JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali harus membuktikan diri sebagai lembaga penegak hukum yang tidak bisa disetir oleh kepentingan pribadi siapa pun, termasuk ketuanya. Hal itu penting menyusul munculnya tudingan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal aksi politik Ketua KPK Abraham Samad menjelang pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Hasto mengklaim, Samad menggunakan posisinya sebagai ketua KPK agar dipilih menjadi wakil presiden untuk Jokowi.
KPK langsung memberikan tanggapan atas tudingan Hasto tersebut. Selain membantah adanya pertemuan Samad dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan wakil presiden pendamping Jokowi, KPK menantang Hasto untuk membuktikan tudingan itu. ”Pak Abraham (Samad) menyebut semuanya fitnah,” tutur mantan Juru Bicara KPK Johan Budi yang kini menjabat deputi pencegahan KPK di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (22/1). Dia mengaku bersedia ”turun gunung” untuk membantu menjelaskan posisi KPK atas tudingan Hasto.
Johan menceritakan, setelah muncul konferensi pers Hasto, seluruh pejabat struktural di KPK bertemu untuk mengklarifikasi tudingan tersebut kepada Samad. Meskipun menganggap fitnah, kepada para pejabat struktural, Samad tak menyampaikan langkah konkret yang akan diambilnya atas tudingan tersebut. KPK menantang Hasto cs untuk menyampaikan bukti konkret atas tuduhan yang disampaikan. ”Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan berstatus ketua lembaga seperti KPK, tentu seharusnya didasari bukti. Bukan sekadar tuduhan,” ujar Johan.
Jika Hasto bisa menyerahkan bukti, KPK mengaku siap memverifikasi dan mengusut Samad. ”Namun, jika Hasto tidak bisa menunjukkan bukti, pimpinan akan merapatkan lagi untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya,” terang Johan.
Menurut Johan, terlalu dini jika berdasar penjelasan Hasto, KPK langsung membentuk komite etik untuk menyidangkan Samad. Sebab, dalam kode etik KPK, pertemuan dengan parpol bisa dibenarkan bila menyangkut urusan kedinasan. Mengenai pencalonan sebagai Wapres, Johan mengatakan hal itu sah saja. ”Bukan sesuatu yang haram kalau ada partai politik yang mencalonkan Pak Abraham Samad sebagai Wapres,” ungkapnya.
Johan meminta Hasto dan sejumlah pihak mengaitkan pertemuan Samad dengan penanganan perkara di KPK. Sebab, isu yang ingin diembuskan sejumlah orang memang Samad sakit hati karena tidak terpilih sebagai calon wakil presiden untuk Jokowi. Sakit hati itu kemudian dibalaskan dengan menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebab, Budi dianggap sebagai orang yang mengusulkan Jusuf Kalla (JK) untuk posisi Wapres.
”Yang harus diketahui semua orang, untuk penanganan perkara di KPK, harus ada keputusan bersama, termasuk untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” jelasnya. Karena itu, papar Johan, pihak-pihak yang tidak puas dengan penanganan perkara di KPK seharusnya menempuh jalur hukum.
Mengenai tuduhan bahwa Hasto telah disadap KPK, Johan mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyadap pihak-pihak yang tidak terkait dengan penanganan perkara. ”Kalau kemudian ada orang yang masuk dalam sadapan orang lain yang perkaranya sedang kami tangani, ya itu soal lain,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Hasto kini punya perkara di KPK, Johan menjawab diplomatis. ”Saya tidak tahu karena saya bukan berada di bidang yang menangani perkara,” jawabnya. KPK menganggap manuver-manuver yang dilakukan sejumlah pihak saat ini tak akan memengaruhi penanganan kasus korupsi Budi Gunawan.
Hasto Kecewa
Saat konferensi pers di Jakarta (22/1), Hasto membeberkan manuver Samad menjelang penjaringan cawapres pendamping Jokowi dalam pilpres. Menurut dia, pengungkapan itu dilakukan lantaran Samad membantah informasi yang mencuat ke publik bahwa dirinya ingin menjadi cawapres Jokowi.
Polemik tersebut berawal ketika muncul salah satu tulisan opini di forum diskusi online oleh akun Sawito Kartowibowo. Dalam tulisan tersebut, Sawito mengungkap manuver politik Samad terhadap PDIP menjelang Pilpres 2014. Samad disebut melakukan sejumlah pertemuan dengan petinggi PDIP untuk memuluskan langkah menjadi cawapres Jokowi. Belakangan Samad membantah dan menyatakan tulisan tersebut sebagai fitnah.
Hasto menuturkan, Samad berupaya melobi PDIP lewat dua anggota tim sukses yang masing-masing diberi inisial D1 dan D2. Hasto mencatat, ada lebih dari lima pertemuan yang dilakukan tim sukses Samad dengannya di sebuah apartemen. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tim Samad secara khusus memohon kepada pihaknya agar Samad dapat dimasukkan ke penjaringan cawapres Jokowi. ”Mereka aktif berkomunikasi melalui BlackBerry. Tidak hanya saya, ada saksi-saksi lain di situ,” ujar Hasto kemarin.
Hasto berharap ada peran dari Komite Etik KPK untuk mengusut hal tersebut. Jika dipanggil komite etik, Hasto telah menyiapkan sejumlah alat bukti yang akan menguatkan adanya pertemuan itu, yaitu foto dan rekaman kamera pengawas. Selain itu, ada saksi mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono yang menemaninya bertemu dengan Samad.
Hasto juga membeberkan apa yang terjadi seusai Jokowi menunjuk JK sebagai cawapres. Dia lalu mengajak wartawan ke Apartemen Capital yang disebutnya sebagai lokasi pertemuan dengan Samad. Hasto juga memperagakan penampilan Samad yang memakai masker dan topi hitam setiap bertemu dengannya.
Apakah ada kaitan dengan Budi Gunawan? Hasto tidak menjawab secara eksplisit. Dia menuturkan, pada 19 Mei 2014 Jokowi memutuskan untuk menggandeng JK sebagai cawapres. Kemudian, malamnya Hasto diminta menyampaikan keputusan Jokowi tersebut kepada Samad. Saat itu, tutur Hasto, Samad mengaku sudah tahu tentang keputusan Jokowi.
”Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan,” ucap Hasto, menirukan kalimat Samad. Jawaban Samad itu lalu disampaikan Hasto kepada Jokowi.
Hasto mengatakan bahwa tugasnya hanya menyampaikan kebenaran soal Samad. Terutama setelah Samad menyatakan cerita Rumah Kaca Abraham Samad sebagai fitnah. ”Jadi, tidak ada tendensi apa pun, apalagi terkait status tersangka BG (Budi Gunawan, Red),” ucapnya.
Bahkan lebih jauh, Hasto mengaku tidak meminta izin terlebih dulu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Ini inisiatif saya seorang. Tak perlu minta restu ke Ibu Mega,” kata dia. Menurut Hasto, Mega pasti tidak merestui bila dirinya membeberkan pertemuan itu. Sebab, secara tidak langsung, hal tersebut akan menambah panas situasi politik antara istana, KPK, dan kepolisian. ”Kalau saya minta izin, pasti tidak akan disetujui karena KPK dibentuk di era Ibu Mega jadi presiden,” ucap dia. (jp/jdz)
