappenas dan Tanoto Foundation, secara tegas mengatakan, saat ini dunia sedang bergerak ke arah model pembangunan yang rendah karbon dan hutan mangrove serta laut memberi kontribusi yang sangat besar untuk menyerap karbon dioksida.
Selain itu, jelas dia, kondisi Kabupaten Malaka yang berada di perbatasan dengan Australia sangat rentan terhadap badai tropis yang secara rutin melewati wilayah ini setiap tahun. “Jika industri garam menjadi pilihan Bupati Simon dengan mengorbankan ekosistem laut seperti mangrove, artinya Bupati Simon sedang menyiapkan jalan mulus bagi bencana alam untuk daerah yang dipimpinnya. Warisan seperti apa yang hendak ditinggalkan Bupati Simon dalam waktu pemerintahannya? Itu yang harus dipikirkan,” kritik Emanuel.
Sebelum terpilih, Bupati Simon Nahak menjadi bagian dari gerakan Forum Peduli Mangrove Malaka dan ditunjuk oleh masyarakat hukum adat sebagai penasihat hukum untuk menghentikan kegiatan PT. IDK. Ini menjadi salah satu agenda kampanye Bupati Simon saat Pilkada Malaka tahun 2020 sehingga didukung suara mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir pantai selatan yang terkena dampak negatif kegiatan PT. IDK.
Sebagai orang beradat, janji kampanye untuk selamatkan wilayah meti ktuik tasi ktuik bersama masyarakat adat bukan hanya sebuah janji politik tetapi janji Bupati Simon terhadap situs-situs sakral (lulik) dan leluhur tanah Malaka.
“Karena itu sebagai salah seorang yang turut mendukung dan menggerakan masyarakat untuk memilih Bupati Simon saat Pilkada Malaka, saya berharap Bupati Simon kembali mempertimbangkan kebijakannya tersebut dan setia pada janjinya terhadap tanah dan leluhur Eai Malaka,” tutur Eman. (*/jdz)
