Maumere, mediantt.com – Pemerintahan Yoseph Ansar Rera dan Paolus Nong Susar kembali mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang besar di Kabupaten Sikka. Dari realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 205, diketahui Silpa 2015 menyentuh angka Rp 103,711 miliar.
Ini disampaikan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera ketika menyampaikan pidato pengantar nota keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sikka 2015, Selasa (2/8) di Gedung DPRD Sikka. Silpa sebesar ini akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun 2016.
Hampir semua fraksi mengecam karena terlalu besar. Fraksi-fraksi menilai ini terjadi karena lemahnya perencanaan. Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi ini menggambarkan lemahnya kualitas perencanaan dan minimnya kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi berbagai anggaran yang telah ditetapkan.
Partai banteng bermoncong putih ini pun mendorong pemerintah untuk merencanakan secara baik melalui APBD Perubahan TA 2016 dengan mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga nilai Silpa yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Meak Laurentius dari Fraksi PKP Indonesia mengatakan, hal mendasar bukan terletak bagaimana Silpa itu digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tapi bagaimana penyerapan anggaran dari setiap item kegiatan yang dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Pemerintah yang sukses adalah pemerintahan yang mampu mengelola keuangan dengan penyerapan anggaran yang maksimal untuk menjawabai kebutuhan masyarakat yang telah terprogram dan dianggarkan, bukannya melahirkan Silpa untuk dijadikan sumber pembiayaan tahun anggaran berikutnya,” kritik Fraksi PKPI.
Bukti Kegagalan
Kritik juga diutarakan Fraksi Partai Golkar. Fraksi ini berpendapat, Silpa yang besar bukan berarti ada keuntungan atau penghematan, namun harus dilihat sebagai sebuah bukti ketidakmampuan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan atau penerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Memang Silpa dapat digunakan di tahun berikutnya, namun APBD 2015 ditetapkan melalui rencana kebutuhan dan urgensitas untuk konteks 2015, sehingga idealnya tuntas dilaksanakan, meski diperbolehkan adanya Silpa oleh ketentuan, namun tidak mesti harus ada setiap tahun dengan jumlah yang sangat besar,” kritik Fraksi Partai Golkar.
Fraksi ini menyarankan agar Silpa tahun ini dapat dikelola dengan baik. Beberapa saran seperti menutupi defisit APBD 2016. Selain itu dapat juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur air minum di beberapa kecamatan yang memiliki potensi debit mata air yang besar.
Menurut Fraksi Partai Golkar, Silpa juga boleh digunakan untuk mendukung sektor unggulan seperti memperbaiki tanaman kakao pada beberapa daerah sentra kakao melalui sambung samping dan sambung pucuk kerja sama dengan program MCA Indonesia Kakao Lestari di Kecamatan Hewokloang, Waigete, Talibura, Nita, Paga, Doreng, dan beberapa daerah lainnya.
Sebelumnya, pasangan dengan tagline An-Sar ini mencatat rekor buruk pada pada tahun 2014, di mana Silpa sebesar Rp 121.092.815.599,71. Silpa 2014 mengalami kenaikan tiga kali lipat dari Silpa 2013 yang hanya Rp 45 miliar. Padahal, tahun 2013 adalah masa transisi, di mana Januari-Juni dikelola Bupati Sosimus Mitang dan Wakil Bupati Wera Damianus, sedangkan Juli-Desember dikelola An-Sar. Artinya ketika tahun pertama mengelola APBD secara penuh, justeru An-Sar kehilangan kendali.
Menanggapi Silpa 2014, waktu itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni menyindir bahwa ini rekor yang dibuat kolaborasi antara birokrat murni dan pegiat LSM serta politisi. Praktis Kabupaten Sikka bukan saja hanya berjalan di tempat, tapi bisa juga juga disebut mundur seribu langkah. (vicky da gomez)
Foto: Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera.
