JAKARTA – “Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” kata Chandra Hamzah pada acara jumpa pers Forum Warga Negara di Jakarta Selatan, Minggu siang (31/8).
Chandra adalah salah satu pemrakarsa forum itu selain Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, Shofwaan Al Banna Choiruzzad, dll.
Diksi “pengurus negara” muncul di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhir Mei 1945, terutama oleh Mohammad Yamin, untuk menamai sesuatu yang kini lazim disebut “pemerintah” (eksekutif, legistlatif, yudikatif). Barisan pengurus negara, kata Yamin, sepatutnya diisi oleh “orang-orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas paham perwakilan.”
Hari-hari terakhir, bagaimana gerangan perilaku dari pengurus negara kita? Jawab Chandra, “Mbokya eling, kalian itu pengurus, bukan penguasa. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sebab pemegang saham Republik, satu-satunya, ya rakyat. Jika kesadaran ini diresapi betul oleh pengurus negara, pasti kita tidak sekacau sekarang. Martir dan korban berjatuhan, padanya kita berbelasungkawa dan menyayangkan.”
Sukidi mengafirmasi, “Betul sekali, rakyat itu tuannya. Pengurus negara semata hamba atau abdinya rakyat. Maka, hanya jika para pengurus menjalankan fungsinya sebagai pengabdi/pelayan, impian kita akan keadilan sosial itu akan lebih mudah tercapai.”
Jadi, imbuhnya, ketika rakyat marah, itu harus jadi wake up call kita. Itu gumpalan dari ketidakadilan yang intens dipraktikkan, ditambah pongahnya wakil rakyat yang, di tengah penderitaan rakyat, begitu memuja uang dan kuasa. Walhasil, timpal Sudirman Said, maraklah defisit legitimasi dan kredibilitas. “Rakyat mengalami declining trust ‘surut kepercayaan’ kepada pengurus negara karena perilakunya jauh dari amanah.”
Meninjau perspektif kesehatan masyarakat, Diah Saminarsih, mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif untuk memastikan layanan publik esensial, seperti kesehatan. Harapannya, agar tetap dapat diakses dan terselenggara secara aman, baik untuk masyarakat maupun penyedia layanan seperti tenaga kesehatan dan tenaga medis. Diah juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk mende-eskalasi keadaan yang mengutamakan pendekatan nir-kekerasan.
Dalam pandangan Forum Warga Negara, kekacauan akhir-akhir ini harus dijadikan momentum untuk mengoreksi mental model alih-alih melakukan “koreksi total” atas hidup berbangsa-bernegara. Perilaku para founding parents bisa dan harus kita teladani. Utamakan solusi yang bersibuk bukan hanya di permukaan-permukaan, tapi harus sampai ke akar masalahnya, yakni memangkas praktik-praktik ketidakadilan. Jiwai betul kesulitan rakyat agar punya empati dan solidaritas sesama.
Untuk itu, Forum Warga Negara mendorong dilakukannya cara-cara berkeadaban:
Kepada masyarakat: Turunkan suhu kegeraman. Sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, tumbuhkan etika bela-rasa (the ethics of compassion), sesuatu yang pernah kita tempa dan rasakan kehadirannya selama pandemi Covid-19. Bersetialah pada spirit keadaban, kesejukan, dan protes yang nir-kekerasan. Jangan menjarah, itu hak orang yang saudara kita juga, dan agama apa pun pasti melarangnya.
Kepada tokoh masyarakat: pengurus negara kita tengah tersesat, maka ulurkan kami obor, bukan api. Mari bersatu kawal suara rakyat. Kita percaya, nir-kekerasan adalah pendekatan yang lebih benar dan lebih baik daripada kekerasan.
Kepada pengurus negara: Secepat mungkin kendalikan keadaan agar kepercayaan publik kembali. Lakukan koreksi-koreksi. Kedaulatan rakyat hanya akan pulih jika Anda mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, bukan berdiri di atas kepentingan-kepentingan sempit apalagi gelap.
Bersihkan tubuhmu dari parasit-parasit bangsa. Lakukan reformasi mendasar pada institusi-institusi bersangkutan, mulai dari pucuk pimpinan hingga ke level terbawah. Kedepankan akuntabilitas, meritokrasi, dan tata-kelola yang baik.
Moratorium privilege elite politik: stop-sementara semua fasilitas dan tunjangan tak masuk akal kalian. Rakyat, sang tuan satu-satumu itu, tak pantas dan tak boleh menanggung hidup-berlebihan kalian sampai bergelimang kemewahan itu. Cukup sudah.
Tinjau-ulang dan/atau revisi program-program yang makin membebani dan menghimpit kondisi ekonomi rakyat. Cukup sudah.
Buka ruang dialog atau titik-temu yang kolaboratif-persuasif agar ada kanal masukan tanpa tekanan apa pun dalam penyusunan kebijakan.
Ikhtiar apa pun untuk bikin-betul Republik harus dimulai dari niat tulus jiwa bersih, bukan jiwa jahat (evil soul). Maka, jangan pernah bermain di air keruh menunggangi kekacauan. Itu sangat cela, nista, dan pengecut! Sudahi semua perilaku “masa-masa jahiliyah” itu. Enough is enough. Mari bergandeng tangan, saling jaga. Ini saatnya perubahan-perubahan mendasar harus dan berani kita tempuh.
Asal tahu. Forum Warga Negara: Forum ini lahir dan hadir pada pengujung Agustus 2025 dari para warga negara pembayar pajak yang prihatin atas kondisi mutakhir bangsa yang, disadari, merupakan akumulasi dari berbagai perilaku pada tahun-tahun belakang.
Forum ini sifatnya terbuka. Pemrakarsanya antara lain: pegiat antikorupsi Chandra Marta Hamzah, cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives Diah Satyani Saminarsih, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia Sudirman Said, dan akademisi Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad. (*/jdz)
