Kupang, mediantt.com – Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2014-2019, Drs Amon Djobo dan Imran Duru, SPd, telah satu tahun menahkodai Kabupaten Nusa Kenari itu, sejak dilantik Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada 17 Maret 2014 silam. Ada progress yang menjanjikan dari program dan visi-misi mereka, tapi juga masih ada sejumlah kelemahan yang terus menuai kritik. Belum semua program dilakukan secara maksimal, lantas apa saja kritik dan harapan masyarakat terhadap duet Djobo-Duru ini?
Program pembangunan Kabupaten Nusa Kenari dibawah kepemimpinan duet Djobo-Duru, yakni Gerakan Membangun Menuju Alor Mandiri (GEMMA MANDIRI), yang diramu dalam empat pilar. Seperti penguatan struktur ekonomi yang berdaya saing, pemantapan kapasitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi pembangunan infrakstruktur, serta pemantapan kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan hukum. Program ini pun dengan spirit Tancap Gas. Yang mengandung pengertian Tantang, Cerdas, Prioritas, Generasi Alor Sehat.
Hasil penulusuran media ini, Kamis (19/3/15), warga dari berbagai kalangan mulai memberikan tanggapan terhadap refleksi satu tahun pemerintahan Djobo-Duru. Mulai dari kalangan PNS, tokoh masyarakat maupun LSM.
Dari kalangan PNS, Kepala UPT PDE Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor, Manoak Boling Sau,ST menyatakan, ada prestasi yang dicapai Bupati dan Wakil Bupati Alor. Seperti, disclaimer selama empat tahun berturut-turut, yang hanya beberapa bulan sejak dilantik, Alor mendapat opini WDP dari BPKP.
Ada dukungan sarana prasarana penunjang persiapan DOB Kabupaten Pantar, di masa kepemimpinan satu tahun ini, yakni pembukaan ruas jalan Kabir, Kecamatan Pantar ke Baranusa, Kecamatan Pantar Tengah. “Kita jangan menilai yang berlebihan dalam durasi satu tahun yang begitu singkat. Tetapi ada keberhasilan yang dicapai Bupati Djobo dan Wakil Bupati Duru,” tandasnya.
Sementara tanggapan tokoh masyarakat, Haji Isak Djawa,S.Sos, Sm.HK,SH menilai, belum melihat perubahan yang menonjol, baik di bidang pemerintahan maupun pelayanan kemasyarakatan. “Semuanya masih biasa-biasa saja. Belum ada yang luar biasa, karena belum ada perubahan apa-apa yang langsung dapat menyentuh hajat hidup orang banyak,” katanya.
Menurut dia, kebijakan Djobo-Duru di bidang pemerintahan dalam satu tahun pertama ini masih bersifat capital play dan belum bersifat cos benefid. Artinya bahwa, sebut Djawa, satu tahun kebijakan pemerintahan ini belum mencerminkan sebuah kebijakan perencanaan yang bersifat multi player effect.
Arah kebijakan pemerintahan, menurut dia, seperti yang dipaparkan dalam visi-misi, sudah dituangkan dalam rencana pembangunan daerah. Baik itu dalam bentuk RPJP maupun RPJM, belum menyentuh substansi isi dokumen pembangunan daerah. Karena, tambah mantan anggota DPRD ini, dalam satu tahun semua program pemerintah masih bersifat abstrak dan manuver politik. “Bisa dibayangkan, sudah berapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk tour wisata. Ramai-ramai pemerintah dan anggota DPRD Alor urus keluar daerah,” kritik dia.
Pegiat LSM OCDI, Machris Mau,SP menyatakan, momentum satu tahun pemerintahan Djobo-Duru harus dipakai untuk flashback. Dalam menyamakan persepsi, mencari titik temu antara pemerintah dan stakeholder terkait agar bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Alor. “Kita tahu bahwa ketergantungan Alor, dalam keuangan daerah sangat besar kepada pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah mesti bisa mengembangkan potensi lain untuk peningkatan PAD,” tandasnya.
Menurut dia, salah satu yang belum secara maksimal digarap adalah sektor pariwisata. “Kita sudah punya brand Selat Pantar, hanya masih sangat lemah di bidang promosi. Kita jangan saja menonton dalam pembangunan, tetapi harus ada terobosan yang lebih optimal di bidang-bidang strategis seperti pariwisata,” katanya.
Ia menyebutkan, hal lain yang juga penting adalah pemerintah harus memiliki strategi pemberdayaan masyarakat yang terukur. Jangan menina-bobokan masyarakat dengan bantuan yang tidak produktif. Salah satunya, dengan stimulan pelatihan ekonomi kreatif serta dana stimulan untuk membuka usaha dengan pendampingan yang jelas dan terukur. “Masalah masyarakat itu urusan perut dan kesejahteraan. Logika tanpa logistik tidak akan jalan, maka anarki akan timbul. Angka pasti masyarakat miskin kita selama ini tidak ada. Yang ada selama ini hanya angka prediktif,” tandasnya.
Untuk itu, sebut dia, pemerintah harus segera melakukan survey jumlah masyarakat miskin sebagai basis data pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur. “Kita punya 175 Desa/Kelurahan di 17 Kecamatan, maka yang harus dipikirkan adalah kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat miskin,” katanya. (joka/jdz)
