Kupang, mediantt.com – Upaya segelintir orang mempolitisir isue tenaga honorer untuk mencederai Walikota Kupang Dr Jefri Riwu Kore, bakal siap-sia. Sebab, Walikota Jefri tidak akan menggubris bisikan sesat dari orang-orang yang mengevaluasi honorer karena kepentingan politik. Yang jelas, Walikota segera mengkaji kinerja, sikap dan disiplin sekitar 1.620 pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Kupang.
“Saya sudah perintahkan setiap pimpinan OPD untuk evaluasi honorer yang ada di dinas, bagian, atau badan. Jika kinerja, sikap dan disiplin honorer buruk, maka kita berhentikan,” tegas Walikota yang akrab disapa Jeriko ini kepada wartawan, Senin (29/1/2018).
Walikota Jefri juga mengingatkan, dirinya tidak gamang menerima evaluasi yang diduga abal-abal oleh OPD-OPD. “Sudah ada tim peneliti independen yang lapor ke saya bahwa ada indikasi evaluasi untuk hilangkan honorer yang jadi lawan politik. Saya tegaskan lagi bahwa honorer yang kinerja, sikap dan disiplin baik dan masuknya sesuai prosedur, tidak usah takut. Saya bukan tipikal telinga tipis dan mudah percaya bisikan, apalagi itu bisikan yang menyesatkan dari evaluasi honorer yang karena kepentingan politik,” tandas Walikota Kupang pertama yang menjalin kerjasama dengan KPK ini.
Menurut Walikota, Pemkot tidak bisa serta-merta memberhentikan para tenaga honorer, karena ada pertimbangan kemanusiaan, apalagi banyak honorer menggantungkan hidup mereka dengan pekerjaan tersebut. “Banyak K2 yang tidak bisa diangkat karena jumlah honorer belum bisa dikurangi. Petunjuk pemerintah bahwa jika K2 diangkat jadi PNS, maka honorer harus dirasionalisasi dulu. Tapi tidak serta merta langsung diberhentikan karena ada pertimbangan kemanusiaan. Ini yang harus dicari jalan keluarnya,” kata Walikota yang siap dipecat Partai karena membela KPK.
Informasi akurat yang diperoleh awak media dari sumber di Balai Kota, pengangkatan K2 menjadi PNS terhambat karena tenaga honorer yang tiba-tiba membengkak dua tahun terakhir.
Salah satu honorer K2 yang ditemui berharap agar Walikota Kupang dapat merasionalisasi honorer yang ada agar nasib mereka yang telah berkerja bertahun-tahun dapat menjadi PNS. “Kami honorer K2 berharap agar rasionalisasi honorer dilakukan agar kami bisa diangkat menjadi PNS. Dulu kami yang honorer K2 dijanjikan Walikota lama untuk diangkat jadi PNS dan tidak akan menerima honorer. Namun dua tahun terakhir ini, tiba-tiba banyak honorer baru yang masuk,” jelas honorer K2 yang tidak mau namanya ditulis.
Walikota Jefri menambahkan, Pemkot Kupang akan membedah profesionalitas berdasarkan kebutuhan. Honorer di Pemkot perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Karena itu, pemberantasan korupsi dan pencarian sumber-sumber PAD dari perusahaan-perusahaan daerah penting dilakukan.
“Dan, hal utama yang dilakukan adalah mencari pimpinan OPD dan Perusahaan-perusahaan Daerah yang kreatif dan jujur,” tutup Kepala Daerah pertama di NTT yang tinggal di kos-kosan dan uang sewa rumah jabatan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan bagi kaum miskin di Kota Kupang. (*/jdz)
