Kupang, mediantt.com – Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya mengatakan, sumber daya alam yang dimiliki NTT sangat melimpah sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi suatu ancaman bagi keamanan NTT, manakala tidak dikelolah dengan baik. Bahkan dapat mempengaruhi stabilitas daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas nasional dan pertahanan negara.
Ini ditegaskan Gubernur Lebu Raya dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Pengembangan Kawasan dan Wilayah Herman Naiulu, ketika membuka Seminar Nasional bertema “Peran Pemda dalam Mendukung Kebijaksanaan Pertahanan Negara di Provinsi NTT Tahun 2015”, Senin (30/11) di Hotel T-More, Kupang.
Seminar Nasional ini diselenggarakan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Koordinator Wilayah II (Badan Kesbangpol Provinsi NTT).
Lebu Raya mengatakan, kondisi sosial politik daerah saat ini secara umum masih relatif aman dan terkendali. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang mempengaruhi stabilitas daerah perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan berbagai penyiapan secara dini baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk membangun sabuk pengaman sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) dan negara Australia.
Hal ini guna menciptakan daya tangkal dalam rangka kedaulatan NKRI. Sejalan dengan salah satu program Nawacita yakni di daerah perbatasan harus dibentuk. dibina, dan dimobilisir serta terus diberi pemahaman akan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan terlahir satuan-satuan rakyat yang berfungsi sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung.
Lebu Raya menambahkan, saat ini di daerah mengandung kerawanan dan berpeluang menimbulkan konflik sosial/konflik komunal yang dipicu oleh adanya isu Sara yang merupakan akibat dari adanya provokasi pihak-pihak tertentu yang berkembang menjadi konflik sosial. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara dini maka akan berdampak kepada terganggunya stabilitas keamanan di daerah. Maka untuk mendukung kebijakan pertahanan negara, peran pemerintah daerah sangat penting dan strategis dalam membina, mengelolah, dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional di daerah. Dengan demikian, akan terwujud kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara yang mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang berimplikasi terehadap komponen ketahanan nasional seperti Ipoleksosbud-Hankam. “Langkah yang telah Pemerintah Provinsi NTT lakukan dan akan terus berkelanjutan yakni sosialisasi radikalisme dan terorisme, kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan, sosialisasi 4 konsensus Dasar Bangsa dan pemantauan terpadu penanganan konflik sosial,” katanya.
Harapan yang disampaikan Lebu Raya dalam sambutan tersebut yakni adanya Peningkatan koordinasi untuk membangun jejaring kerja dalam rangka pemetaan/identifikasi setiap pergerakan orang asing yang masuk ke Indonesia dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat; membangun dan memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat (tokoh agama,pemuda,masyarakat, LSM, pelajar, mahasiswa) baik melalui media cetak, elektronik, maupun secara tatap muka agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme secara dini; Memperketat pintu masuk di daerah masing-masing baik melalui darat, laut, dan udara dan membentuk tim terpadu penanganan gangguan konflik sosial di kabupaten/kota.
Beberapa hal penting yang dijadikan kesimpulan diskusi tersebut antara lain : sebagai provinsi terluar dengan beragam potensi, NTT harus mendapat perhatian khusus berkaitan dengan konsep bela negara, pertahanan kesejahteraan dan keamanan berdasarkan kearifan di tiap daerah. Sistem pertahanan kemanan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional untuk menghadapi ancaman nasional, Pelaksnanaan anggara untuk pertahanan negara secara tepat dan komperensif. Perlu adanya pembangunan infrastruktur strategis militer di NTT, perlu ditingkatkan komponen Peran pemuda dan perempuan dalam upaya pertahanan negara.
Selain itu, ketua panitia, Aris Purwanto, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran Pemda dalam mendukung kebijakan pertahanan sehingga terciptanya sinergitas antara kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan pertahanan Negara di Daerah.
Narasumber kegiatan ini yakni Gubernur NTT, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan & Wilayah Herman Naiulu, Kementrian Pertahanan RI, Laksmana Pertama Rudi Bangkisna dan Akademisi. (ayu/st)
Ket Foto : Para narasumber sedang memaparkan materinya.
