KUPANG, mediantt.com – Pemerintah Provinsi NTT membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan sekitar 50 pejabat lintas sektor. Tim ini ditugaskan mempercepat program prioritas, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi. Tim ini juga sebagai strategi mempercepat pembangunan periode 2025–2030.
Pembentukan tim tersebut disampaikan dalam jumpa pers di ruang kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Selasa (28/4/2026).
Plt Kepala Biro APIM NTT, Lery Rubidara, menegaskan tim ini dirancang untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak nyata.
“Tim ini tidak hanya mengendalikan program, tetapi juga mengevaluasi, memberi masukan, dan merumuskan langkah baru agar pelaksanaan lebih efektif,” ujarnya.
Tim akselerasi dibagi dalam lima kelompok kerja lintas sektor. Kelompok pertama menangani ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik. Kelompok kedua fokus pada UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur dan energi baru terbarukan.
Sementara itu, kelompok keempat fokus pada pendidikan dan kesehatan, dan kelompok kelima pada transformasi digital, integrasi program, serta kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, dibentuk pula tim khusus penguatan ekonomi kerakyatan yang menangani rantai produksi hingga pemasaran produk lokal.
“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari produksi sampai pemasaran,” kata Lery.
Ia menekankan, persoalan ekonomi daerah tidak hanya pada produksi, tetapi juga distribusi dan akses pasar, sehingga perlu pembenahan menyeluruh.
Kepala Biro Keuangan Setda NTT, Beni Meno, menambahkan tim ini juga diberi mandat meningkatkan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Menurutnya, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.
“Kontributor terbesar masih pajak kendaraan bermotor. Karena itu kita dorong penertiban dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Pemprov juga akan mengoptimalkan retribusi daerah serta pemanfaatan aset yang belum produktif.
“Kita punya banyak aset yang belum dimanfaatkan maksimal. Ini akan didorong agar memberi kontribusi bagi PAD,” kata Beni.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, tim akselerasi menekankan penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar intervensi.
Di sisi lain, penguatan komunikasi publik juga menjadi perhatian. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan NTT, Prisilia, menyebut pemerintah memanfaatkan berbagai kanal digital untuk menyampaikan program secara terbuka.
“Kami gunakan YouTube, Instagram, dan Facebook agar informasi pemerintah tersampaikan luas,” katanya.
Sejak dibentuk, tim telah mulai bekerja dengan mengevaluasi program yang berjalan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.
Pemprov NTT menilai langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor, dengan target utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. (roy)
