BALAURING – Siapa pun yang dipilih masyarakat dalam pemilihan legislatif 17 April 2019, itu adalah kebebasan setiap warga negara untuk menentukan hak politiknya. Namun wakil rakyat yang dipilih harus punya komitmen untuk mempertahankan tegaknya Pancasila di bumi Indonesia sebagai harga mati.
Demikian pernyataan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Melchias Markus Mekeng, saat bertatap muka dengan para kepala desa dan ketua BPD sekecamatan Buyasuri dan Omesuri di Balauring, Kamis, 14 Pebruari 2019.
Menurut dia, saat ini ada segelintir masyarakat yang terorganisisr dalam ormas-ormas tertentu, yang tidak lagi menginginkan Pancasila sebagai satu-satunya idiologi bangsa. Bukan saja di kalangan masyarakat, namun Mekeng membeberkan ada survei dari Depdagri yang menyatakan bahwa 19 persen PNS di republik ini sudah terjerumus dalam idiologi tertentu dan 34 persen anak-anak usia pelajar SLTA sudah terpengaruh dengan idiologi tersebut.
“Jika dasar negara kita diganti pasti tidak akan cocok dengan adat istiadat dan budaya di dalam masyarakat kita yang menjunjung tinggi solidaritas dan persaudaraan. Saya akan bertemu langsung dengan masyarakat dan saya secara jujur menyampaikan bahwa memilih si A, si B atau si C dalam pemilihan legislatif itu hak masyarakat, namun mereka harus diberi pemahaman dan pendidikan politik untuk bisa menyalurkan aspirasi dan hak-hak politiknya secara baik dan benar,” tegas Mekeng.
Diurikan dalam pembicaraannya, Pilpres dan Pileg yang akan terjadi pada 17 April nanti, bukan sekedar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat pada Lembaga DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lalu selesai, namun posisi partai politik yang menjunjung tinggi semangat nsioalisme dan keutuhan bangsa Indonesia itu harus tetap kuat untuk tegaknya Pancasila.
Ia juga menegaskan, Indonesia yang beragam agama, suku, adat istiadat dan budaya yang berberda beda, akan mudah pecah namun selama ini bisa berdiri kokoh karena berdiri di atas idiologi Pancasila.
“Kalau Pancasila yang sudah berdiri kokoh ini miring akan sangat sulit untuk menegakkannya lagi. Yang muncul nanti adalah perubahan-perubahan besar dalam kultur budaya masyarakat, serta munculnya perpecahan dan kehancuran. Dalam situasi demikian kita tidak akan bisa lagi berbicara tentang pembangunan, karena pemerintah dan siapapun pemimpinnya tidak akan bisa membangun dalam situasi ini,” Caleg DPR RI di Dapil NTT 1 ini. (m.m Kominfo Lbt)
