KUPANG, mediantt.com – Para pejabat NTT menggelar retret di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan (UNHAN) Ben Mboi, Atambua. Agenda penguatan SDM dan dorongan ekonomi perbatasan. Namun, langkah ini menuai kritik publik yang menilainya berpotensi jadi pemborosan.
Retret bagi 677 pejabat struktural eselon II, III, dan IV ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dalam dua gelombang, yakni 23 – 27 September dan 1- 5 Oktober 2025.
Rencana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, tetapi ada pula yang mengkritisi alokasi anggaran yang mencapai miliaran rupiah.
Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala BKD NTT, Yosef Rasi, menegaskan bahwa retret ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi enam bulan pertama kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
“Retret ini bukan sekadar meniru daerah lain. Substansinya adalah memperkuat soliditas, disiplin, dan kinerja birokrasi agar mampu menjawab tantangan nyata pembangunan NTT,” kata Yosef Rasi, Senin (22/9/2025), di Kupang.
Menurut dia, kegiatan di UNHAN relevan dengan kebutuhan daerah karena model pendidikan vokasi yang diterapkan kampus pertahanan bisa diadaptasikan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Fokus PAD Rp 2,8 Triliun
Retret kepemimpinan ini juga diarahkan untuk mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT Rp 2,8 triliun pada 2026. Untuk mencapainya, birokrasi dituntut memiliki pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mampu menggerakkan seluruh potensi daerah secara efektif.
Peserta retret berasal dari unsur pimpinan di setiap unit dan sub-unit organisasi pemerintah provinsi. Mereka akan dibekali materi kepemimpinan, bela negara, hingga praktik baik pembangunan dari sejumlah narasumber, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Tinggi, serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan biaya sekitar Rp 1 miliar untuk kegiatan ini. Dana tersebut digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan narasumber.
“Tidak ada uang saku bagi peserta. Bahkan peserta dari cabang dinas dan UPTD di luar Pulau Timor menanggung sendiri biaya perjalanan ke Kupang,” ujar Yosef.
Menurutnya, penggunaan kampus UNHAN di Atambua dipilih karena lebih kondusif dibandingkan hotel atau kantor. Selain bernuansa disiplin dan bela negara, kampus ini juga merupakan aset strategis nasional yang berada di NTT dan patut dimanfaatkan.
Selama retret, peserta diwajibkan menyusun dan mendiskusikan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dijalankan setelah kegiatan selesai. Rencana aksi itu diarahkan pada percepatan pencapaian visi-misi gubernur dan wakil gubernur, termasuk strategi meningkatkan PAD.
Kegiatan ini juga dirancang memberi dampak nyata bagi masyarakat, antara lain melalui bakti sosial dan bantuan kepada warga sekitar. Selain itu, ada multiplier effect bagi ekonomi lokal karena peserta akan menggunakan jasa transportasi, konsumsi, dan membeli produk UMKM setempat.
Bukan Pemborosan
Menanggapi kritik publik, Yosef menegaskan bahwa retret kepemimpinan bukan pemborosan anggaran. “Ini adalah investasi sumber daya manusia. Justru kegiatan ini memperkuat fokus pelayanan masyarakat agar semakin optimal,” ucapnya.
Ia menambahkan, kritik masyarakat tetap akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan serupa di masa depan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat NTT.
Di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan publik yang cepat dan efektif, langkah memperkuat kepemimpinan birokrasi menjadi taruhan penting. Retret ini menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan yang berujung pada perubahan nyata di lapangan. Retret itu dipandang sebagai investasi dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur yang benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat. (*/jdz/st)
