Kupang, mediantt.com — Senator/anggota DPD RI asal Provinsi NTT Andreas Garu, SE, M.Si, memberi perhatian serius terhadap nasib KUD-KUD yang ada di pelosok NTT yang ditelantarkan. Karena itu,ia mendesak pemerintah pusat agar mendata dan menginventaris aset-aset Koperasi Unit Desa (KUD) di desa-desa di NTT itu agar dimanfaatkan kembali demi meningkatkan ekonomi rakyat.
Desakan itu disampaikan Andreas Garu ketika berdialog dengan Jajaran Dinas Koperasi Provinsi NTT di Sekretariat DPD RI Provinsi NTT, Rabu (27/5/2015). “Ketika berkunjung ke daratan Flores, keluhan yang sama disampaikan bahwa aset KUD banyak yang tidak terurus, sehingga provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar mendata dan memanfaatkan kembali aset-aset KUD di desa-desa,” ujar Andre.
Anggota Komite IV DPD RI itu menjelaskan, KUD sesungguhnya sangat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di pelosok-pelosok, sehingga pemerintah perlu melihat potensi ini untuk ditata kembali dan dimanfaatkan.
Ia juga mendesak agar aset KUD itu dikembalikan ke Dinas Koperasi untuk dimanfaatkan kembali demi peningkatan ekonomi masyarakat. “Jika perlu dibenahi dan membutuhkan anggaran, segera usulkan dan kita siap perjuangkan,” kata Andre.
Ia juga mengingatkan agar jangan segan-segan untuk mengusulkan program-program dan kegiatan daerah serta persoalan di daerah untuk diperjuangkan melalui DPD RI. “Kami punya hak pribadi untuk bersurat langsung ke presiden dan menteri-menteri terkait menyangkut hal-hal mendesak di daerah,” katanya. Bahkan ia mengusulkan, dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), aset KUD bisa memanfaatkan gudang logistik dan Mart untuk perdagangan bebas dalam kesempatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT Domi Ancis saat itu menyatakan kesiapannya untuk mendata kembali dan memanfaatkan aset-aset KUD yang selama ini tidak terurus. (olens)
Ket Foto: Andreas Garu ketika bertatap muka dengan Jajaran Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTT di kantor perwakilan DPD RI-NTT, Rabu (27/5/2015).
